Pojok Sejarah

Oleh Agus Wibowo Harian Pikiran Rakyat Edisi Senin, 23 Juni 2008 TAHUN ajaran baru 2008/2009 segera dimulai. Seperti biasanya, anak kembali dipusingkan dengan perburuan sekolah tempat mereka belajar kelak. Selain itu, sering keinginan anak tidak sehaluan dengan cita-cita atau keinginan para orang tua. Hal ini lantaran sebagian orang tua memiliki rencana ideal, yang mesti diterapkan pada anak-anaknya. Anak dengan demikian tidak memiliki kebebasan untuk memilih atau menentukan masa depannya sendiri. Misalnya dalam memilih sekolah, ada anak yang sebenarnya berbakat di bidang musik, tetapi karena orang tuanya berkeinginan anaknya menjadi dokter, sang anak dipaksa masuk di jurusan IPA. Para orang tua, tulis Elkind (1989), selalu berharap agar anaknya menjadi "be special" atau orang Jawa bilang linuwih ketimbang orang kebanyakan (be average). Harapan itu tidak salah. Hanya, orang tua harus menyadari bahwa buah hati mereka terlahir dengan sifat, ciri khas, kelemahan, dan kelebihan ...

Oleh Agus Wibowo* Harian Jurnas , Minggu 24 Februari 2008 K enneth Burke dalam A Grammer of Motives' and A Rhetoric of Motives (1927:33) menyatakan bahwa sastra idealnya berperan secara estetika dan praktis. Artinya, meski sastra merupakan dunia dengan tebaran keindahan, tetapi harus memiliki relevansi dan kontribusi bagi kehidupan. Sastra harus memiliki kandungan atau isi bermanfaat, mengangkat derajat perikemanusiaan dan mengajarkan nilai-nilai moral yang luhur. Dengan kata lain, sastra harus menjadi medium penyadaran dan pendidikan masyarakat pembacanya. Memang pada mulanya, sastra dicipta semata-mata sebagai dunia estetika yang hendak dicumbui keindahannya. Akan tetapi, karena sastra juga merupakan sebuah produk budaya, maka akhirnya berkembang sesuai dengan proses zaman yang memolanya.Karya sastra yang kritis dan imajinatif, menjadi semacam rujukan atau jawaban atas persoalan dalam kehidupan, di samping kitab suci agama. Jawaban yang disuguhkan sastra memiliki dua sisi yang s...

Oleh Agus Wibowo Dilansir dari Harian Suara Merdeka , Edisi 21 Mei 2008 BULAN Mei ini, genap 10 tahun gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa dan elemen masyarakat digulirkan. Sayangnya, tak ada penanda signifikan gerakan reformasi telah membawa perubahan. Barangkali, prestasi yang sudah dicapai baru sebatas kebebasan pers, kebebasan berpolitik, dan amandemen UUD 1945. Untuk ketiga hal tersebut, harus diakui bangsa Indonesia relatif mengalami kemajuan signifikan. Meski demikian, kontrol harus tetap dilakukan agar agenda itu tidak menjadi ”kuda troya” para politisi dan penguasa negeri ini. Tetapi, selebihnya, reformasi masih melanggengkan iklim pemerintahan, sistem birokrasi, dan pelayanan publik yang setali tiga uang dengan era Orde Baru. Pendek kata, reformasi tak lebih Neo Orde Baru, bahkan tak lebih dari kepanjangan tangan Orde Baru. Agenda utama reformasi untuk mengadili almarhum mantan presiden Soeharto beserta seluruh kroninya, tidak terdengar lagi kabarnya. Parahny...

