Oleh: Agus Wibowo *)
(03/01/2008 - 17:45 WIB)Jurnalnet.com (Jogja):
Judul Buku : Tuan Guru
Penulis : Salman Faris
Penyunting : Suhaimi Syamsuri & Indra J Usman
Penerbit : GENTA Press
Cetakan : Pertama, 2007Tebal : 641 halaman
Dunia sastra kita dewasa ini diramaikan dengan kehadiran karya sastra picisan (meminjam istilah penyair Chairil Anwar) dengan tema-tema kebebasaan ekploitasi seks, pembalikan logika berpikir serta kisah-kisah percintaan erotis. Misalnya karya Ayu Utami (juga Djenar Maesa Ayu dan Dinar Rahayu) dengan fiksi-fiksi seksualnya, ditambah keberhasilan Joko Pinurbo dengan tema-tema sepele dan citraan-citraan seputar sarung dan celana, di satu sisi harus diakui memang cukup menyegarkan kembali tradisi sastra Indonesia yang menampakkan tanda-tanda kejenuhan. Tapi, pada sisi lain menjadi penanda degradasi 'peran kepujanggan' bagi sastrawan guna memberikan pencerahan dan mewariskan nilai-nilai luhur kepada masyarakat pembaca.
Ayu Utami (dan kawan-kawan), barangkali tidak keliru menelorkan tema-tema tersebut dalam tatanan budaya masyarakat mapan. Tetapi, tidak dengan bangsa ini. Carut-marut krisis moral, krisis identitas dan krisis kepercayaan mendera bangsa ini. Hingga, jangankan karya sastra yang jorok dan asusila, yang terbaik dan luhur-pun bakal diputar-balikkan menjadi landasan berbuat ketidak-jujuran.Dalam dunia sastra dikenal sebuah semboyan kebebasan yang tanpa watas, sesuai dengan fitrah manusia. Sastra adalah letupan imajinasi manusia sekaligus sebagai penyalur fitrahnya, baik imajinasi negatif maupun positif. Dalam kerangka kebebasan tersebut, tak ada pembobot atau ukuran yang pasti di dunia ini. Kriteria baik, buruk, jelek, hina, tinggi dan rendah, semata-mata tergantung tata-nilai (aksiologi) yang bertumpu pada konsensus masyarakat. Nah, konsensus masyarakat satu daerah dengan yang lain tentu akan berbeda-beda. Sastra tidak ingin terjebak dalam tata-nilai yang parsial tersebut. Semboyan kebebasan inilah barangkali yang menjadi pendulum bertebarannya karya-karya sastra kontroversial di negeri ini.
Sejatinya, pemaknaan kebebasan tersebut perlu dikritisi dan dikoreksi kembali. Jika kita mau belajar sejarah para sastrawan (pujangga dahulu), kebebasan tanpa watas dalam sastra akan tertepis. Dahulu, para empu dan pujangga kerajaan juga begitu piawi menggunakan keindahan, kehalusan dan kelembutan sastra sebagai penyebar nilai-nilai utama (adiluhung) bagi masyarakatnya. Lantaran ketajaman visi dan misi imajiner, asupan sastra yang digelutinya serta kesucian hati dan niat dalam bersastra, sang pujangga dijadikan penasehat kerajaan. Para pujangga juga memiliki keistimewaan mampu menerawang kejadian masa depan atau “weruh sak durunge winarah”
Memang, tatkala karya sastra masih abstrak (kasat mata) dan belum maujud dalam deretan simbul huruf dan kata, atau baru dalam proses pergulatan pemikiran antara sastrawan dan karyanya, universalitas yang tran-historis, tran-sosial dan independen menjadi otoritas sastrawan sepenuhnya. Namun, setelah pergulatan berakhir dan menjelma menjadi karya sastra (puisi, cerpen, novel, cerbung dan sebagainya) dan karya tersebut dikonsumsi masyarakat luas, maka berlakulah etika, tata-nilai adat dan budaya masyarakat pembaca.Masyarakat pembaca yang tercipta lantaran konsensus sosial membentuk tata-nilai dan budaya baku yang menjadi panduan hidup sehari-hari. Istilah budayawan Kuntowijoyo (2005), masyarakat pembaca lewat relasi sosial yang terbingkai dalam kesejarahannya, meletakkan norma budaya dalam korpus “adiluhung”. Kehadiran karya sastra yang kontra-tradisi dan kontra-budaya, pada gilirannya menimbulkan keresahan dalam komunitas masyarakat tersebut. Apalagi, pada kondisi bangsa yang digelayuti dengan ketidakjujuran, kemunafikan dan berbagai prilaku kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Mestinya, tatkala agama dan berbagai perangkat hukum sudah dianggap gagal mengatur kehidupan bangsa, karya sastra memberi kontribusi positifnya bagi pencipta, pembaca dan penikmatnya. Yakni melalui unsur filosofis, estetis, imajinatif serta unsur-unsur budi pekerti luhur yang dibawanya. Melalui apresiasi sastra tersebut, diharapkan masyarakat tercerahkan, terbimbing dan secara bersama mendepak budaya KKN dari bumi pertiwi.
Kehadiran karya sastra (novel) Tuan Guru ini, diharapkan sedikit menyumbang kelangkaan literer sastra yang mendukung program apresiasi sasra untuk kejujuran tersebut. Melalui novel Tuan Guru, pembaca diajak untuk melihat kembali kekayaan khazanah literal dan kultur lokal khususnya suku Sasak di Lombok. Novel Tuan Guru secara cerdas namun santun, berusaha menyuguhkan solusi mengatasi persoalan kompleks kontemporer, yang lebih kukuh dan tidak rapuh layaknya standar tatanan hidup kekinian.
Penulis novel ini dengan gayanya yang liris, juga berusaha membahas secara kritis aktor sentral dalam praktik pembumian doktrin Islam dalam kancah kehidupan nyata, terutama di daerah Nusa Tenggara Barat, yakni pada figur-figur kiyai atau Tuan Guru sebagai personifikasi Islam par excekkence.
Lebih dari itu, penulis novel ini berhasil menggugat keangkuhan formalisme yang menggumpal pada aura-aura yang tak tersentuh di seputar simbol-simbol agung elit agama Islam.Keberanian novel ini dalam mengungkap tema-tema yang masih “prawan” dalam dunia sastra, layak dijadikan langkah penuntun novelis-novelis berikutnya. Dan yang paling penting, novel Tuan Guru paling tidak ikut menyumbangkan sebuah modus baru bagi masyarakat negeri ini dalam mengenali kenyataan kemanusiaannya sendiri, termasuk hal-hal yang selama ini menjadi tabu dan sering dinegasikan atau dialpakan dalam sejarah. Sudah saatnya, karya-karya sastra negeri ini baik yang bernuansa religius maupun tidak, menjadi transfer pendidikan yang penuh vitamin ruhani, penyejuh hati, penebar kebahagiaan dan penuntun masyarakat pada pencerahan peradaban menuju jalan tuhan. Hingga krisi kejujuran bangsa ini bisa segera terentaskan.[]*) Esais Sastra, Penggiat Komunitas Aksara Yogyakarta (KAY).
Komentar
Posting Komentar