Oleh Agus Wibowo Harian Joglosemar, Edisi 15-05-2008 L embaga swadaya masyarakat (LSM) South East Greenpeace (2007), mencatat terjadinya kerusakan lebih dari 28 juta ha (hektare) hutan lindung dan hutan konservasi di Indonesia tahun 1990-2007. Sembilan juta ha di antaranya, disebabkan alih fungsi lahan untuk hutan tanaman industri. Sementara LSM Greenomics Indonesia (2008) juga menemukan adanya kerusakan lebih dari 10 juta ha hutan lindung dan hutan konservasi semenjak diterbitkan UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan. Akibat kebijakan alih fungsi hutan selama 40 tahun terakhir, tulis Greenomics Indonesia, kerugian yang diderita negara dan masyarakat Indonesia sedikitnya Rp 589,3 triliun per tahun. Kerugian tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yakni Rp 170,2 triliun untuk kerugian kayu, Rp 320,6 triliun akibat hancurnya ekologi, serta kenaikan inflasi Rp 88,5 triliun per tahun. Ini artinya, jumlah kerugian akibat alih fungsi hutan, jauh lebih besar ketimbang devisa ...

Oleh: Agus Wibowo Bali Post, Edisi 15 Mei 2008 SERBA-SERBI perilaku elite politik menjelang Pemilu 2009, memang unik dan menarik untuk dicer mati. Para elite semakin gencar membangun pencitraan diri (baca: kampanye) sebagaimana yang dilakukan pasangan SBY-JK pada pilpres lalu. Misalnya Wiranto, ketua umum Partai Hanura, ini sering mempertontonkan pemandangan yang ''dramatis'', ''menyentuh'' dan ''menggugah'' dengan makan nasi aking bersama salah satu keluarga miskin. Langkah Wiranto selanjutnya diikuti oleh Prabowo Subianto, mantan Komandan Kopassus yang paling populer. Bedanya, Prabowo tidak mendirikan partai politik (parpol) sebagaimana Wiranto, tetapi memanfaatkan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sebagai media pencitraannya. Melalui HKTI, Prabowo ingin membangun citra diri sebagai tokoh yang sangat peduli kepada nasib rakyat, terutama kaum petani. ------------------------------ Sementara tokoh sipil yang tidak mau ketinggalan ...

Oleh Mutingatun Nadhifah Suara Karya Edisi Selasa, 22 April 2008 Dalam buku Megatrend 2000, John Naisbit dan Patricia Abdurdence meramalkan bahwa kepemimpinan masa depan akan dipegang oleh kaum wanita. Jika ramalan ini benar, tentu layak disambut gembira dan diapresiasi secara positif. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, kapan masa itu tiba dan seberapa lama kita menanti? Kenyataannya, di Amerika dan dunia Barat pada umumnya gerakan emansipasi -orang Barat menyebutnya feminisme-justru menjadi dilema. Di satu sisi, gerakan emansipasi yang digulirkan semenjak tahun 1960-an berdampak positif pada kenaikan angkatan kerja kaum wanita, yaitu dari 33 menjadi 60 persen pada rentang 1950-1980. Di sisi yang lain, emansipasi justru melahirkan proses pemiskinan dan mengganggu keharmonisasi rumah tangga. Ini karena konsep dasar emansipasi dunia Barat adalah anti-keluarga, sehingga dalam kurun waktu 1963-1975 angka perceraian juga meningkat drastis menjadi 100 persen. Fenomena pemiskinan wanita ...

Oleh Agus Wibowo Harian Suara Karya, Edisi Selasa, 15 April 2008 Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang tidak populis. Belum lama ini, dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PP ini mengatur jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang berasal dari pemanfaatan hutan. Memang, peningkatan kesejahteraan rakyat yang didapat dari pemanfaatan kekayaan hutan produksi dan hutan lindung menjadi tujuan kebijakan ini. Hanya saja, jika dikaji dengan saksama, PP ini seakan-akan mengobral murah hutan kita. Bagaimana tidak? Pemerintah hanya mengenakan pungutan PNBP Rp 3 juta per hektare per tahun, atau sekitar hanya Rp 120 hingga Rp 300 per meter dari kegiatan tambang tersebut. Jelas ini harga hutan termurah yang resmi dikeluarkan sepanjang sejarah negeri ini. Dengan dalih PNBP dan kesejahteraan rakyat, diizinkan perusahaan tambang untuk mengeksploitasi kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasa...