~Pojok Sejarah~

Urgensi Pendidikan Karakter

2010-03-31T05:55:00.010+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Pelita
Edisi 31 Maret 2010
Kolom Opini

Praktik plagiarisme, pemalsuan ijazah, perjokian, tawuran antar pelajar dan berbagai kasus yang mencoreng dunia pendidikan akhir-akhir ini, menimbulkan keprihatinan masyarakat. Bagaimana tidak, dunia pendidikan selama ini diharapkan menjadi satu-satunya tumpuan akhir penjaga nilai-nilai kejujuran dan susila. Tetapi kenyataanya, virus ketidakjujuran dan budaya menerabas itu sudah menyerang dunia pendidikan. Jika demikian, ke mana lagi masyarakat mencari tumpuan ketika mengalami krisis moralitas dan kejujuran? Langkah apa yang harus dilakukan stakeholder pendidikan, guna mengentaskan krisis moralitas dan ketidakjujuran dalam pendidikan?

Maraknya praktik plagiarisme dan budaya ketidakjujuran dalam pendidikan, kata Mendiknas Muhammad Nuh (2010), menandakan mulai lunturnya nilai-nilai susial dan moralitas. Solusi mengatasinya, lanjut Muhammad Nuh, dunia pendidikan harus melakukan revitalisasi pendidikan karakter, mulai dari tingkat dasar (SD-SLTA) hingga universitas/perguruan tinggi (PT).

Menurut Doni Koesuma (2009), pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk menghidupkan kembali pedagogi ideal-spiritual yang sempat hilang lantaran diterjang gelombang positivisme ala Comte.Pedagog Jerman, FW Foerstar (1869-1966), adalah orang yang mula-mula menekankan pentingnya pendidikan karakter. Bagi Foerster, karakter merupakan sesuatu yang mengualifikasi seorang pribadi. Karakter menjadi identitas yang mengatasi pengalaman kontingen yang selalu berubah.

Sebagai aspek terpenting dalam pembentukan karakter, pendidikan harus mampu mendorong anak didik melakukan proses pendakian terjal (the ascent of man). Itu karena dalam diri anak didik terdapat dua dorongan esensial; yaitu dorongan mempertahankan diri dalam lingkungan eksternal yang ditandai dengan perubahan cepat, serta dorongan mengembangkan diri atau dorongan untuk belajar terus guna mencapai cita-cita tertentu. Ketika anak didik telah mampu menyeimbangkan dua dorongan esensial itu, maka ia akan menjadi pribadi dengan karakter yang matang. Dan dari kematangan karakter inilah, kualitas seorang pribadi diukur.

Tidak Optimal
Di Indonesia, pendidikan karakter sebenarnya sudah lama diterapkan dalam proses pembelajaran. Bahkan dalam program kerja seratus hari pertama, Depdiknas menginstruksikan kepada sekolah-sekolah untuk menanamkan beberapa karakter pembangun mental (character buliding) bagi anak didiknya. Beberapa karakter itu diantaranya: kreatif, inovatif, problem solver, berpikir Kritis, dan entrepreneurship atau disingkat KIPBE.

Sayangnya, implementasi pendidikan karakter itu tidak bisa berjalan optimal lantaran beberapa hal: Pertama, kurang terampilnya para guru menyelipkan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran.
Kedua, sekolah terlalu fokus mengejar target-target akademik khususnya target lulus ujian nasional (UN). Karena sekolah masih fokus pada aspek-aspek kognitif atau akademik, baik secara nasional maupun lokal di satuan pendidikan, maka aspek soft skils atau nonakademik sebagai unsur utama pendidikan karakter justeru diabaikan.
Sebelum dunia pendidikan mengalami krisis moralitas yang akut, pihak sekolah beserta stakeholder pendidikan harus melakukan refleksi; besarnya ongkos moralitas yang harus dibayar akibat melalaikan pendidikan karakter.

Keteladanan
Sudah saatnya pendidikan karakter diaplikasikan kembali dalam pendidikan kita. Jika semula pendidikan karakter hanya menjadi anak tiri, maka kini harus dijadikan point utama. Artinya, pendidikan karakter tidak lagi terpisah dengan bentuk pendidikan yang sifatnya kognitif atau akademik.

Formatnya, jika di tingkat dasar pendidikan karakter ini tidak harus menjadi mata pelajaran sendiri. Tetapi, cukup menjadi semacam kurikulum tersembunyi (hiden kurikulum), yang diselipkan di berbagai mata pelajaran.

Misalnya dalam pelajaran biologi, siswa diajak langsung menanam tumbuh-tumbuhan, diberi pemahaman tentang manfaatnya, dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan sebagainya. Siswa juga harus diberi pengertian bahwa pelajaran biologi itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan hal-hal lain di luar disiplin ilmu tersebut.

Pada mata pelajaran kesenian pun bisa diterapkan pendidikan karakter. Sebutlah contohnya, siswa diajak mengenal dan mempraktikkan beragam peninggalan seni budaya yang menjadi muatan-muatan lokal, falsafah budaya, dan manfaatnya.

Meski hanya diselipkan, pendidikan karakter tetap harus dibarengi dengan keteladanan dan pembiasaan. Misalnya pengawas menjadi teladan bagi kepala sekolah yang diawasinya, kepala sekolah menjadi teladan bagi guru dan karyawan, sementara guru menjadi teladan bagi siswanya. Keteladanan ini akan berkontribusi positif bagi proses perkembangan psikologis siswa, khususnya dalam pembiasaan dan pembentukan prilaku.

Dalam pandangan Irwanto (2002), karakteristik psikologis siswa usia SD-SMA adalah masa-masa dominan dalam pembentukan karakter dan kepribadian. Fase ini mulai dari periode kanak-kanak akhir (late childhood) , hingga periode dewasa awal (early adulthood).

Pada fase ini, anak memiliki kecenderungan untuk mengikuti atau meniru tata-nilai dan prilaku di sekitarnya, pengambilan pola prilaku dan nilai-nilai baru, serta tumbuhnya idialisme untuk pemantapan identitas diri.
Jika pada fase itu dilakukan proses penanaman nilai-nilai moralitas yang terangkum dalam pendidikan karakter secara sempurna, maka akan menjadi pondasi dasar sekaligus warna kepribadian siswa ketika dewasa kelak.

Adapun model pendidikan karakter di PT harus lebih kompleks, integral dan tidak sepotong-sepotong. Artinya selain menyelipkan dalam tiap mata kuliah, pendidikan karakter juga harus dibarengi dengan membangun tradisi akademik yang jujur dan bersih.

PT yang memiliki university culture, akan tercermin dalam nilai akademik yang sangat tinggi, termasuk kejujuran, kecermatan, dan kehati-hatian dalam membuat karya ilmiah. Sebaliknya PT yang tidak memiliki university culture, akan tercermin dengan banyaknya kasus plagiarisme, rendahnya penghargaan terhadap sebuah karya dan rendahnya integritas mahasiswa.

Akhirnya, krisis moralitas dalam pendidikan harus segera dihentikan. Pendidikan harus kembali menjadi institusi yang memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan moralitas.

Caranya, dengan mengoptimalkan kembali pendidikan karakter, yang dibarengi dengan keteladanan baik dari pengawas, kepala sekolah, guru dan karyawan. Keteladanan itulah yang akan dicontoh dan diikuti oleh anak didik. Semoga. (Agus Wibowo adalah mahasiswa program pasca sarjana Universitas Negeri Yogyakarta).

Menyiasati Pengangguran Bergelar

2010-03-30T14:04:00.002+07:00

Oleh Agus Wibowo*)

Dimuat Harian Media Indonesia
Edisi Senin, 22 Maret 2010
Kolom Pendidikan

Jumlah penganggur terdidik di Indonesia setiap tahun terus bertambah, seiring dengan diwisudanya sarjana baru lulusan berbagai perguruan tinggi (PT). Para sarjana pengangguran itu tidak hanya lulusan terbaik PT swasta, tetapi juga PT negeri kenamaan.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah sarjana (S-1) pada Februari 2007 sebanyak 409.900 orang. Setahun kemudian, tepatnya Februari 2008 jumlah pengangguran terdidik bertambah 216.300 orang atau sekitar 626.200 orang. Jika setiap tahun jumlah kenaikan rata-rata 216.300, pada Februari 2012 terdapat lebih dari 1 juta pengangguran terdidik. Belum ditambah pengangguran lulusan diploma (D-1, D-2, D-3) terus meningkat. Dalam rentang waktu 2007-2010 saja tercatat peningkatan sebanyak 519.900 orang atau naik sekitar 57%.

Sarjana yang menganggur itu sebagian besar berasal dari jurusan sosial nonkependidikan, agama, dan sebagian lagi jurusan eksak (MIPA). Dari jurusan eksak dan teknik hanya sedikit menyumbang jumlah pengangguran. Itu karena sebagian besar jurusan eksak dan teknik sudah terserap di berbagai industri dan perusahaan BUMN. Fenomena meningkatnya jumlah pengangguran terdidik menimbulkan keprihatinan kita bersama. Selain menunjukkan adanya ketimpangan (mismatch), itu memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan bagi rakyatnya.

Jika dikaji dari perspektif sosiologi, meningkatnya pengangguran terdidik jelas membahayakan. Para penganggur itu sangat rentan melakukan tindak kriminalitas. Bahkan dengan kemampuan intelektual yang dimiliki, para sarjana pengangguran itu bisa menciptakan kejahatan baik di dunia nyata maupun dunia maya (internet). Seperti pembobolan bank melalui situsnya, menyebar virus komputer yang mematikan, sampai mengacak-acak data kependudukan.

Meledaknya jumlah pengangguran terdidik jauh hari sudah diramalkan pakar pendidikan Ivan Illich (1972). Menurutnya, akan tiba masa pendidikan menjadi tidak berguna dihadapkan dengan kehidupan nyata. Padahal pendidikan sudah terlalu banyak menyerap biaya, tetapi hasilnya kurang optimal. Bahkan, hanya menghasilkan para pemalas yang tidak terampil, yang mengincar pekerjaan formal dan ringan.

Ubah paradigma
Guna menekan kenaikan jumlah pengangguran terdidik, tidak ada pilihan bagi perguruan tinggi (PT) dan dunia pendidikan untuk mengubah paradigma. Jika semula lebih menekankan pada aspek kecerdasan konseptual (kognitif), kini harus dibarengi penanaman jiwa kewirausahaan (entrepreneurship). Pasalnya, berbagai penelitian menunjukkan keberhasilan mahasiswa bukan ditentukan kepandaian yang dipunyai, tetapi oleh faktor lainnya yang sangat penting. Singkatnya, tingkat kecerdasan hanya menyumbang sekitar 20%-30%, sementara jiwa kewirausahaan yang didukung kecerdasan sosial justru menyumbang 80% keberhasilan anak di kemudian hari.

Istilah kewirausahaan atau entrepreneurship, tulis Pinchot (1988), merupakan kemampuan untuk menginternalisasikan bakat rekayasa dan peluang yang ada. Seorang entrepreneur akan berani mengambil risiko, inovatif, kreatif, pantang menyerah, dan mampu menyiasati peluang secara tepat. Lebih dari itu, jiwa dan semangat kewirausahaan juga sangat urgen dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu negara. Bukan hanya ketepatan prediksi dan analisis yang tepat, melainkan juga merangsang terjadinya invensi dan inovasi penemuan-penemuan baru yang lebih efektif bagi pertumbuhan ekonomi. Lantas, bagaimana strategi menanamkan jiwa kewirausahaan itu?

Dalam pandangan Husaini Usman (2008), jiwa kewirausahaan sangat efektif jika ditanamkan melalui bangku pendidikan. Hanya, proses penanamannya harus dilakukan secara holistik atau melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mata kuliah kewirausahaan seyogianya diberikan dengan porsi lebih banyak dan dominan jika dibandingkan dengan mata kuliah lainnya yang berorientasi pada kecerdasan kognitif.

Agar mahasiswa tidak bosan, pelajaran kewirausahaan harus dikemas secara menarik, sistematis, dan disesuaikan dengan tingkatan usia anak didik, serta dalam kondisi menyenangkan. Sebagai praktiknya, pihak kampus perlu mengundang para pelaku bisnis yang sukses. Mereka diminta menerangkan atau menceritakan perjalanan hidup, dan bagaimana kiat-kiat agar usaha bisa sukses. Kisah hidup itu paling tidak akan merangsang para mahasiswa untuk meneladaninya.

Jika memungkinkan, pihak kampus perlu memperbanyak pendirian usaha nyata. Misalnya gerai penjual makanan, simpan pinjam, jasa tiket transportasi, perbankan, kursus bahasa asing, dan sebagainya. Selanjutnya, secara bergantian para mahasiswa mendapat tugas berpraksis di situ, dengan target-target yang telah ditentukan. Kegiatan ini selain sebagai proses magang kerja, juga akan memperkenalkan mahasiswa pada kondisi usaha riil.

Menyiasati peluang
Fenomena ketimpangan lulusan PT dengan dunia kerja harus disikapi dengan jeli, kreatif, pantang menyerah dan penuh kearifan. Entah dari calon mahasiswa, orang tua, pengelola PT, entah pemerintah sebagai stakeholder pendidikan. Bagi mahasiswa, sejak awal memasuki PT harus disiapkan mental bahwa kuliah bukan segala-galanya. Persiapan mental itu selanjutnya dibarengi sikap membuka diri, cerdas menyiasati peluang, dan kreatif mencari ilmu-ilmu praktis yang berguna untuk kehidupan kelak. Benar kuliah tidak boleh ditinggalkan, tetapi tidak ada salahnya jika mereka juga mengikuti berbagai training; semisal training sumber daya manusia (SDM), peningkatan kemampuan finansial dan jiwa kewirausahaan.

Mengikuti berbagai pelatihan bagi mahasiswa menjadi penting sebab fakta di dunia kerja menunjukkan tidak semua lulusan PT siap kerja. Hasil studi Blau dan Duncan (1967) di Amerika Serikat, Mark Blaug (1974) di Inggris, dan Cummings (1980) di Indonesia menunjukkan kecenderungan bahwa tidak semua lulusan PT siap dipekerjakan. Banyak dunia industri yang mengeluh lantaran harus melakukan pelatihan bagi lulusan PT dalam waktu yang lama sebelum dipekerjakan.

Selain giat mengikuti berbagai pelatihan, para mahasiswa juga harus membekali diri dengan berbagai keterampilan. Misalnya keterampilan bahasa asing, komputer, keahlian berkomunikasi, jaringan kerja (networks), dan sebagainya. Bagi mereka yang gemar menulis, tidak ada salahnya jika skill itu digunakan untuk menambah penghasilan sembari menerapkan teori-teori yang didapat dari bangku kuliah. Singkatnya, ketika masih kuliah, para mahasiswa harus 'prihatin', kritis, dan kreatif.

Setelah lulus, kata Ono Suparno (2010), para sarjana--dengan berbekal keahliannya--dituntut tidak sekedar menjadi entrepreneurship biasa. Tidak hanya tidak sebanding dengan tingkat kapabilitas dan skill yang dimiliki, seorang entrepreneurship biasa hanya memiliki kemampuan menjual sebuah produk dengan mendapat keuntungan sedikit. Para sarjana itu mestinya menjadi seorang entrepreneurship berbasis teknologi atau technopreneurship, yang mampu menciptakan produk bernilai tambah hasil dengan bantuan teknologi. Technopreneurship juga akan menjadi salah satu kunci penciptaan knowledge-based economy, yang akan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran.

Agar sukses menjadi seorang technopreneurship, para sarjana perlu memperhatikan dua konsep penting. Pertama, menjamin bahwa teknologi yang diterapkan atau dibuat bekerja dalam lingkungan target. Dengan menetapkan target, kerja yang dilakukan akan terarah efektif dan efisien. Ketepatan dan kecepatan dalam alokasi waktu itu, sangat menentukan keberhasilan seorang technopreneurship. Kedua, teknologi tersebut dapat dijual dengan menghasilkan keuntungan. Artinya, orientasi penciptaan sebuah teknologi sebisa mungkin diarahkan pada keuntungan berlipat, dengan terlebih dahulu meningkatkan nilai jual.

Di sisi lain, pemerintah sebagai pemegang kebijakan (policy maker) harus menyambut baik dan mendukung para sarjana yang menjadi technopreneurship. Dukungan itu amat penting, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengentasan pengangguran. Bentuk dukungan pemerintah misalnya dengan mempermudah prosedur pengurusan hak paten. Selama ini proses pengajuan hak paten sangat rumit dan terkesan dipersulit sehingga sedikit perguruan tinggi (PT) yang mengajukan permohonan hak paten. Pada 2000-2005 misalnya, hanya ada sekitar 201 pengajuan hak paten dari perguruan tinggi. Padahal, hak paten merupakan kunci kesuksesan utama sebagai technopreneurship. Dengan penggunaan hak paten, penelitian di perguruan tinggi juga bisa terdorong, dan alih teknologi serta investasi bisa terangsang lebih besar lagi. *) Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Ketimpangan Ekonomi Global dan Kemiskinan

2009-12-02T11:59:00.003+07:00

Oleh Agus Wibowo
Tulisan ini dimuat Harian Pelita
Edisi Rabu, 02 Desember 2009

Program pemulihan ekonomi dan pengurangan jumlah rakyat miskin, kembali menghadapi ancaman mahaberat. Sebagaimana laporan Bank Dunia mengenai perkembangan Asia Timur dan Pasifik terbaru bertajuk Transforming the Rebound Into Recovery menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia, lebih-lebih Asia Timur dan Pasifik mengalami ketimpangan selama resesi terparah sejak Perang Dunia II.

Ketimpangan itu terjadi karena ekonomi China mengalami laju pertumbuhan sebesar 8,7% pada tahun 2009, sementara negara-negara di sekelilingnya hanya tumbuh sebesar 1%. China juga diproyeksikan sebagai satu-satunya negara dimana permintaan domestiknya melampaui jumlah permintaan global.

Laju pertumbuhan ekonomi China itu, tentu saja berdampak negatif pada negara-negara sekelilingnya. Bahkan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara seperti Asia, Amerika Serikat, kawasan Euro dan Jepang mengalami penurunan selama 3 kuartal. Hanya beberapa negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik seperti Jepang, Hong Kong, India dan Korea Selatan saja yang bisa sedikit terbebas dari dominasi China dan mampu tumbuh sebesar 6,7% selama 2009 dan 7,8% pada medio 2010.

Di sisi lain, Mongolia dan beberapa negara di kepulauan Pasifik nyaris tidak mengalami pertumbuhan ekonomi, bahkan produk domestik bruto (PDB) Kamboja, Malaysia, dan Thailand masuk ke dalam pertumbuhan negatif.

Ancaman Inflasi
Akibat ketimpangan laju pertumbuhan ekonomi global itu, Bank Dunia memprediksi beberapa negara berkembang termasuk Indonesia akan mengalami ancaman inflasi. Sebagaimana diungkapkan William Wallace, Kepala Ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia, ketimpangan laju ekonomi global menyebabkan volatilitas dalam pasar dan ekonomi dunia menjadi tinggi. Itu tercermin pada fluktuasi harga komoditas, terutama pada komoditas energi yang masih menjadi andalan impor Indonesia.

Selain itu, inflasi inti juga belum turun signifikan sehingga tekanannya akan meningkat; karena pemulihan ekonomi dan kenaikan harga komoditas. Wallace juga menyatakan kenaikan harga komoditas dan membaiknya permintaan di satu sisi positif, tetapi di sisi yang lain akan mendorong laju inflasi hingga ke level 5,6% sepanjang 2010 dan 6,5% pada 2011.

Berdasar fenomena ekonomi global itu, Bank Dunia juga memprediksi langkah pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, belum mampu mengurangi angka kemiskinan setidaknya hingga 2010. Pertanyaannya kemudian, langkah apa yang mesti dilakukan pemerintah agar upaya pengurangan kemiskinan tetap efektif, meski angka inflasi juga mengalami kenaikan?

Pertanyaan ini menjadi penting diajukan. Pasalnya, pengurangan kemiskinan merupakan agenda utama dalam program kerja seratus hari pertama presiden SBY. Jika dalam rentang waktu yang telah ditentukan itu tidak ada hasil yang nyata, maka bisa menurunkan kridibilitas SBY di mata rakyat.

Sebagaimana disebutkan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2009, jumlah penduduk miskin sebesar 14,15% atau sebanyak 32,53 juta jiwa. Atas dasar kenaikan inflasi, Bank Dunia memperkirakan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2010 akan melambat dan sedikit meleset dari ekspektasi pemerintah. Berdasarkan skenario tinggi, angka kemiskinan bisa ditekan ke level 13,9% dari 14,2% tahun ini. Padahal, sebelumnya pemerintah telah memasang target penurunan kemiskinan 12%-13,5%.

Langkah Urgen
Jika dikaji dengan seksama, problem pelik yang dihadapi pemerintahan SBY sejatinya lebih kompleks dan bukan hanya ancaman inflasi saja. Apalagi, dengan belum selesainya polemik hukum antara komisi pemberantasan korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan Agung. Polemik penanganan hukum itu, jelas berdampak negatif pada bursa penanaman saham di Indonesia. Pasalnya, para investor asing enggan menanamkan kembali modalnya di Indonesia, lantaran tidak adanya jaminan keadilan, dan supremasi hukum.

Kepergian para investor itu, tentu saja menambah daftar panjang ancaman ekonomi kita; akibat ketimpangan laju pertumbuhan ekonomi global plus larinya para investor. Ini bukan perkara mudah, dan harus dipikirkan oleh semua pihak. Bagi pemerintah, tidak ada pilihan selain segera melakukan langkah-langkah strategis dan tepat sasaran, agar dampak ketimpangan laju ekonomi global itu tidak berlarut-larut serta meruntuhkan sendi-sendi perekonomian kita.

Yang terpenting, langkah antisipasi ini juga berkorelasi positif pada program utama SBY berupa pengurangan jumlah penduduk miskin. Langkah-langkah strategis itu diantaranya: Pertama, pemerintah harus segera merampungkan silang-sengkerut pada lembaga tinggi hukum kita; polemik KPK versus Polri dan Kejaksaan Agung harus diselesaikan dengan seadil-adilnya. Ini menyangkut komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem hukum yang bersih dan kredibel. Lebih dari itu, dengan adanya jaminan keadilan dan supremasi hukum, kepercayaan investor akan kembali terbangun. Dengan begitu, para investor itu akan datang kembali menanamkan modal dan menggairahkan laju pertumbuhan ekonomi kita.

Kedua, pemerintah harus membuat kebijakan moneter yang tangguh dan kredibel, sehingga tidak begitu terpengaruh oleh fluktuasi moneter dunia maupun laju inflasi. Kebijakan moneter yang kuat dan kredibel, juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada komitmen pemerintah.

Ketiga, sistem Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang sudah ada, harus semakin diperkuat agar angka kemiskinan tidak melonjak. Ketiga, pemerintah tetap mempertahankan program bantuan sosial yang terbukti berhasil, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dan keempat, pemerintah perlu menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa, pengurangan biaya transportasi barang, dan pengendalian permintaan dalam batas wajar.

Akhirnya, langkah urgen itu perlu segera direalisasikan dan dilakukan dengan perhitungan yang matang. Harapan kita bersama, ancaman ekonomi yang disebabkan ketimpangan laju ekonomi global bisa kita atasi. Dan yang terpenting, program penurunan jumlah penduduk miskin bisa terus dilanjutkan, sebagai wujud komitmen pemerintah mensejahterakan rakyatnya. Semoga.[] Peneliti pada FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Stop Jual-Beli Ijazah Palsu !

2009-09-19T15:06:00.002+07:00

Dimuat Harian Suara Merdeka
Edisi Sabtu 19 September 2009
Halaman Kampus

’’Untuk apa capek-capek kuliah, kalau semua bisa dibeli. Sampean tinggal sediakan uang, ijazah langsung siap!’’ Begitulah komentar seorang ibu, usai membaca berita praktik jual beli ijazah perguruan tinggi (PT).

Beberapa hari lalu, Kopertis Wilayah V DIY berhasil membongkar sindikat penjualan ijazah palsu. Menurut Koordinator Kopertis V, Budi Santosa Wignyosukarto, kecurigaan itu muncul dari sejumlah iklan di selebaran dan koran yang menawarkan ijazah mulai dari D3 hingga S2 tanpa skripsi dan biayanya murah.

Selebaran yang mengatasnamakan program kuliah kelas konversi PTS itu menawarkan ijazah sarjana D3 hingga S2 dengan masa tempuh kurang dari sebulan! Biaya yang ditawarkan meliputi ijazah D3 sosial (Rp 4 juta), D3 eksakta (Rp 4,5 juta), S1 sosial (Rp 8,75 juta), S1 eksakta (Rp 10,75 juta), dan Rp 14,75 juta (S2 magister manajemen).

Dicantumkan juga bahwa program itu diikuti sekitar 50 PTS yang ada di Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Kopertis V juga menemukan kasus pemalsuan ijazah oleh perorangan. Modusnya dengan mengganti nama asli pemegang ijazah, namun dengan nomor ijazah tetap.

Pertanyaannya, mengapa jual-beli ijazah palsu bisa terjadi? Apa yang sebaiknya dilakukan pengelola dan stakeholder perguruan tinggi untuk menghentikan praktik haram itu?
Budaya Instan Fenomena jual-beli ijazah palsu dan gelar akademik itu tentu sangatlah menyedihkan.

Apalagi itu terjadi di Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pelajar dan pusat pendidikan ternama. Dampaknya bukan hanya menodai ’’kesakralan’’ dunia akademik di kota ini, tetapi juga mencoreng nama baik PTN dan PTS yang ada.

Jika dicermati, praktik jual-beli ijazah palsu disebabkan oleh tiga hal: Pertama, adanya oknum PT yang ingin mencari keuntungan material sebanyak-banyaknya, tanpa harus memberikan pelayanan pendidikan terhadap pembelinya.

Melalui prosedur normal, PT hanya memperoleh keuntungan yang sedikit, karena harus menyediakan software dan hardware pendidikan terlebih dulu.

Kedua, budaya malas dan ingin serba instan. Mereka yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap merasa malas jika harus kuliah lagi selama dua tahun atau lebih sebagai syarat penyetaraan.

Mereka pun memilih membeli ijazah palsu yang mudah dan cepat didapat, tanpa harus capek-capek kuliah.

Ketiga, lemahnya pengawasan dan penelitian ijazah khususnya dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), serta penyetaraan atau kenaikan pangkat pegawai.

Banyak instansi tidak mau repot-repot mengecek keaslian ijazah pegawainya dalam pengurusan kenaikan pangkat atau penyetaraan.

Mereka tak akan mengecek asal-usul PT yang mengeluarkan ijazah, yang penting tersedia dan memenuhi syarat. Dalam rekrutmen PNS juga begitu, panitia tidak memeriksa secara cermat keaslian ijazah peserta.

Pada sisi lain, jual-beli ijazah palsu akan melemahkan semangat mahasiswa yang semula gigih menuntut ilmu. Mereka merasa bahwa usaha dan jerih payahnya selama ini sia-sia lantaran dicurangi para pembeli ijazah palsu.

Akhirnya akan tertanam anggapan bahwa segala sesuatu ditentukan uang; bukan semangat atau kepintaran menuntut ilmu.
Jika fenomena ini terus dibiarkan, bukan tak mungkin makin banyak orang yang tak layak secara keilmuan namun menenteng ijazah dan gelar kesarjanaan yang tinggi. Parahnya, jika mereka diterima sebagai PNS atau menduduki posisi-posisi penting. Bukan tidak mungkin mereka akan bekerja secara sembrono dan tidak profesional. Akibatnya, efektivitas dan kinerja birokrasi makin memburuk, lantaran dihuni para pecundang yang tidak bisa berbuat apa-apa.

Tindakan Tegas Maka, tak ada pilihan bagi pengelola PT bersama stakeholder selain segera menghentikan praktik haram itu. Perguruan tinggi yang terbukti melakukan jual-beli ijazah palsu harus ditindak secara tegas dan melalui proses hukum.

Jika perlu, Kopertis bersama Ditjen Dikti bisa mencabut izin PT tersebut. Selain itu PTS bersama Kopertis harus bekerja sama dengan kepolisian agar praktik jual-beli ijazah bisa ditumpas hingga ke akar-akarnya.

Untuk mencegah agar tak menjadi korban pencatutan, PTS perlu segera memberi pengaman pada ijazah yang diterbitkan. Misalnya dengan memberi hologram atau mencetak dengan kertas khusus.

Tidak ada salahnya jika Kopertis juga bekerja sama dengan ahli teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ketika menjumpai kejanggalan dalam basis data (database). Sebab, saat ini pemalsu bisa dengan mudah memperoleh dan mengubah database sejumlah lembaga pendidikan, termasuk Kopertis V DIY.

Modusnya, dengan bantuan hacker, mereka mengubah data yang terdapat dalam jaringan situs PTS dan Kopertis. Kasus ini pernah dialami Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

Kasus ini mencuat belum lama ini, ketika salah seorang calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dicurigai menggunakan ijazah palsu dari PTS tersebut.

Beruntung salah seorang staf kampus ini melihat bahwa anak yang menggunakan ijazah paslu itu tidak ditemukan dalam data lulusan universitas. Selain itu, kertas ijazah yang digunakan berbeda dengan kertas yang biasa digunakan universitas tersebut.

Sudah saatnya praktik jual-beli ijazah palsu diakhiri. PT bersama stakeholder dan masyarakat harus bahu-membahu serta meningkatkan kewaspadaan. Perusahaan atau pihak pengguna lulusan PT diimbau tidak ragu memeriksa keaslian ijazah yang diterimanya.

Pemeriksaan bisa dilakukan langsung kepada perguruan tinggi bersangkutan, atau mengeceknya melalui situs internet www.evaluasi.or.id. Kita semua berharap, praktik haram yang mencoreng nama baik dunia akademik itu tidak terjadi lagi.

Dengan demikian, para mahasiswa tidak lagi patah semangat untuk kuliah, tanpa takut dicurangi, dan bisa menatap masa depan dengan penuh keceriaan. Semoga! (Agus Wibowo, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta-32)

Revitalisasi Pendidikan Pertanian

2009-09-09T19:50:00.002+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Bisnis Bali
Edisi 9 September 2009

Pakar pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc., dalam satu kesempatan mengungkapkan kekhawatirannya pada masa depan pertanian kita.

Menurutnya, jika pemerintah bersama stakeholder tidak memberikan perhatian yang serius, dunia pertanian kita akan gulung tikar alias tamat.

Dampaknya pasti, kita sebagai bangsa agraris tidak lagi mampu memproduksi pangan secara optimal, sehingga harus impor dari negara lain.

Kekhawatiran Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc., itu, tentu bukan tanpa alasan. Dia melihat fenomena terputusnya mata rantai dunia pertanian dari generasi muda.

Singkatnya, dunia pertanian akan kehilangan satu generasi yang disebabkan rendahnya animo generasi muda pada dunia pertanian. Fenomena ini tampak dari menurunnya jumlah pendaftar pada fakultas pertanian sebagai salah satu jurusan yang menyiapkan tenaga-tenaga terampil di bidang pertanian.

Berdasar data Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN, 2009) terdapat 2.894 kursi kosong pada program studi bidang pertanian di 47 perguruan tinggi negeri.

Data Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2009), juga menyebutkan selama kurun 2005 sampai 2006 sebanyak 40 program studi pertanian di berbagai universitas/PT gulung tikar, dan kini tinggal 20 PT/universitas baik negeri dan swasta yang masih membuka jurusan itu.

Di tingkat pendidikan dasar juga demikian. Misalnya pada penerimaan siswa baru (PSB) tahun 2009 lalu, calon murid yang mendaftar ke sekolah menengah pertanian (SPP-SPMA) mengalami penurunan hingga 55 persen. Selain tidak gencarnya promosi yang dilakukan, para pendaftar juga lebih memilih sekolah menengah kejuruan non-pertanian.

Pertanyaannya kemudian, apa yang menyebabkan keengganan kaum muda untuk menggeluti pertanian? Langkah apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah, agar dunia pertanian kembali bergairah?

Pertanyaan ini menjadi penting. Sebab, jika fenomena itu terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan 5 sampai 10 tahun ke depan, pembangunan pertanian akan terhenti lantaran tidak ada motor penggerak dan tulang punggung yang menopangnya.

Budaya Gengsi
Jika kita cermati, dalam beberapa tahun terakhir memang terjadi perubahan paradigma yang sangat masif di kalangan generasi muda. Hadirnya kapitalisme barat, di satu sisi memang memberi dampak kemajuan dalam sektor industri, teknologi komunikasi dan perdagangan.

Hampir di berbagai penjuru kota, kita akan temukan pasar-pasar kapitalis modern; entah yang berwujud megamall, atau pusat-pusat pertokoan kecil. Masyarakat bisa berbelanja mudah, karena semua tersedia lengkap dan menarik.

Di sisi lain, kapitalisme datang membawa budaya baru yang sangat bertentangan dengan budaya asli. Bagaikan terkena “shock culture”, generasi muda terpana dengan berbagai piranti kapitalisme itu.

Mereka lebih senang pergi ke megamal, ketimbang mengurus sawah atau ladang. Mereka lebih suka ke Indomart, Alfamart dan sentra kapitalis lainnya, ketimbang ke pasar tradisional. Singkatnya, akibat pengaruh modernitas dan budaya kapitalisme, tumbuh budaya gengsi di kalangan generasi muda, termasuk gengsi bertani.

Karena budaya gengsi itu, kata Collier (1996), generasi muda di pedesaan enggan bertani. Bagi mereka, menjadi petani sama halnya menjadi rakyat kelas bawah.

Apalagi dengan adanya stigma miring tentang dunia pertanian yang sudah terbentuk selama berabad-abad lamanya; sebagai usaha kecil yang kumuh, penuh risiko, dan keuntungan amat kecil. Pelakunya juga tidak berdasi, bermobil, atau memiliki kantor megah.

Budaya di pedesaan juga menempatkan profesi pertanian amat rendah. Para orangtua tidak ingin anak gadisnya dinikahi anak petani. Mereka akan mencarikan suami yang bekerja sebagai pengusaha, PNS, tentara, POLRI dan posisi pemerintahan lainnya.

Maka wajar jika di desa --- yang dahulu menjadi gudang tenaga pertanian --- generasi muda lebih memilih merantau ke kota, dengan harapan menjadi pegawai negeri atau posisi penting lainnya.

Perbaiki Citra
Sebelum terlambat, sudah saatnya pemerintah bersama stakeholder mengeluarkan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam rangka revitalisai pendidikan pertanian.

Pertama, memperbaiki citra dunia pertanian dengan menanamkan pengertian pada generasi muda bahwa dunia pertanian tidak identik dengan kelas bawah yang kumuh dan terhina.

Pertanian bukan sekedar rutinitas mencangkul dan menjadi petani tidak harus miskin. Jika dikelola secara profesional dan komersial, pertanian akan menjadi pekerjaan bergengsi, selain sebagai sektor usaha yang strategis.

Kedua, kurikulum dan sistem pendidikan pada jurusan pertanian harus digeser, agar lebih adaptif dengan perkembangan teknologi. Dengan kata lain, kurikulum pertanian harus selalu gayut dengan perkembangan atau tantangan zaman.

Sebagai contoh, mata kuliah budi daya pertanian tidak sekedar mempelajari bercocok tanam di lahan, tetapi juga mempelajari bagaimana mengaplikasikan teknologi modern yang canggih, perkembangan kultur jaringan (net culture), hidroponik dengan berbagai sistem, sistem teknologi molekuler hingga mempelajari rekayasa genetika.

Selanjutnya perlu dipelajari kiat-kiat kewirausahaan (entrepreneurship) di bidang pertanian; seperti mental produktif, kreatif, inovatif, tekun, gigih, pantah menyerah dan menggunakan teknologi secara efektif dan efisien.

Jurusan pertanian juga harus menjadi pionir terdepan bagi penemuan-penemuan baru di bidang pertanian. Maka perlu dibangun berbagai sarana dan fasilitas yang mempermudah mahasiswa melakukan penelitian dan pengujian.

Akhirnya, pendidikan pertanian memang harus dihidupkan, demi menjaga masa depan dan ketahanan pangan kita. Upaya ini tentunya tidak cukup dengan instruksi atau ajakan, tetapi perlu gerakan dan langkah nyata antara pemerintah, dunia kampus, dan masyarakat.

Pemerintah sebagai pembuat sekaligus pemegang kebijakan (policy maker), perlu membuat kebijakan yang berpihak pada pertanian, kampus harus menjadi pusat penemuan baru, sementara masyarakat mendukung dan mengapresiasikannya secara positif.

Dengan adanya relasi dan timbal balik itu, diharapkan umur pendidikan pertanian pada khususnya dan dunia pertanian pada umumnya bisa diperpanjang. Semoga.[] Penulis adalah peneliti pada FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Jebakan Krisis Pangan

2009-09-08T10:18:00.002+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Bisnis Bali
Edisi Senin,7 September 2009

Ada kabar gembira dari dunia pangan kita. Menurut laporan pemerintah, selama kurun waktu 2001-2008 sektor pertanian tumbuh rata-rata sebesar 3,5. Pencapaian ini tentu saja lebih baik ketimbang pada periode sebelum krisis (1991-1996) yang hanya sebesar 3 persen.

Pertumbuhan yang paling mengagumkan adalah subsektor tanaman pangan, yang tumbuh dari 1,8 persen pada periode sebelum krisis menjadi 3 persen pada periode setelah krisis.

Sementara, subsektor perkebunan, peternakan, dan kehutanan justru mengalami pelambatan laju pertumbuhan. Satu subsektor lainnya, yakni perikanan, naik tipis dari 5,3 persen menjadi 5,4 persen.

Laju pertumbuhan sebesar 3 persen bagi tanaman pangan tergolong cukup ideal karena dua kali lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk. Mengingat peranan subsektor ini sangat dominan, yaitu sekitar separuh dari sektor pertanian.

Itu artinya dalam beberapa tahun terakhir sektor pertanian bisa berperan sebagai penyumbang terbesar kedua bagi pertumbuhan ekonomi nasional, setelah sektor jasa.

Meski sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, tetapi para ahli pangan justru merasa khawatir dan waswas. Mereka menilai pertumbuhan yang terjadi saat ini, jika tidak diwaspadai, bisa menjadi semacam umpan jebakan krisis pangan yang menyedihkan.

Pertanyaan yang muncul kemudian, apa pemicu terjadinya krisis pangan itu? Bagaimana strategi menanggulanginya, sehingga kita tidak perlu melakukan impor?

Kesalahan Pemerintah?
Kekhawatiran para ahli pangan itu, mestinya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah mendatang. Presiden bersama kabinet harus meresponsnya secara arif, bukan malah mengabaikannya.

Belajar dari pengalaman, prediksi serupa pernah dikemukakan menteri keuangan, Sri Mulyani. Alumnus terbaik UGM itu pernah memprediksi akan adanya krisis finansial global dan pangan yang mengancam bangsa ini. Dua tahun kemudian, prediksi itu menjadi kenyataan.

Beruntung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merespons prediksi itu secara positif dan dengan sigap mengeluarkan beberapa langkah strategis; sehingga krisis yang terjadi tidak begitu berdampak pada perekonomian kita.

Jika kita cermati, kekhawatiran para ahli pangan itu ada benarnya. Di era reformasi ini, iklim kebebasan yang muncul memang menumbuhkan kegairahan baru bagi petani untuk memilih tanaman yang mereka pandang paling menguntungkan. Itulah sebabnya mereka enggan menanam kedelai, karena kalah menarik daya jualnya dibandingkan dengan tanaman padi atau jagung.

Petani lupa bahwa kedelai juga diperlukan dalam kebutuhan pangan. Ketika suatu saat permintaan kedelai meningkat, petani tidak bisa berbuat apa-apa karena seluruh lahan ditanami padi dan jagung. Akibatnya, pemerintah harus melakukan impor meski dengan biaya yang amat mahal.

Mestinya, jika petani tidak terjebak pada eforia kebebasan itu, mereka tetap melakukan pola tanam yang seimbang; baik tanaman padi, jagung, kedelai dan palawija lainnya. Sehingga ketika permintaan pada salah satu subsektor naik tajam, petani tidak perlu melakukan impor.

Ketika petani asyik dalam kebebasan yang menjerumuskan, pemerintah justru membuat kebijakan yang tidak populis; yaitu melakukan liberalisasi produk-produk pertanian secara besar-besaran. Misalnya cabai merah, buah-buahan dan sayur-mayur dari Cina yang bebas masuk tanpa hambatan. Sudah bisa dipastikan, produk lokal tersisih dengan produk impor itu.

Pemerintah memang berjanji tidak akan melakukan impor ketika produksi lokal mengalami kenaikan. Tetapi kenyataannya, ketika produksi lokal mengalami kenaikan yang menggembirakan, pemerintah tetap melakukan impor.

Akibatnya, kenaikan produksi lokal itu tidak begitu berdampak positif bagi petani. Ambil contoh ketika terjadi kenaikan produksi jagung. Di atas kertas produksi jagung nasional jauh lebih besar daripada konsumsi dalam negeri. Namun, masih tetap ada jagung impor.

Pemerintah kenyataanya juga melakukan segmentasi pada perekonomian kita. Akibatnya, pelaku usaha lebih memilih produk impor ketimbang produk domestik.

Apalagi sistem transportasi laut kita yang sangat buruk, kondisi pelabuhan-pelabuhan yang merana, serta berbagai pungutan yang legal maupun ilegal, membuat produk-produk yang dihasilkan suatu daerah menjadi non-tradable atau non-traded; sehingga daerah lain lebih baik mendapatkannya dari luar negeri.

Perlu Belajar
Sebelum krisis pangan terjadi, kita harus bersiap-siaga. Sudah saatnya kita menata ulang pembangunan pertanian, dengan paradigma dan mindset baru. Tujuannya, bukan hanya untuk mewujudkan kedaulatan pangan, tetapi juga agar bangsa ini menjadi pemasok pangan dunia yang disegani.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah secepatnya menghentikan liberalisasi produk pertanian. Impor produk pertanian harus melalui mekanisme yang ketat, serta melihat potensi domestik. Sebagai contoh jika produksi padi dalam negeri mengalami surplus, pemerintah tidak perlu melakukan impor padi lagi. Syukur-syukur, pemerintah justru mendorong masyarakat domestik untuk melakukan ekspor.

Selanjutnya, sarana-prasarana dan keamanan transportasi harus diperbaiki --- dengan bertahap menghapus berbagai upeti atau pungutan liar (pungli) ---sehingga petani lokal bisa mudah menjual produknya untuk kebutuhan domestik dan ekspor. Terjaminnya keamanan transportasi, juga akan memangkas ongkos yang harus dikeluarkan oleh petani.

Pemerintah pusat seyogyanya belajar dari kepala daerah atau masyarakat lokal yang terbukti “kreatif” menyiasati masa depan pangan. Seperti Pemda Sumatera Barat yang berani “memboikot” pengadaan benih padi hibrida impor yang dipasok oleh pusat.

Kota Padang Panjang ---- yang beberapa bulan lalu dideklarasikan sebagai kota organic ---telah mempelopori gerakan petani lokal yang mandiri dari subsidi pupuk karena telah bertekad mengembangkan sistem pertanian organik (bukan cuma menggunakan pupuk organik).

Belajar dari Pemda Sumatera Barat, mestinya pemerintah lebih mendengar aspirasi petani lokal. Maka proyek-proyek besar pusat seperti pengadaan benih dan pupuk yang kenyataannya tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan petani harus dialihkan. Pada kasus Sumatera Barat, subsidi pupuk mestinya dialihkan menjadi bantuan ternak sapi dan kambing.

Tujuannya, selain bisa mendukung sistem pertanian organik mereka, juga bisa mendongkrak produksi daging dan susu yang impornya kian membengkak. Akhirnya, respons positif pemerintah terhadap prediksi krisis pangan, akan menyelamatkan bangsa ini dari krisis yang berkepanjangan. Semoga.[] Penulis, Peneliti pada FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Buruk Rupa Birokrasi Daerah

2009-09-04T07:22:00.002+07:00

Oleh Agus Wibowo

Dimuat Harian Bisnis Bali
Edisi Kamis,3 September 2009

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) selama kurun Januari hingga Juli 2009, telah membatalkan lebih dari 1.152 peraturan daerah (perda) tentang pajak dan retribusi daerah.

Sementara berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan awal tahun ini, terungkap bahwa dari 2.121 rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai pajak dan retribusi daerah sebanyak 67% ditolak. Perda lain yang juga ditolak meliputi sektor pekerjaan umum dan perhubungan (14%), industri dan perdagangan (12%).

Menurut Depdagri, perda itu dinilai tidak sejalan dengan kepentingan umum serta tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu harus dihapus, sebelum merugikan negara dan masyarakat kecil. Ada pun propinsi yang paling banyak ditolak raperdanya adalah Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan.

Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa sampai ada perda yang merugikan masyarakat? Langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah, agar tidak muncul lebih banyak perda bermasalah?

Membingungkan

Tidak dimungkiri, terjadinya perda bermasalah terutama setelah diberlakukan otonomi daerah ditengarai buruknya birokrasi daerah. Karena kualitas sumberdaya yang buruk aparat yang membidani sebuah perda sama sekali tak memahami asas-asas hukum dan teknik penyusunan peraturan.

Mereka asal membuat dan mengesahkan, tanpa memikirkan untung ruginya. Celakanya, persoalan itu makin parah karena ternyata anggota DPRD juga buta dalam hal pembuatan perda.

Selain itu memang ada unsur kesengajaan entah dari pihak pemda sendiri, atau sejumlah penguasa daerah yang tak mau tahu dan tunduk pada aturan pusat dengan dalih demi kepentingan daerah. Akibatnya, perda yang kontradiktif dengan peraturan pusat terus bermunculan.

Jika dicermati, perda ilegal atau yang dibatalkan tidak akan ada, jika birokrasi pemda berisi sumber daya yang kompeten serta memiliki sikap yang loyal terhadap pemerintah pusat. Pasalnya, sudah ada aturan dan petunjuk teknis (Juknis) mengenai mekanisme pembuatan perda.

Seperti yang tertuang dalam standar harmonisasi pembuatan peraturan antara pusat dan daerah, khususnya Undang-Undang (UU) No 32/2004 pasal 145 ayat 2. Di sana dijelaskan bahwa bila ada perda yang lebih tinggi dari peraturan pusat, maka pemerintah berhak membatalkan perda tersebut.

Sayangnya, birokrasi daerah tidak paham atau memang tidak mau tahu tentang standar harmonisasi. Akibatnya, aturan pemerintah itu lebih tercetak rapi di atas kertas atau ditumpuk dalam arsip pemda ketimbang diimplementasikan sebagaimana semestinya. Karena tidak taat pada aturan standar harmonisasi, terdapat 8.000 perda tentang pajak dan retribusi daerah yang 3.000 di antaranya kemungkinan besar bermasalah.

Selain membingungkan, adanya perda yang tidak singkron dengan aturan pusat juga bisa berpotensi menghambat sektor usaha. Misalnya, saat ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah meluncurkan roadmap penanaman modal. Roadmap setebal 203 halaman itu, diharapkan menjadi guideline bagi para investor untuk membuka usaha.

Tapi, roadmap itu sudah pasti mubazir bila tidak sejalan dengan perda yang dibuat pemda. Akibatnya, investor akan kebingungan karena aturan mana yang harus diikuti.
Lebih parah lagi, jika ternyata perda yang kontradiktif itu digunakan untuk tindak-tindak yang merugikan negara, seperti penambangan dan pembalakan hutan dengan alasan pemekaran wilayah.

Tingkatkan Profesionalisme
Mencermati fenomena perda bermasalah, tampaknya pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah urgen. Pertama, pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap pemda yang tidak mengacu pada aturan dalam membuat perda.

Karena sanksi tidak tegas pula, tidak sedikit pemda dengan sesuka hati membuat perda yang jelas-jelas melanggar ketentuan yang ada, dengan berdalih ini zaman otonomi, setiap daerah berhak mengatur dirinya sendiri. Bahkan ada pemda yang nekat tetap memberlakukan perda yang sudah dibatalkan.

Kedua, terkait perda soal pajak dan retribusi yang bermasalah, sudah selayaknya Departemen Keuangan (Depkeu) mulai memperketat pengawasan dan segera menertibkan perda yang jumlahnya tak sedikit tersebut.

Selain tindakan tegas terhadap pemda yang membandel, pihak Depkeu juga harus melakukan tindakan pembinaan, misalnya, terus menyosialisasi kan bagaimana cara pembuatan perda pajak dan retribusi daerah.

Ketiga, perlu dibentuk lembaga atau sejenisnya yang khusus mencermati setiap raperda yang ditengarai bakal menimbulkan masalah. Dengan adanya lembaga ini, pemerintah tidak akan kecolongan dengan pembuatan perda ilegal. Selain itu, pemda tak perlu buang-buang dana membuat perda yang pada akhirnya harus dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Pada akhirnya, reformasi dan perbaikan birokrasi pemda memang harus dilakukan. Bukan hanya sikap loyal dan komitmen pada pusat yang diutamakan, tetapi pemda butuh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional terhadap bidang tugasnya.

Benar dengan kenaikan gaji birokrasi sebagaimana instruksi presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato nota RAPBN 2010, bisa sedikit memotivasi birokrasi meningkatkan profesionalisme, tetapi sifatnya hanya sementara.

Perlu diikuti langkah lebih lanjut seperti pendidikan dan pelatihan/ penataran untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme birokrasi. Jika tidak diikuti langkah-langkah itu, peningkatan profesionalisme birokrasi dalam rangka goodgovernance hanya menjadi kerja sia-sia.

Selain itu, otonomi daerah janganlah dijadikan alasan bagi pemda untuk membuat perda yang merugikan negara dan masyarakat. Kita berharap pemda yang sudah telanjur membuat perda yang bertentangan dengan peraturan pusat, hendaknya secara sukarela bisa membatalkan sendiri tanpa harus mendapat instruksi pembatalan dari Depdagri. Semoga.[] Penulis, Peneliti pada FKPP, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Menanti Kabinet Baru

2009-09-01T10:04:00.002+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Bisnis Bali
Edisi 31 Agustus 2009

Setelah pidato penerimaan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono mulai melakukan penjaringan calon menteri.

Konon, ratusan nama dari berbagai kalangan telah dikantongi SBY, termasuk dari lima partai utama mitra koalisi, yaitu Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Salurannya beragam, mulai dari jalur formal sampai jalur pesan singkat pribadi seperti ketika cawapres dicari.

Tampaknya, SBY-Budiono sangat cermat dan hati-hati dalam memilih calon pembantu. Mereka berusaha memenuhi keinginan rakyat agar kabinet dengan masa kerja lima tahun mendatang, terbentuk dari komposisi pribadi yang amanah, efektif, dan kredibel.

SBY-Budiono juga ingin meninggalkan warisan indah dan kokoh di akhir masa baktinya, sebuah kabinet forum bekerja bukan untuk berpolitik sendiri-sendiri.

Kearifan dan kehati-hatian SBY-Budiono itu, tidak lepas dari latar belakang mereka yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Mereka tidak gila atau silau dengan kilauan harta dan benda duniawi.

Seperti Boediono yang dipilih Yudhoyono pertama-tama dengan dipanggil ke Cikeas, calon menteri pun demikian. Singkatnya, puri Cikeas yang menjadi awal karier politik Yudhoyono tetap menjadi pilihan.

Sementara SBY fokus menuntaskan mandat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Boediono ditugaskan menyusun perencanaan bersama timnya. Laporan berkala hasil perencanaan Boediono bersama timnya dijadikan bahan pertemuan dengan Yudhoyono berikutnya. Pertanyaannya, apa saja kriteria yang mestinya digunakan SBY dalam merekrut kabinet?

Kabinet Ahli
Berdasarkan pengalaman 2004, tidak mudah menyusun matriks agar semua kepentingan terwakili secara adil di kabinet. Pada 2004, janji SBY-JK membentuk kabinet pada hari pelantikan baru ditetapkan pada pukul 23.47.

Sesuai amanat UUD 1945, pembentukan kabinet merupakan kewenangan mutlak atau hak prerogatif presiden terpilih. Meski begitu, SBY seyogyanya tetap mempertimbangkan kebutuhan urgen bangsa saat ini dan yang akan datang; apa saja ancaman, tantangan dan segenap persoalan yang tengah dihadapi.

Idealnya, SBY memang harus membentuk zakenkabinet (kabinet ahli). Pelibatan pakar atau profesional pada bidang masing-masing sangat dibutuhkan untuk menganalisis berbagai persoalan bangsa yang sangat berat ini, mencari formula dan memecahkannya.

Selain keahlian di bidangnya, profesionalitas juga mempersyaratkan kemampuan manajerial yang tinggi, networking luas, serta pengalaman bersinggungan dengan dunia pemerintahan.

Hanya dengan dibantu zakenkabinet, SBY bisa memahami persoalan rakyatnya dengan tepat. Sebagaimana pengalaman Lyndon B Johnson, Presiden Amerika Serikat ke-36 (1908-1973). Sebaliknya jika menyerahkan urusan kepada bukan ahlinya, berarti tinggal menunggu saat kegagalan, bahkan kehancuran.

SBY juga harus menekankan pentingnya “The right man on the right place” atau menempatkan orang terbaik pada kedudukan yang tepat. Kehati-hatian SBY dalam memilih calon pembantu ini, selain demi keefektifan roda pemerintahan mendatang, juga untuk menjaga kredibilitas dan kewibawaannya di mata rakyat.

Usulan parpol koalisi memang patut didengar sebagai konsekuensi “balas jasa”, tetapi hendaknya dicermati betul. Dengan kata lain, bukan berarti calon yang diajukan parpol koalisi tidak diperhitungkan, tetapi sedapat mungkin tetap mengedepankan unsur dan kriteria profesionalisme.

Kepentingan Rakyat

Bukan waktunya lagi SBY memilih kalangan non-ahli demi alasan kompromi atau politik dagang sapi. Pasalnya, sudah banyak bukti para menteri yang berasal dari kalangan profesional lebih kecil tingkat resistensinya terhadap konflik kepentingan yang ada, di samping kaya dengan inovasi dan langkah-langkah kreatif.

Sebaliknya, menteri yang hanya “titipan” parpol terbukti kurang peka dan kurang cepat mengambil keputusan terhadap perubahan yang terjadi. Bisa dibayangkan bila menteri yang berada di tim ekonomi atau yang mengurusi bidang perekonomian nanti, adalah titipan parpol yang notabene tidak ahli di bidangnya; bisa jadi mereka tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, efektif dan efisien. Bahkan, mereka harus belajar terlebih dahulu dalam waktu yang sangat lama sebelum bekerja, sementara masa baktinya amat singkat.

Maka, SBY tak perlu ragu untuk mengambil keputusan. Para profesional yang memang diyakini bisa membuat terobosan dalam memutar roda perekonomian, harus segera diangkat sebagai pembantunya. SBY juga tidak perlu takut jika ada pihak-pihak yang kecewa lantaran tidak terakomodasi kepentingannya.

Singkatnya, atas nama dan demi kepentingan bangsa yang lebih besar, SBY tidak perlu menghiraukan kekecewan yang mungkin timbul.
Akhirnya, pemilik puri Cikeas memang bisa menelpon siapa saja. Mereka yang profesional, amanah, jujur, mau bekerja keras, dan sanggup mengabdi kepada rakyat, siap-siap menerima telepon itu.

Yang terpilih, harus melaksanakan tugas dengan kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Meski berbeda partai, ketika bersama dalam bahtera kabinet, mereka harus saling memahami, bekerja sama, setia, dan patuh pada komando SBY.

Jangan sampai dalam satu kabinet terjadi ketidakharmonisan; antarmenteri saling jegal, menggunting dalam lipatan, bahkan sampai tidak kompak pada komitmen bersama.

Bagi parpol, benar menteri terpilih itu kader terbaiknya. Akan tetapi, tidak lantas parpol dengan semaunya memanfaatkan menteri itu demi memenuhi ambisi dan syahwat politik kelompok. Ketika terpilih dan bergabung dengan kabinet SBY, para menteri itu bukan milik parpol sepenuhnya, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Maka, kepentingan rakyat harus diletakkan di atas kepentingan pribadi, golongan, maupun parpol.

Kesadaran dan mawas diri, sangat diperlukan di saat suhu politik tengah memanas; dan masing-masing parpol saling bersaing memperebutkan kursi kabinet.

Parpol yang kadernya terpilih, memang harus menjadi pendukung, tetapi tidak serta-merta melepas fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah. Artinya, sewaktu kadernya menyimpang, maka parpol yang pertamakali mengingatkan; jika perlu mengusulkan pada presiden untuk memberhentikan kadernya.

Demikian juga parpol yang tidak kebagian kursi kabinet, tidak perlu sakit hati apalagi sampai menjegal pemerintahan SBY mendatang. Semua harus legowo, mawas diri dan bersama-sama mengabdi kepada rakyat. Semoga.[] Penulis, adalah Peneliti pada FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Menghidupkan Pluralisme Ala-Cak Nur

2009-08-10T08:06:00.002+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuah Harian Surabaya Post
Edisi Jumat, 7 Agustus 2009

Pada bulan Agustus ini, kita memperingati empat tahun wafatnya Cak Nur (Nurcholish Madjid). Momentum ini, mestinya kita manfaatkan untuk mendiskusikan kembali ide, dan pemikiran bapak bangsa—demikian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberinya gelar—demi memperbaiki kualitas kehidupan bangsa.

Pemikiran dan ide pluralisme Cak Nur, seakan menemukan momentum tatkala bangsa ini kembali didera berbagai berbagai kasus kekerasan dan terorisme atas nama agama, konflik suku, ras, agama dan golongan (SARA).

Sejarah mencatat, separuh hidup Cak Nur diabdikan untuk dunia keilmuan, khususnya konsep pluralisme antar agama dan pembaharuan Islam. Itu juga bisa kita baca dari karya-karya yang telah dihasilkannya. Pemikiran Cak Nur, kata Komarudin Hidayat (1995), sejatinya ingin memberikan gambaran atau pencitraan agama Islam sebagai agama yang sejuk, segar, toleran, humanis dan anti-teror.

Pemikiran demikian, lanjut Komarudin Hidayat, tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi karena tempaan lingkungan serta pendidikannya. Terlahir 17 Maret 1939, dan dibesarkan di lingkungan keluarga kiai terpandang di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, tidak membuat Cak Nur tinggi hati. Kerendahan hatinya yang tidak mau diagung-agungkan apalagi dikultuskan, memberi tauladan agar kita tidak sombong dengan setitik ilmu agama dalam luasnya samudra ilmu Tuhan.

Selain itu, didikan pesantren Gontor dengan iklim kebebasan berpikir kritis, penguasaan bahasa Arab dan Inggris yang mendalam, lingkungan kerja di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), serta iklim dunia barat sewaktu kuliah di Chicago, membentuk corak berpikir yang khas, filosofis dan inklusivistik terhadap ajaran Islam. Singkatnya, Cak Nur berusaha mempertemukan komiten, wacana keislaman, keindonesiaan dan kemodernan

Ketika membahas pemikiran Cak Nur, kita akan menemukan paling tidak dua ide beliau yang sangat relevan dengan konteks kekinian. Pertama, konsep pluralisme. Terkait pluralisme ini, Cak Nur memimpikan nilai-nilai Islam universal yang menaungi dan membingkai relasi antar agama dan kepercayaan yang berlainan.

Dengan pluralisme model itu, akan tercipta dunia yang adil dan ramah, tanpa diskriminasi dan eksploitasi. Sayangnya, pemahaman itu masih dipahami sebagian masyarakat dan tokoh agama keliru. Dengan kata lain, mereka memahami pluralisme sebagai sikap atau gagasan, yang meyakini kebenaran semua agama. Maka wajar, jika mereka menuduh Cak Nur dan para pendukung gagasan pluralisme sebagai penganut relativisme agama yang sesat dan murtad.

Pandangan seperti itu, gilirannya akan berdampak luas serta memengaruhi cara pandang masyarakat untuk memusuhi, dan menolak kelompok lain agama atau kepercayaan. Tentu saja, konsep pluralisme sempit itu akan bertolak-belakang dengan nasionalisme bangsa, yang mengedepankan rasa toleransi, saling memahami dan menghargai kepercayaan lain.

Kedua, relasi Islam terhadap konsep negara dan politik. Cak Nur adalah orang pertama yang kurang sepakat dengan pendirian negara Islam (daulah Islam). Bagi Cak Nur, negara ini dibangun atas partisipasi seluruh elemen bangsa, suku, ras dan agama.

Maka, akan sangat tidak adil jika umat Islam memaksakan kehendak dan mengklaim dirinya, sebagai pemilik sah negeri ini. Kemenangan Islam, kata Cak Nur, tidak sama dengan kemenangan umat Islam, apalagi pribadi-pribadi. Akan tetapi, sebagai kemenangan sebuah ide yang memberi kebahagiaan, ketentraman bagi setiap orang, bahkan seluruh makhluk di alam semesta ini.

Politisasi Agama

Pada era 70-an orang tidak asing dengan ide Cak Nur, “Islam, yes ! partai Islam, No !” Lewat jargon ini, Cak Nur berusaha memperbaiki citra Islam yang memburuk lantaran terjebak dalam kancah politik praktis, khususnya dengan Partai Masyumi. Akibat seringnya dipolitisasi, agama Islam tidak lagi berperan sebagai pengayom seluruh alam semesta, tetapi sangat sempit dan hanya menjadi pengayom anggota partai. Berangkat dari pemikiran tersebut, Cak Nur ingin membebaskan Islam dari nafsu-nafsu individu, duniawi dan sektarian.

Lewat gagasan itu, seolah-olah Cak Nur ingin “menggugat” kemapanan pemahaman keagamaan masyarakat, yang selama ini cenderung konvensional, ortodoks dan tidak membumi dengan konteks masyarakat. Maka tidak heran, jika banyak yang tidak menyukainya, termasuk sebagian umat Islam sendiri. Sebagian elit keagamaan bahkan merasa risih dan terancam posisinya lantaran gagasan Cak Nur tersebut. Akibatnya, tak jarang Cak Nur bersilang pendapat dengan golongan tua. Misalnya, dalam jargon “Islam, Yes ! Partai Islam, No!”, Cak Nur sempat dituduh HM Rasjidi sebagai kaki tangan Ali Mortopo maupun penguasa Orde Baru saat itu.

Jika ditarik dalam konteks saat ini, jargon “Islam, Yes ! Partai Islam, No!” masih sangat relevan. Apalagi, semakin banyaknya partai politik (parpol) peserta pemilu yang mengatas namakan partai Islam. Jika kita belajar dari pemilu sebelumnya, terlihat sekali bagaimana parpol Islam justru tidak mewakili kepentingan umat Islam.

Bahkan, rekam jejak elit parpol itu justru menampilkan prilaku yang sangat tercela dan bertentangan dengan Islam. Pendek kata, parpol itu hanya memakai Islam sebagai sarana meraup suara rakyat dan kendaraan politik elit parpol mengejar syahwat dan nafsu kekuasaan. Lebih kejam lagi, tidak jarang elit parpol menggunakan determinisme itu (partai Islam Vs Non-Islam), sebagai strategi menggemboskan basis massa partai lain, yang kebetulan tidak sehaluan.

Sudah saatnya rakyat kita dituntut kritis, khususnya dalam memilih parpol. Singkatnya, rakyat harus jeli dan seksama dalam mencermati visi, misi dan elit sebuah parpol. Jika meminjam konsep Cak Nur, partai apa saja jika membawa visi, misi dan nilai-nilai universal Islam, harus didukung. Sebaliknya, meski mengaku partai Islam, tetapi visi, misi dan prilaku elitnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam, patut ditinggalkan dan dijauhi. Kearifan inilah yang mesti dikedepankan umat Islam dalam konteks relasi agama, politik dan negara.
Pada akhirnya, Cak Nur memang boleh tiada badan wadaknya. Tetapi, buah pemikirannya akan terus hidup. Pemahaman kita yang arif dan holistik pada pemikiran Cak Nur, diharapkan membawa angin segar dalam kehidupan kebangsaan. Semoga.[]

Saatnya Pendidikan untuk Rakyat

2009-05-03T19:47:00.005+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Bali Pos
Edisi Sabtu 2 Mei 2009

Sejarah mencatat, para founding father merintis pendidikan bangsa, agar semua rakyat bisa mengaksesnya. Ki Hajar Dewantara, misalnya, melalui Taman Siswa berharap agar pendidikan bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Menurut Ki Hajar, pendidikan merupakan alat efektif untuk membangkitkan kesadaran bangsa ini dari kebodohan dan penjajahan. Itu karena melalui pendidikan, akan terjadi proses humanisasi melalui pengangkatan manusia ke taraf insani. Singkatnya, pendidikan merupakan usaha membawa manusia keluar dari kebodohan, dengan membuka tabir sifat alami kemanusiaan (humannes).

Apakah pendidikan kita saat ini sudah sesuai dengan cita-cita para founding father? Apakah semua rakyat Indonesia sudah bisa menikmati atau mengakses pendidikan tanpa diskriminasi? Jika jawabannya belum, lantas apa yang salah dalam sistem pendidikan kita?

Harus diakui, bangsa ini tengah menunggu janji implimentasi pendidikan yang mencerdaskan, membawa kehidupan bangsa yang beradab, berdaya saing tinggi, berkualitas dan mandiri. Namun sayang, sejarah pendidikan negeri ini selalu diwarnai kepentingan politik praktis dan kerdil oleh segelintir orang sehingga pendidikan tidak mampu melakukan hal-hal yang konstruktif. Realitas membuktikan bahwa pendidikan selalu diarahkan untuk membenarkan kepentingan penguasa dan kroni-kroninya. Singkatnya, pendidikan lebih sering berada dalam penjara kekuasaan sehingga ia pun tidak bisa meningkatkan kualitas bangsa ini.

Bukti yang bisa kita rasakan; lahirnya beberapa kebijakan pendidikan yang cukup elitis dan merugikan masyarakat. Ketika era Orde Baru, pendidikan hanya diarahkan untuk kepentingan para pemodal. Pendidikan ditujukan untuk mencetak para pekerja yang bisa dibayar dengan upah murah. Saat Orde Baru pula, kebebasan dalam dunia pendidikan, khususnya dunia kampus pun dipasung dengan sedemikian durjana sehingga rakyat tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali terkekang dalam pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ironisnya lagi, pascareformasi yang diharapkan mampu membawa angin perubahan bagi dunia pendidikan, ternyata tidak beranjak dari persoalan-persoalan yang semakin parah dan amburadul.

Adanya kebijakan otonomi pendidikan yang kemudian memberikan hak sepenuhnya kepada setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, memberikan satu bukti kongkret, pendidikan berada dalam kerentanan komersialisasi. Sehingga wajar jika pendidikan pun menjadi komoditas yang siap diperjualbelikan dengan harga sangat tinggi. Akhirnya, hanya kelompok yang berkantong tebal (berduit) saja yang bisa menikmati dunia pendidikan. Sementara masyarakat kelas menengah ke bawah yang hidup di bawah garis kemiskinan, akan terjauhkan dengan sendirinya untuk mengenyam pendidikan. Ini belum lagi berbicara sejumlah kebijakan pendidikan lainnya seperti UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang memberikan amanat untuk sesegera mungkin merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4. Kendatipun pemerintah telah memasukkan anggaran 20% di RAPBN 2009, itu pun belum bisa menjadi satu harapan bahwa akan bisa direalisasikan dengan sempurna. Sebab, utang negara kita sangat besar dengan jumlah Rp 1.300 triliun ketimbang RAPBN 2009 yang dipatok Rp 1.222 triliun.

Jika dilihat dari filosofi, pendidikan yang mestinya dimaknai secara luas, ternyata hanya dipahami sebagai proses formal atau sekadar proses alih pengetahuan. Karena ranah afektif dan psikomotorik terlupakan, maka pendidikan tidak mampu lagi menjadi sarana liberasi, yakni sebagai sebuah proses kerja kreatif dan responsif untuk memerdekakan dan memberdayakan para pelajar. Tidak heran jika spirit kebebasan dan pencerahan, sulit ditemukan dalam sistem seperti itu.

Spirit Hardiknas

Melalui momentum Hardiknas kali ini, semua pihak harus bersama-sama menata dan mengembalikan pendidikan untuk rakyat. Khittah itulah yang dulu dicita-citakan para founding father. Lebih dari itu, spirit Hardiknas harus diwujudkan paling tidak dalam dua hal.

Pertama, ditanamkannya nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan dan egalitarianisme: khususnya dalam penyusunan visi dan tujuan pendidikan, desain konsep pembelajaran, metode pengajaran, kurikulum, biaya sekolah, peningkatan karier dan gaji guru.

Kedua, dalam praktik pendidikan dengan mengimplementasikan spirit kemerdekaan dalam seluruh proses pembelajaran; interaksi antara siswa dengan guru, sesama guru, dan antarsiswa. Misalnya melalui pengajaran yang kontekstual, dialog dan presentasi, pelajaran yang interaktif dan partisipatoris, penilaian yang transparan, dan sebagainya.

Selanjutnya institusi atau lembaga pendidikan yang ada, harus bisa diakses oleh setiap orang yang memiliki aspirasi dan kepentingan untuk belajar. Ini menandaskan bahwa pendidikan sebagai bagian dari proyek pembebasan adalah hak setiap orang, maka semua orang bisa pergi ke sekolah atau terlibat dalam pendidikan, secara formal atau nonformal.

Tidak kalah pentingnya, pendidikan perlu menanamkan sikap kritis anak didik. Melalui model pendidikan seperti itu, diharapkan terlahir manusia-manusia kritis yang mampu melihat aneka tantangan dari zamannya, berani membicarakan berbagai masalah lingkungan, dan ikut menangani lingkungannya.

Dalam konteks demokratisasi, pendidikan akan menjadi institusi yang dapat menginternalisasikan dan mensosialisasikan nilai-nilai kemerdekaan, prinsip kemandirian, dan nilai hak asasi manusia dalam diri anak didik. Pada gilirannya, pendidikan akan menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. [] Penulis, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Bangku Kuliah dan Dunia Kerja

2009-05-03T19:47:00.003+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Suara Merdeka
Edisi Sabtu, 2 Mei 2009

"Musim penerimaan mahasiswa baru (maba) telah tiba. Hampir semua perguruan tinggi (PT), baik negeri maupun swasta, berlomba-lomba menggaet calon maba. Sebagaimana tahun sebelumnya, jurusan ’’favorit’’ seperti kedokteran, keguruan, ekonomi, hukum, dan teknik kebanjiran pendaftar. Sebaliknya, jurusan ilmu sosial dan pertanian sepi peminat."

TINGGINYA animo masyarakat pada jurusan favorit dan ’’siap kerja’’ itu bukan tanpa sebab. Para prang tua tentu tidak ingin anaknya hanya menganggur, selepas lulus kuliah, karena ijazahnya ’’tidak laku’’ untuk mencari kerja.

Mereka menggunakan cara apapun agar anaknya bisa masuk jurusan favorit. Mulai dari menyewa joki saat ujian penerimaan, minta bantuan ’’orang dalam’’ dengan membayar puluhan bahkan ratusan juta, sampai ikut program swadaya atau nonreguler. Pendek kata, orang tua rela mengeluarkan modal yang tak sedikit agar anaknya bisa kuliah, khususnya pada jurusan-jurusan favorit.

Pertanyaannya, apakah dengan masuk jurusan favorit, mereka nantinya bisa langsung bekerja? Langkah apa yang mesti dilakukan para mahasiswa agar bisa sukses setelah lulus kuliah?

Sebenarnya kuliah, termasuk di jurusan favorit, belum tentu menjamin masa depan yang cerah, khususnya dikaitkan dengan orientasi kerja. Pasalnya, setiap tahun terjadi ketimpangan antara jenis keahlian yang ditawarkan perguruan tinggi dan minimnya kesempatan kerja yang ada.

Penyebab mismatch itu bisa bervariasi, dan tergantung dari sudut pandang mana. Jika dilihat dari aspek kurikulum, misalnya, ketimpangan terjadi karena kurikulum yang diterapkan PT sudah ketinggalan zaman, atau tak adaptif dengan dunia kerja.

Ketika dunia kerja meniscayakan tenaga kerja terampil dan berdedikasi tinggi, kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia hanya mampu membentuk mahasiswa yang terampil dalam aspek pengetahuan (kognitif) saja.

Akibat kurikulum yang tak adaptif, angka pengangguran dari kalangan sarjana terus meningkat. Berdasarkan data BPS (2007), jumlah sarjana menganggur pada tahun 2004 tercatat 348.000 orang, kemudian naik menjadi 385.418 orang (2005), 673.628 orang (2006), dan 740.206 orang (2007).

Fenomena ini tentu harus disikapi secara jeli dan kreatif, entah dari calon mahasiswa, orang tua, pengelola PT, maupun pemerintah sebagai stakeholder pendidikan bangsa. Yang terpenting, ada beberapa upaya yang mesti mereka lakukan.

Membuka Diri
Pertama, sejak awal mahasiswa harus menyadari bahwa kuliah bukan segalanya. Artinya, mereka harus mau membuka diri, cerdas menyiasati peluang, kreatif mencari kiat, trik, atau ilmu-ilmu praktis yang berguna untuk kehidupan kelak.

Benar bahwa kuliah tidak boleh ditinggalkan. Tetapi tidak ada salahnya jika sekali waktu mahasiswa juga mengikuti berbagai training sumber daya manusia, peningkatan kemampuan finansial, dan kewirausahaan.

Pentingnya mengikuti pelatihan, di samping kuliah, karena fakta di lapangan menunjukkan lulusan PT tidak seluruhnya siap kerja. Hasil studi Blau dan Duncan (1967) di AS, Mark Blaug (1974) di Inggris, dan Cummings (1980) di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang tak jauh berbeda antara negara maju dan negara berkembang.

Artinya, pendidikan formal hanya memberi kontribusi lebih kecil terhadap status pekerjaan dan penghasilan, daripada faktor-faktor lain di luar sekolah seperti pelatihan dan pengalaman. Banyak kasus bahwa dunia industri harus melatih mereka terlebih dulu dalam waktu yang relatif lama.

Ketika masih duduk di bangku kuliah, tidak ada salahnya membekali diri dengan berbagai keterampilan. Misal, keterampilan bahasa asing, komputer, finansial, keahlian berkomunikasi, jaringan kerja (networks), dan sebagainya.
Bagi yang mempunyai keterampilan menulis, tidak ada salahnya jika skill itu digunakan untuk menambah penghasilan, sembari menerapkan teori-teori yang didapat dari bangku kuliah.

Singkatnya, semasa kuliah, mahasiswa harus prihatin, kritis, kreatif, dan tidak hanya menjadi ’’anak mama’’, yang rutinitasnya hanya hura-hura dengan uang kiriman, atau asal datang, duduk dan dengar (D3) ketika dosen memberi kuliah.
Ketika menjadi sarjana, mereka harus memanfaatkan ilmu dan kreativitas yang dimiliki, untuk menciptakan lapangan kerja. Langkah kreatif dan mandiri itu akan meningkatkan kredibilitas seorang sarjana, daripada mereka yang tak pernah mengenyam pendidikan.

Jiwa Kewirausahaan
Kedua, dengan memasukkan anak ke perguruan tinggi, bukan berarti orang tua lepas tugas. Sebaliknya, mereka justru harus membekali putra-putrinya dengan semangat dan jiwa kewirausahaan. Pasalnya, semangat dan jiwa itu merupakan modal utama yang akan memberi kontribusi besar bagi kesuksesan hidup anaknya, kelak.

Misalnya di masa liburan, orang tua harus mengarahkan anaknya untuk magang kerja di sektor kerajinan atau industri rumah tangga di sekitar tempat tinggalnya.

Kegiatan magang dimaksudkan agar mahasiswa tidak terputus dari kenyataan kehidupan, terutama dari dunia kerja. Ilmu yang dipelajari di bangku kuliah pun tidak kehilangan referensi dari kehidupan nyata.

Ketiga, para pengelola perguruan tinggi —didukung pemerintah— harus menjalin kerja sama dengan dunia industri/dunia kerja. Dalam kerja sama yang saling menguntungkan, perguruan tinggi bisa membuat kurikulum dan model pembelajaran yang lebih adaptif dengan kebutuhan dunia kerja. Lebih dari itu, mahasiswa bisa diikutkan bekerja atau magang di perusahaan mitra.

Mengenyam pendidikan di bangku kuliah saat ini memang tidak mudah. Tetapi jauh lebih susah memilih PT yang tepat. Maka, orang tua dan calon mahasiswa harus jeli memilih perguruan tinggi, jangan asal masuk saja. Sebelum mendaftar, mereka harus mencermati kualitas PT, akriditasi jurusan, dan peluang kerja dari jurusan itu.

Kejelian ini diperlukan agar ketika lulus nanti, orang tua dan mahasisawa tidak kecewa atau menyesal. Semoga ![] Penulis buku ’’Malpraktik Pendidikan’’ (2008), mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (32)

Revitalisasi Taman Kota Yogya

2009-04-14T09:13:00.001+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Suara Merdeka
Edisi Senin, 13 April 2009

KOMITMEN Wali Kota Herry Zudianto menjadikan Yogyakarta sebagai ’’kota dalam taman’’, patut didukung. Itu artinya, telah timbul kesadaran sekaligus ide cerdas dari stakeholder untuk mempertahankan keberadaan taman kota.

Tidak dimungkiri, Yogyakarta memang kaya akan taman kota. Sebut antara lain Taman Devider Jalan Mangkubumi, Taman Trotoar Jalan Sudirman, Taman Trotoar Jalan Ipda Tut Harsono, Taman Median Jalan Suroto, dan Taman Pot Jalan Urip Sumoharjo.

Hanya, saat ini keberadaan dan kondisinya amat memprihatinkan. Beberapa memang masih dirawat secara serius, tetapi sebagian besar tampak terbengkalai. Bahkan, beberapa telah beralih fungsi sebagai shalter bus atau kawasan bagi pedagang kaki lima (PKL).

Karena alih fungsi pula, keberadaan taman kota Yogyakarta masuk dalam katagori ’’tidak nyaman’’ berdasar Klasifikasi Indeks Ketidaknyamanan. Kondisi nyaman hanya bisa dirasakan pada pagi dan sore hari. Sementara, pada siang hari kondisi amat tidak nyaman dengan kisaran suhu 35,5-36,3 derajat Celcius dan kelembapan 38-41 persen, di bawah tajuk suhu antara 34,2-34,9 derajat dan kelembapan 40-42 persen.

Kondisi demikian, tentu menimbulkan keprihatinan kita bersama. Pasalnya, keberadaan taman kota yang dioptimalkan memiliki fungsi urgen. Pertama, sebagai lahan terbuka hijau yang membantu fungsi hidrologi, khususnya proses penyerapan air dan mereduksi potensi banjir.

Itu karena pepohonan melalui perakarannya, mampu meresapkan air ke dalam tanah sehingga mengurangi kemungkinan terjadi banjir. Konon, untuk setiap hektar taman kota mampu menyimpan 900 m3 air tanah per tahun.

Kedua, sebagai penjaga kesehatan masyarakat. Taman yang penuh pepohonan, akan menjadi paru-paru kota atau penyuplai gas oksigen. Berdasar penelitian, setiap satu hektar taman kota yang optimal mampu menghasilkan 0,6 ton oksigen guna dikonsumsi 1.500 penduduk per hari, membuat dapat bernapas dengan lega.

Terkait dengan fungsi kesehatan, tulis Suntoro WA (2007), taman kota dapat berfungsi sebagai filter berbagai gas pencemar dan debu, pengikat karbon, pengatur iklim mikro.

Ketiga, taman kota berfungsi ekologis; yaitu sebagai penjaga kualitas lingkungan kota. Keempat, taman kota dapat juga sebagai tempat berolah raga dan rekreasi yang mempunyai nilai sosial, ekonomi, dan edukatif. Kelima, taman kota berfungsi estetika.

Artinya, dengan terpelihara dan tertatanya taman kota dengan baik akan meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan, sehingga akan memiliki nilai estetika. Taman kota yang indah, dapat juga digunakan warga setempat untuk memperoleh sarana rekreasi dan tempat anak-anak bermain dan belajar.

Partisipasi Masyarakat
Maka, tidaklah berlebihan jika wali kota Hery Zudianto sangat antusias merevitalisasi taman kota. Langkah wali kota itu perlu didukung dengan kebijakan strategis dari pemerintah kota (pemkot) yang dibantu pemerintah provinsi (pemprov). Pertama, melakukan perencanaan disertai analisis kebijakan yang matang dan jelas. Selanjutnya, kebijakan itu disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dan instansi terkait.

Tujuan sosialisasi ini, agar masyarakat bisa menyesuaikan diri serta dengan legowo mendukungnya. Tidak kalah pentingnya, perencanaan taman kota diarahkan untuk semakin memperkokoh identitas Yogyakarta sebagai kota budaya sekaligus tujuan wisata.

Kedua, adanya aturan untuk mempertahankan taman kota yang telah ada. Jika perlu, dalam aturan itu dijelaskan secara spesifik apa saja yang harus dijaga; misalnya aturan tentang pohon-pohon yang besar perlu dilindungi sebagai cagar budidaya tanaman, dan sebagainya. Adanya aturan demikian, juga menunjukkan keseriusan sekaligus komitmen pemkot dan pemprop untuk mempertahankan taman kota.

Ketiga, taman kota perlu dilengkapi dengan city walk sebagaimana taman kota yang ada di sekitar Guonzhou China. Tujuannya, agar kesejukan dan kesegaran taman bisa dinikmati lebih dekat oleh masyarakat, sembari menikmati indahnya panorama kota.

Keempat, perlu dialokasikan lebih banyak lahan guna pengembangan taman kota. Pasalnya, keberadaan taman kota di sekitar pemukiman banyak yang dialih fungsikan oleh masyarakat untuk alasan fasilitas bersama berbentuk bangunan permanen, seperti tempat/gedung olah raga, tempat ibadah, atau balai/kantor RW.

Belajar dari Malaysia, mereka menetapkan standar pemenuhan kebutuhan tamannya 1,9 m2/orang, sementara di Jepang minimal 5 m2/orang.

Kelima, secara makro keberadaan taman kota juga perlu diikuti revitalisasi ruang terbuka hijau; misalnya dengan memanfaatkan sarana umum seperti taman pemakaman umum, lapangan olahraga, jalur hijau jalan raya, bantaran sungai, dan lahan-lahan tidur lainnya.

Keenam, taman kota perlu dilengkapi fasilitas ’’hotspot gratis’’, khususnya pada taman-taman kota yang letaknya strategis, seperti taman di Jalan Suroto, Kotabaru, Taman “Senthe” di sekitar parkir Abu Bakar Ali, dan taman di kawasan nol kilometer.

Tujuannya, di samping masyarakat lebih betah duduk berlama-lama di taman, mereka juga bisa sambil berselancar di dunia maya. Hal ini tentunya akan semakin membuat kerasan para pelajar dan mahasiswa; selain juga dapat menarik minat calon pelajar dan mahasiswa dari luar daerah memilih Yogyakarta sebagai tempat menuntut ilmu.

Begitu penting keberadaan taman kota, maka tidak ada pilihan bagi kota (pemkot), (pemprov) dan masyarakat Yogyakarta kecuali segera merealisasikannya. Benar menciptakan taman kota perlu proses yang panjang, namun perlu terus diupayakan; dengan mempertahankan yang sudah ada atau membangun yang baru. (35) — Agus Wibowo, peneliti, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Revitalisasi Museum Yogyakarta

2009-03-25T08:18:00.001+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Suara Merdeka
Edisi Rabu, 25 Maret 2009

YOGYAKARTA merupakan satu-satunya kota di Indonesia, yang mendapat gelar The League of Historical Cities bersama 88 kota besar bersejarah seperti Kyoto, Paris, London, Boston, dan sebagainya. Gelar itu diberikan lantaran Yogyakarta kaya akan situs atau peninggalan masa lalu, yang unik dan khas. Misalnya seni arsitektur tempat tinggal, benteng, keraton, sistem perkampungan, fasilitas ekonomi (pasar), alat transportasi, makanan (kuliner), bahasa, dan lain-lain.

Sebagian besar peninggalan bersejarah itu, disimpan dalam museum yang tersebar di berbagai penjuru kota; antara lain Museum Sonobudoyo, Museum Perjuangan, Monumen Yogya Kembali, Museum Benteng Vredeburg, dan Museum Wayang. Karena banyak museum itu pula, Yogyakarta kemudian diberi julukan Kota Museum.

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah dengan penyandangan predikat Kota Museum itu apresiasi masyarakat pada sejarah menjadi semakin baik? Apakah sudah timbul kesadaran dalam masyarakat ikut memiliki (handarbeni) museum-museum yang ada, sehingga tergerak untuk menjaganya? Bagaimana upaya yang efektif untuk menghidupkan museum, sehingga menyumbang kontribusi positif bagi masyarakat?

Sepi Pengunjung
Pertanyaan itu memang penting diajukan. Pasalnya, saat ini eksistensi dan kelanjutan hidup museum makin memprihatinkan. Dari aspek fisik, misalnya, beberapa bagunan museum terkesan kurang terawat. Konon, faktor keterbatasan anggaran yang menyebabkan pengelola tidak melakukan program perawatan museum secara berkala.

Yang amat memprihatinkan, apresiasi dan gairah masyarakat untuk datang ke museum semakin berkurang. Apalagi, kalangan generasi muda, sangat sedikit yang berminat mengunjungi museum. Bisa dibilang, museum-museum di kota Yogyakarta saat ini semakin sepi pengunjung.

Fenomena kerendahan apresiasi masyarakat terhadap museum, yang ditandai dengan semakin berkurang jumlah pengunjung, boleh jadi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, keminiman promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak pengelola, atau jika dilakukan kurang menarik. Akibatnya, sebagian besar masyarakat kurang begitu paham akan keberadaan museum, sehingga wajar jika tidak timbul ’’greget’’ untuk mengunjungi.

Kedua, keminiman kerja sama —untuk mengatakan tidak ada— antara pengelola museum dengan institusi-institusi pendidikan, atau lembaga-lembaga yang intens pada kajian sejarah. Ketiga, ketidakterlibatan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan museum.
Tampaknya, tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, selain segera melakukan langkah-langkah strategis guna menghidupkan museum.

Jika sampai terlambat, bukan tidak mungkin museum akan ditinggalkan masyarakat, terutama kalangan generasi muda. Kalau sudah demikian, masyarakat dan generasi muda —meminjam istilah Mu’arif (2008), akan menderita ’’amnesia sejarah’’, atau tidak memahami sejarah masa lalunya.
Paradigma Partisipatoris
Karena itu sudah saatnya semua pihak melakukan langkah-langkah strategis untuk menghidupkan kembali museum. Pertama, dibangun paradigma museum dari dan untuk rakyat, atau paradigma pengelolaan partisipatoris. Artinya, pengelolaan museum bukan lagi menjadi monopoli pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat. Model paradigma seperti ini, jauh hari sudah diterapkan pada pengelolaan museum sejarah kota Seoul di Korea Selatan, dan museum Fatahillah Jakarta.

Di Museum Fatahillah, misalnya, masyarakat bahkan rela menyumbangkan benda-benda bersejarah yang menjadi koleksi pribadi kepada museum. Karena itu sampai saat ini, tercatat lebih dari 200 benda koleksi museum yang berasal dari sumbangan masyarakat.

Kedua, pengelola museum harus mampu menjalin kerja sama yang baik dengan semua pihak, khususnya institusi pendidikan atau lembaga-lembaga yang intens pada kajian sejarah. Kerja sama dengan institusi pendidikan, misalnya, museum menjadi salah-satu sumber belajar sehingga pembelajaran sejarah menjadi lebih menarik dan menyenangkan.

Jika memungkinkan, pengelola museum perlu membuat program museum school atau sekolah museum. Di situ, semua orang yang ingin memperdalam seluk-beluk sejarah bisa mendapat informasi akurat dan data yang lengkap.

Melalui program tersebut, diharapkan museum bisa berfungsi menjadi sarana pendidikan dan hiburan atau rekreasi. Tujuannya agar masyarakat bisa memperoleh pencerahan sekaligus refresing setelah sekian waktu berkutat dengan beban kehidupan yang semakin pelik.

Keempat, untuk mengamankan koleksi museum, perlu dibuat sistem teknologi informasi yang maju, serta memakai peralatan modern. Misalnya, dengan memasang kamera tersembunyi (CCTV), microradio di tempat menaruh benda koleksi dan sebagainya. Teknologi informasi —yang canggih dan terintegrasi—juga akan menciptakan museum sebagaimana keadaan sesungguhnya, sehingga pengunjung seolah-olah tengah berwisata pada masa lalu.

Langkah-langkah menghidupkan museum itu, perlu didukung dengan kebijakan Pemkot dan Pemprov. Misalnya, kebijakan pengembangan kota setidaknya harus mengindahkan aspek sejarah; pembangunan berbagai infra-suprastruktur kota tidak merusak atau mengurangi nilai sejarah dari situs atau cagar budaya.

Singkatnya, pembangunan Kota Yogyakarta harus diarahkan sehingga tidak merusak cagar budaya dan berbagai situs bersejarah, tetapi justru memperbaiki atau merevitalisasi daya dukungnya. (35) —Agus Wibowo, peneliti dan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Politisi Perlu Sastra

2009-03-23T04:27:00.001+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Lampung Pos
Edisi Minggu, 22 Maret 2009

"Selain politik, politisi dan pemimpin juga perlu mendalami sastra. Politisi akan memiliki imajinasi dan ketajaman visi yang dibutuhkan untuk merancang masa depan bangsa."

-----------
Kemenangan Andre Carson, senator AS dari Partai Demokrat belum lama ini, mengundang decak kagum banyak pihak. Politisi dengan rekam jejak santun dan beretika itu ternyata penggemar berat sastra, khususnya puisi. Konon, kecintaan Carson pada sastra berawal ketika neneknya memberikan antologi puisi karya Jalaludin Rumi, ulama Sufi abad 13 dari Persia. Carson juga sejak kecil membaca kitab Injil, Talmud, dan Bhagavad Gita.

Beberapa presiden AS sebelumnya juga merupakan penulis puisi, penyair, atau setidaknya apresiator sastra ulung. Misalnya, mantan Presiden Abraham Lincoln yang dijuluki "sang penyair ulung". Persahabatan sang presiden dengan penyair Walt Whitman memberi nuansa antiperbudakan dan semangat demokrasi selama kepemimpinannya. Demikian halnya Bill Clinton dan mantan Menhan Donald Rumsfeld; di sela-sela tugas kenegaraan, mereka masih menyisakan waktu menulis puisi.

Di Cile, kita tidak asing dengan Pablo Neruda, politisi ulung, kandidat presiden sekaligus penerima hadian Nobel. Neruda merupakan apresiator sastra ulung dan menjadikannya sebagai penyeimbang hidup. Ada juga Leopold Sedar Senghor, penyair dan pejuang Senegal yang menjadi presiden setelah merebut kemerdekaan dari Prancis. Politisi yang gigih memperjuangkan demokrasi dan kebebasan pers itu, memilih "lengser" dengan terhormat dan memberikan kekuasaan kepada perdana menterinya.

Kearifan dan jiwa besar yang ditunjukkan Senghor menimbulkan kekaguman bukan hanya rekan-rekannya bahkan Jacques Chirac, pemuka Prancis, bangsa yang pernah menjajahnya. Chirac menulis catatan saat kematian Senghor yang berbunyi: Poetry has lost a master, Senegal stateman, Africa a visionary and France a friend.

Menjadi Terapi
Ilustrasi yang saya sampaikan menunjukkan betapa pentingnya apresiasi sastra bagi para politisi dan pemimpin bangsa. Itu karena politisi dan pemimpin layaknya "penggembala", yang dituntut memiliki kepekaan menbaca keluh-kesah atau mendengar jeritan rakyat. Politisi, meminjam istilah Herry Thruman, adalah pelayan rakyat yang telah memberi mandat dan kedaulatan kepadanya.

Apresiasi terhadap sastra menjadi sebuah keniscayaan tatkala para politisi negeri ini tengah gemar membudayakan ketidakjujuran, kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Banyaknya kasus yang berhasil diungkap memperlihatkan betapa para politisi membungkus tugas dan pekerjaan kenegaraan dengan kelicikan dan kemunafikan. Akibatnya, ketidakadilan menjelma dalam seluruh aspek kehidupan.

Sastra, kata Schiller (2004), mampu membentuk kepribadian seseorang, melalui penghalusan adab dan budi, kreativitas, perasaan, kepekaan, dan sensitivitas kemanusiaan sehingga terhindar dari tindakan-tindakan destruktif, sempit, kerdil, dan picik. Sastra juga menjadi semacam permainan penyeimbang (balance) segenap kemampuan mental manusia, berhubung dengan adanya kelebihan energi yang harus disalurkan.

Keajaiban sastra itu sudah diakui banyak klub dan organisasi terapi di dunia. Seperti yang dipopulerkan The International Association for Poetry Therapy, atau organisasi terapi internasional yang menggunakan sastra sebagai mediumnya. Organisasi itu berhasil membuktikan puisi dan sastra pada umumnya mampu menjadi pengobat stres lantaran efek relaksasi yang ditimbulkannya.

Konon, puisi juga mampu mencegah penyakit jantung dan gangguan pernapasan karena efeknya yang dapat mengendurkan denyut jantung dan irama napas menjadi harmoni. Pada konteks politik, puisi mampu membuat temperamen para politisi menjadi jinak dan santun.

Tidak salah kiranya jika saya mengusulkan agar semua politisi--selain mendalami ilmu politik--mendalami sastra. Melalui apresiasi sastra itu, politisi akan memiliki imajinasi dan ketajaman visi yang sangat dibutuhkan dalam merancang masa depan bangsa. Lebih dari itu, ketajaman visi dan imajinasi akan membuat politisi mampu membaca tantangan bangsa secara jelas, dan merumuskan solusi untuk mengatasinya.

Belajar dari sejarah, para raja dahulu meminta sastrawan atau pujangga untuk menjadi penasihatnya. Boleh jadi karena sang pujangga lebih arif memaknai persoalan lewat kehalusan sastra yang berujung pada visioner yang tajam dan kepekaan sosial yang luar biasa (linuwih), yang tidak ditangkap orang awam.

Pendek kata, kemampuan pujangga weruh sak durunge winarah atau mengetahui apa-apa sebelum terjadi, pada dasarnya karena sentuhan kehalusan dunia sastra yang dimiliki sang pujangga, bukan karena ilmu gaib atau klenik.

Pertanyaanya kemudian, bagaimana melakukan apresiasi sastra yang baik? Menurut Effendi (1994), apresiasi sastra itu bisa dilakukan dengan menggauli cipta sastra secara sungguh-sungguh, sehingga tumbuh pengertian, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap sastra.

Karena dunia sastra selalu dikitari konvensi, tradisi, sistem sastra dan sebagainya, maka dalam membaca sastra juga mesti menghayati proses dan seperangkat aturan tersebut. Pemahaman demikian, memerlukan metodologi yang diajarkan dalam bangku pendidikan.

Sayangnya, pengajaran sastra masih tetap stagnan meski beragam hujatan dan kritikan dialamatkan padanya. Pengajaran sastra kita masih beringsut pada era Orde Baru yang serba sentralistik. Hadirnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), tidak mengubah praktek metodologis pembelajaran di kelas. Pada gilirannya, pemahaman peserta didik terhadap metodologi pengungkapan makna sastra sangat rapuh. Kerapuhan metodologis ini pula yang menyababkan apresiasi mereka terhadap karya sastra sangat lemah--untuk mengatakan tidak ada. Jangankan untuk mengapresiasikan, mengetahui maknanya saja terlampau sulit.

Terlepas dari problem tersebut, agar para politisi itu semakin dekat dengan sastra, maka mereka harus membiasakan membaca karya sastra seperti novel, puisi, cerpen, cerbung, dan sebagainya. Mereka perlu membaca novel Pramoedya Ananta Toer, William Shakespeare, atau membaca puisi-puisi Hamka, Chairil Anwar, Amir Hamzah, dan sastrawan-sastrawan besar lainnya. Selain menghadiri kampanye politik, politisi juga perlu mendatangi orasi-orasi budaya, pembacaan puisi dan bergaul dengan para sastrawan. Kedekatan politisi dengan sastrawan, tentu saja memiliki pengaruh signifikan atau setidaknya akan memberi nuansa lain dalam sepak terjang politiknya. Semoga![] Agus Wibowo, Esais Sastra, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Memberdayakan Perpustakaan Desa

2009-03-03T07:54:00.002+07:00

Oleh Agus Wibowo

Dimuat Harian Suara Merdeka
Edisi 3 Maret 2009
LANGKAH kreatif Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Karanganyar memberdayakan perpustakaan desa (perpusdes) di wilayahnya, patut disambut positif. Itu artinya, stakeholder —dalam hal tersebut Perpusda Karanganyar— memiliki kepedulian terhadap pertumbuhan perpusdes, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya baca di masyarakat.

Guna merangsang pengelola perpusdes, Perpusda Karanganyar melakukan kegiatan rutin berupa lomba. Melalui lomba itu, diharapkan muncul terobosan atau ide-ide kreatif dari setiap perpusdes, sehingga nantinya bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain.

Upaya Perpusda Karanganyar itu, tentu saja patut dicontoh dan diikuti oleh daerah-daerah lain di Jawa Tengah (Jateng) maupun Yogyakarta (DIY). Sebab, sampai sekarang peran perpusdes di kedua daerah itu kurang optimal. Bukan hanya dari segi kuantitas —yang tidak sebanding dengan luas wilayah kerjanya—, melainkan juga berkait dengan kualitas dan berbagai sarana penunjangnya.

Sebagai gambaran, di DIY baru terdapat 40 perpusdes; itu pun dengan kondisi yang amat memrihatinkan. Bukan hanya minimnya koleksi buku, keterbatasan tempat, melainkan juga kurangnya perhatian, baik dari pemerintah pusat, maupun perangkat desa (Perpusda DIY, 2008).
Sementara itu, jika dilihat dari aspek manajemen, perpusde
s di sebagian besar wilayah Jateng dan DIY berkesan kurang profesional —bisa dibilang asal-asalan. Sebagai contoh belum dibuatnya klasifikasi buku, referensi induk, sirkulasi peminjaman, dan segi artistik lainnya.

Memang, dengan penataan yang masih sederhana saja, sambutan masyarakat terhadap perpusdes cukup positif. Apalagi, kalau dikelola secara baik layaknya perpustakaan di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, tentu semakin banyak masyarakat yang menggunjunginya, khususnya, anak-anak yang sangat menggemari buku-buku pelajaran maupun cerita.

Pertanyaanya, bagaimana upaya memberdayakan perpusdes sehingga memiliki kontribusi positif bagi masyarakat di sekitarnya? Siapa saja yang harus dilibatkan dalam pemberdayaan itu?

Masyarakat Beradab
Tidak dimungkiri, pemberdayaan perpusdes akan berpengaruh positif kepada masyarakat di sekitarnya. Itu karena perpusdes bisa menjadi sarana hiburan/ rekreasi maupun sarana pencerahan. Apalagi bagi masyarakat yang paham akan pentingnya budaya baca, keberadaan perpusdes sangat menguntungkan.
Lebih dari itu, secara bertahap perpusdes akan merangsang masyarakat untuk gemar membaca dan semakin dekat dengan buku.

Kedekatan pada buku, tulis Khaled Abou El-Fadl (2001), bisa memicu lahirnya peradaban masyarakat yang lebih mapan. Itu karena buku akan membimbing masyarakat untuk melihat, memahami, dan menyerap apa saja yang ada di sekitarnya. Bahkan, mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak ketahui.

Singkatnya, buku, ilmu, dan peradaban, adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Siapa pun tak bisa menyangkal, bahwa tonggak penyangga peradaban adalah ilmu yang diperoleh dari buku.

Ketika ilmu bermanfaat dan dapat dimanfaatkan demi kemaslahatan umat manusia, maka saat itulah peradaban dibentuk. Pendek kata, melalui buku —yang diakses lewat perpusdes— masyarakat desa menjadi tercerahkan, melihat segala persoalan secara holistik, dan tentu saja mendukung gerakan bebas buta huruf (aksara) yang tengah dicanangkan pemerintah.

Langkah Strategis
Tampaknya, segenap pihak, baik pemerintah, perpusda, perangkat desa, maupun masyarakat, perlu mendukung program pemberdayaan perpusdes melalui langkah-langkah strategis. Pertama, perpusda harus mau memperlakukan perpusdes sebagai anak asuh.

Itu artinya, perpusda setiap saat harus mau berkeliling meninjau, memberi motivasi, dan memberi bantuan dari segi peranti lunak maupun peranti keras bagi perpusdes. Kedua, sebagai bapak asuh, perpusda harus mau mengadakan penyuluhan atau berbagai pelatihan bagi para pengelola atau pustakawan perpusdes.

Materi penyuluhan itu salah satunya adalah soal pengelolaan perpustakaan yang baik, benar, dan bisa membangkitkan minat masyarakat untuk mengunjunginya.

Ketiga, pemerintah daerah (pemda) bersama pemerintah desa harus bekerja sama mencari solusi finansial bagi keberlangsungan perpusdes. Berkait dengan finansial, sejatinya pemerintah pusat telah mengaturnya secara perinci, khususnya melalui Undang-Undang (UU) 43/2007 tentang Perpustakaan.

Dalam UU itu disebutkan adanya kewajiban institusi sekolah, desa, dan kecamatan untuk mengalokasikan 5 % dana dari total pendapatannya. Dana tersebut diperuntukkan bagi pemeliharaan dan pengelolaan perpusdes. Maka tidak ada alasan bagi pemda maupun pemerintah desa untuk tidak melaksanakannya.

Keempat, pemerintah desa perlu menjalin kerja sama dengan media massa, universitas, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak pada pemberdayaan masyarakat. Misalnya, media massa diberi tempat untuk pencitraan dengan imbal-balik memberikan produknya secara cuma-cuma, yang dipajang sebagai koran dinding atau majalah dinding (mading), dan sebagainya.

Wujud kepedulian dunia kampus atau universitas terhadap perpusdes bisa diwujudkan dengan mengirimkan mahasiswanya untuk studi banding, pelatihan-pelatihan, kegiatan kuliah kerja nyata (KKN), dan bentuk-bentuk kerja sama lainnya. Melalui kerja sama itu, diharapkan perpusdes bisa tetap tegak dan terus berkembang.

Kelima, masyarakat desa juga bisa memberi kontribusi, misalnya, dengan menjaga keutuhan perpusdes berupa ruangan, koleksi, sarana, dan prasarananya.

Masyarakat juga harus menciptakan ketertiban, menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola perpusdes, dan menjadikannya sebagai tempat terhormat.

Sudah saatnya, perpusdes dihidupkan dan diberdayakan sebagai sarana mendekatkan masyarakat kepada buku sebagai sumber pengetahuan. Ketika masyarakat akar rumput (grassroots) sudah dekat dengan buku, maka sudah bisa dipastikan peradaban bangsa ditegakkan, dan masyarakatpun semakin siap menghadapi tantangan globalisasi. Semoga! (68)
– Agus Wibowo, peneliti, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Sekaten dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

2009-02-14T08:19:00.002+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Suara Merdeka
Edisi 14 Februari 2009
Kolom Wacana Lokal

PASAR Malam Perayaan Sekaten (PMPS) Yogyakarta Tahun 2009 dibuka Sri Sultan Hamengku Buwono X, belum lama ini. Even kali ini lebih difokuskan pada aspek dakwah, di samping tetap mengakomodasi unsur hiburan dan ekonomi.

Secara historis, tradisi PMPS atau Sekaten yang digagas Sunan Kalijaga itu digelar untuk kepentingan syiar agama Islam saja. Itu bisa dilihat dari asal kata sekaten, yaitu syahadatain, yang bermakna dua kalimat syahadat (Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah).

Seiring perkembangan zaman, Sekaten tak lagi sekadar kegiatan dakwah, tetapi kuga penanda ’’pamor’’ kewibawaan dan kedekatan Keraton Ngayogyakarta dengan kawulanya, atau simbol kebersamaan antara petinggi yang diidentikan dengan keraton dan rakyat.

Lebih dari itu, menjadi panutan bagi pengembangan dan eksistensi ekonomi kerakyatan. Singkatnya, Sekaten merupakan perwujudan fenomena mikro dari pemberdayaan ekonomi yang substansinya adalah humanisasi.

Tergerus Modernitas
Tak dimungkiri, tradisi Sekaten masih ada dan akan terus ada. Namun nasibnya kian memrihatinkan. Bukan hanya jumlah pengunjung yang terus berkurang, tetapi juga makin lunturnya makna spirit dan roh dari tradisi tersebut.
Sentuhan modernitas yang diharapkan bisa memacu daya tarik, kenyataannya tidak mampu menggugah antusias warga untuk datang dan menikmatinya. Apalagi ketika format Sekaten diubah menjadi Jogya Expo Sekaten (JES).

Seperti diketahui, sejak 2006, format PMPS telah dikembalikan seperti format 2003. Sebab JES (2004-2005) bukan menonjolkan nuansa dakwah dan kebudayaan, tetapi justru lebih kental nuansa komersial dan kapitalisasi bisnis.
Jika ditelusuri lebih seksama, perubahan format Sekaten menjadi JES tidak sepenuhnya salah. Itu sebagai upaya revitalisasi agar tradisi ini tidak makin tergerus oleh pesatnya modernitas kekinian. Namun, penggagas sepertinya lupa, konsep idiologis dari tradisi itu sendiri, yaitu pasar rakyat yang serba murah-meriah, serta kental nuansa kegotongroyongan.

Karena meninggalkan misi utamanya itu, wajar jika format JES menjelma menjadi pagelaran yang kering, kehilangan nilai spiritual-budaya, serta minim partisipasi rakyat kecil. Kegagalan dalam format JES menjadi bukti bahwa tradisi Sekaten itu tidak bisa dengan mudah diubah formatnya. Singkatnya, perubahan cenderung kental nuansa kapitalisasi justru melunturkan makna spirit ideologi dan kesakralan Sekaten.

Ekonomi Lokal
Tampaknya semua pihak, baik Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, Dewan Kebudayaan, pemilik modal, maupun masyarakat perlu duduk satu meja, dan bersama-sama menyatukan tekad mengembalikan misi utama Sekaten.

Singkatnya, semua pihak perlu segera melakukan upaya konstruktif agar tradisi ini bisa tetap abadi, tanpa harus ketinggalan oleh laju modernitas kekinian. Yang terpenting, nilai-nilai luhur dan filosofis kejawen di balik tradisi itu tidak luntur atau mati.

Adapun langkah-langkah revitalisasi Sekaten, meminjam istilah Wakil Wali Kota Yogyakarta H Hariyadi Suyudi (2007), meliputi tiga hal utama. Pertama, mengembalikannya pada konsep lama, disertai upaya pemberdayaan berbagai potensi yang ada, tanpa harus meningggalkan nilai-nilai religi dan budaya lokal yang adiluhung.

Revitalisasi model ini tentunya selaras dengan identitas Keraton Yogyakarta sendiri sebagai jantung budaya Jawa, sekaligus salah satu kota tujuan utama pariwisata di Indonesia.

Kedua, Sekaten terus dilestarikan dengan mengembangkan potensi-potensi nilai yang dimiliki, untuk menemukan bentuk penyemaian baru bagi produk-produk lokal.

Misalnya, pemberian ruang yang lebih leluasa bagi usaha kecil mikro dan menengah (UMKM), seperti pembukaan stan-stan perdagangan, tanaman hias, pertunjukan seni (dangdut, campursari, ketoprak, wayang orang, wayang kulit dan sebagainya) hingga permainan anak.

Upaya ini diharapkan bisa menjadi sarana promosi, yang pada akhirnya dapat menggeliatkan roda ekonomi kerakyatan, terutama pascagempa. Esensi penyemaian itu diharapkan akan mendukung makin tumbuh-kembang ekonomi kerakyatan. Dan tradisi Sekaten bisa menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan, sekaligus media revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai domestik.

Ketiga, menumbuhkan kembali rasa antusias generasi muda untuk meramaikan Sekaten. Tidak dimungkiri, akibat pergeseran budaya dan peradaban, khususnya pengaruh modernitas, generasi muda seperti kehilangan greget meramaikan Sekaten. Fenomena itu tentu sangat memrihatinkan.

Bukankah generasi muda merupakan penjaga sekaligus pewaris kebudayaan di masa depan? Jika mereka kurang handarbeni (merasa memiliki), hangrungkepi, dan tidak memiliki antusiasme yang tinggi, apakah bisa diharapkan jika Sekaten tetap ada di masa depan?

Maka semua pihak, entah orangtua, pendidik, tetua adat, dan budayawan, perlu bersama-sama menanamkan kembali kecintaan anak muda terhadap Sekaten. Penanaman itu tentu bisa melalui sosialisasi, penjelasan makna dan serangkaian nilai luhur, dan mengemas Sekaten menjadi semenarik mungking.

Upaya revitalisasi Sekaten tentu tidak mudah. Banyak kepentingan di balik tradisi itu, mulai dari kepentingan sosial - ekonomi sampai kepentingan budaya dan modernitas. Maka, dibutuhkan kearifan dan kesabaran dari pengelolanya, serta dukungan dari semua pihak. (32)—Agus Wibowo, peneliti utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Muslihat Pengavelingan Lokasi Bencana

2009-02-05T06:34:00.002+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Joglosemar
Edisi Rabu, 03 Februari 2009

Bencana banjir disertai tanah longsor yang melanda Jawa Tengah dan Jawa Timur, menimbulkan keprihatinan kita bersama. Pasalnya, bencana itu tidak hanya menimbulkan kerugian harta benda, rusaknya sarana-prasarana, dan aspek material lainnya, tetapi juga timbulnya korban jiwa.

Benar banjir kali ini belum sampai pada taraf mengkhawatirkan. Akan tetapi, jika tidak disikapi secara cepat dan cermat, bisa membawa dampak yang lebih besar. Misalnya timbulnya wabah penyakit pasca-banjir, terhambatnya pasokan logistik, dan sebagainya. Maka semua pihak, khususnya pemerintah daerah (Pemda) dan pusat, harus segera mencari solusi jitu agar dampak dari musibah itu tidak sampai menyengsarakan masyarakat. Singkatnya, pemerintah pusat dan daerah harus merespons bencana dengan tindakan cepat, bukan hanya saling menunggu.

Pertanyaanya, pihak mana sebaiknya yang harus menjadi pionir respons tanggap bencana itu? Bagaimana strategi yang efektif agar tindakan itu tepat sasaran atau sampai pada masyarakat yang menjadi korban? Pertanyaan ini menjadi penting diajukan. Pasalnya, selama ini Pemda terkesan lebih banyak menunggu perintah/instruksi dari pusat, sebelum melakukan reaksi tanggap bencana. Akibatnya, masyarakat yang menjadi korban harus menanggung beban berat karena menunggu bantuan yang tidak kunjung datang. Kelambanan -untuk mengatakan ketidaksigapan- tanggap bencana seperti itu jelas merugikan masyarakat.

Sudah saatnya Pemda lebih kreatif dan mengambil inisiatif menangani bencana, sebelum datangnya bantuan dari pusat. Itu karena Pemda lebih memahami persoalan di daerahnya. Maka, tidak etis jika menggunakan hari libur sebagai alasan menunda penanganan bencana.

Adapun penanganan yang bersifat segera itu misalnya menyediakan tempat penampungan pengungsi yang layak, fasilitas kesehatan darurat, tempat pengganti belajar anak-anak yang sekolahnya ikut tergenang banjir, masalah konsumsi makanan, dan sebagainya. Penampungan yang layak dan konsumsi makanan yang sehat ini diperlukan, agar masyarakat yang menjadi korban banjir tidak sampai terserang penyakit yang membahayakan. Adapun tempat pengganti belajar anak-anak perlu disiapkan, agar proses belajar-mengajar tidak sampai terhenti hanya gara-gara banjir.

Tidak kalah pentingnya, Pemda harus secepatnya memperbaiki sarana dan prasarana transportasi yang rusak seperti jalan dan jembatan. Perbaikan sarana transportasi itu bertujuan untuk melancarkan distribusi arus barang, sehingga tidak mengganggu sendi-sendi perekonomian. Kerusakan yang dibiarkan terlalu lama, akan berakibat fatal karena terhambatnya berbagai faktor utama penyangga perekonomian daerah maupun nasional.

Langkah sigap Pemda ini, selain menunjukkan komitmen terhadap masyarakat, juga bertujuan meminimalisasi terjadinya kampanye simbolis partai politik (Parpol) yang semakin intens menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2009. Fenomena yang sering kita temui, akibat tidak sigapnya Pemda, reaksi dan aksi cepat tanggap bencana justru dilakukan oleh Parpol. Kita sering dibuat terperangah karena setiap ada bencana, tiba-tiba ada bendera partai tertentu sudah berkibar lebih dulu di lokasi bencana. Keesokan harinya, juga muncul bendera dari partai lain yang tertancap di lokasi bencana lain.

Kepentingan Pragmatis
Memang tidak ada larangan bagi Parpol untuk turut serta membantu penanganan banjir. Hanya, timbul pertanyaan mengapa selama ini justru bendera Parpol yang didahulukan, bukan aksi nyata mereka yang diutamakan? Mestinya, pemasangan bendera Parpol itu juga dibarengi tindakan atau aksi nyata. Akibatnya timbul kesan bahwa setiap terjadi bencana, sepertinya sudah dikaveling-kaveling bahwa lokasi banjir di daerah tertentu bisa teratasi berkat aksi cepat partai tertentu. Dan otomatis, popularitas partai bersangkutan naik tajam.

Perilaku Parpol mengaveling lokasi bencana jelas tidak etis dan perlu diluruskan. Bukan hanya memanfaatkan derita dan kesengsaraan rakyat untuk kepentingan pragmatis dan politik, tetapi secara tidak langsung juga “membodohi” masyarakat. Pada kondisi demikian, Parpol sejatinya sering salah persepsi. Pasalnya, masyarakat awam kurang begitu memperhatikan bendera atau partai apa pun. Bagi mereka, yang penting beban dan penderitaan bisa sedikit dikurangi oleh bantuan partai tertentu.

Maka, sudah saatnya segenap elemen, baik pihak Pemda, pemerintah pusat dan Parpol, bekerjasama melaksanakan strategi tanggap bencana. Untuk sejenak, semua pihak melepas kepentingan masing-masing sembari menunjukkan “keikhlasannya” meringankan beban masyarakat. Kerjasama yang baik dan harmonis itu, justru akan menumbuhkan kecintaan dan simpati masyarakat. Beda tentunya dengan strategi “main kaveling” lokasi bencana, atau politik simbolis-pragmatis lainnya.

Respons cepat tanggap bencana ini, dalam jangka panjang perlu didukung dengan penanaman budaya tanggap bencana. Caranya, dana bantuan bagi korban bencana tidak seluruhnya disumbangkan. Tetapi, sebagian disisakan bagi pendidikan dan pelatihan, atau kegiatan simulasi/sosialisasi pencegahan bencana (mitigasi), dan peringatan awal adanya bencana (early warning system). Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dalam lingkar manajemen bencana (disaster management cycle) yang sangat efektif mengurangi kerugian akibat bencana, meliputi kegiatan sebelum terjadinya bencana (pre event), setelah terjadinya bencana (post event), dan rehabilitasi atau rekonstruksi pasca-bencana (Makki, 2006).

Langkah tanggap bencana demikian, sudah menjadi tradisi dan budaya pemerintah Jepang. Mereka sangat menekankan pendidikan pre-event bagi warganya. Khususnya, mereka yang tinggal di daerah pesisir atau daerah rawan. Memang, dana untuk kegiatan tersebut tidak sedikit, bahkan bisa sebanding dengan dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Asumsinya, dengan menginvestasikan dana untuk pencegahan, seperti pelatihan warga dan pembelian teknologi modern, toh akan menekan dana yang jauh lebih besar bila bencana terjadi. Setidaknya, hilangnya ribuan nyawa dan harta benda bisa dikurangi. Harapan kita bersama pemerintah khususnya Pemda Jateng dan Jatim bisa meneladani budaya Jepang merespons bencana, sehingga masyarakat yang menjadi korban bisa diminimalisasi. Semoga. []
Penulis adalah peneliti, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Revitalisasi Kota Yogyakarta

2009-02-03T15:22:00.002+07:00

Dimuat Harian Suara Merdeka
Edisi Selasa, 03 Februari 2009

BANYAK predikat diberikan untuk Kota Yogyakarta. Mulai dari kota budaya, kota gudeg, kota perjuangan, sampai kota pelajar, dan sebagainya. Pertanyaanya, apakah sederet predikat itu masih pantas disandang kota tersebut?

Pasalnya, saat ini berbagai persoalan pelik mengelayuti; mulai dari persoalan moralitas, degradasi intelektual, sampai anomali sosial-budaya yang bersinggungan dengan persoalan tatanan ruang.

Lonjakan jumlah penduduk asli, ditambah pendatang setiap tahun meningkat, menimbulkan persoalan yang rumit. Rendahnya kesadaran membuang sampah, dan perawatan ekosistem sekitar hunian yang asal-asalan, menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Kadar kesehatan air rendah, kawasan menjadi bising, sempit, dan kumuh; sementara itu kualitas udara kian bertambah panas bak membakar diri.

Kehilangan Roh
Di lain pihak, modenisasi telah memoles “tanah perdikan” itu sehingga jauh meningggalkan daerah-daerah di sekitarnya. Bangunan-bangunan megamal sebagai mercusuar hedonis-kapitalis, bertebaran di berbagai penjuru kota.

Pun ketika malam, gemerlap dunia malam —yang menyuguh-kan berbagai kesenangan ragawi— memalingkan orang, bahwa di tanah tersebut beberapa ratus tahun silam, budaya ketimuran sebagai jalan sangkan paraning dumadi dijunjung tinggi.

Para orang tua juga mulai was-was mengirim anaknya. Itu karena terjadinya pergeseran orientasi dan budaya yang masif di kalangan pelajar/ mahasiswa. Memang pada era 1970 hingga 1990-an, Yogyakarta masih diwarnai dengan pergumulan wacana dan aksi-aksi kreatif para pelajar dan mahasiswanya.

Banyak ide dan pemikiran hebat mencuat dari beberapa nama, semisal Amin Rais, Emha Ainun Najib (Cak Nun), Ahmad Wahib, Mukti Ali, Afandi, WS Rendra, Ebiet G Ade, Romo Mangun Wijaya, dan Kuntowijoyo. Karena iklim dan atmosfer keilmuan yang kondusif, berbondong-bondong mahasiwa asing datang membanjiri Yogyakarta.

Saat ini kondisinya jauh berbeda. Iklim keilmuan telah sirna, digantikan dengan aktivitas dan kesenangan baru, yang sejati-nya tidak sesuai dengan karakter mahasiswa kota pelajar.

Misalnya aktivitas nongkrong, ngeceng dan belanja di mal, pesta narkoba, mengunjungi bar, diskotek, dan tempat-tempat hiburan malam lainnya. Akibatnya, sebagian besar mahasiswa tak lagi menjadi pemikir hebat, beretos kerja tinggi, tekun dan pantang menyerah, tapi menjadi “anak mami” yang tidak mau hidup susah, gemar mencontek ketika ulangan, menyuap dosen, dan membeli ijazah.

Parahnya lagi, pergaulan mahasiswa dan mahasiswi tidak ada batasnya. Sering dijumpai di rumah kos atau kontrakan mahasiswa dan mahasiswi berbaur menjadi satu, layaknya pasangan suami istri. Mungkin ada benarnya penelitian Iip Wijayanto dan beberapa mahasiswa UGM lain, menyebutkan indikasi rusaknya moralitas generasi muda Yogyakarta, akibat narkoba dan seks bebas yang kian tak terbendung.

Pada kondisi demikian, tidak salah ungkapan teman penyair, bahwa Yogyakarta kini bukan surga inspirasi dan roh kesejatian, melainkan sebuah kota metropolis tanpa “tuan”, yang penuh gemerlap duniawi dan aneka praktik bisnis kapitalis.

Sosial Budaya
Sudah saatnya semua pihak bersama-sama membenahi atau melakukan revitalisasi Yogyakarta secara holistik. Artinya, bukan sekadar revitalisasi ruang, melainkan juga sosial dan budaya. Revitalisasi itu juga harus mendasar dan tidak lepas dari akar ketajaman rasa yang menjadi karakter khas budaya Jawa.

Pada aspek fisik, sudah saatnya dilakukan penataan ruang hunian, terutama kawasan di sekitar kampus. Dengan penataan kawasan yang apik, paling tidak akan menimbulkan suasana yang kondusif dan mendukung kegiatan akademik kampus. Upaya itu tentunya bukan hanya dibebankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Provinsi (Pemprop) Yogyakarta, melainkan juga perlu didukung oleh semua masyarakat.

Pihak pemkot dan pemprov seyogianya lebih selektif dalam mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB). Sementara itu masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak mendirikan bangunan pada kawasan sekitar kampus yang sudah sangat padat.

Upaya penataan ruang itu perlu disertai dengan penataan lingkungan ekosistem hunian, memperbanyak tempat resapan air, dan membudayakan transportasi sepeda antarkampus. Bentuk kegiatan yang terakhir itu sejatinya telah dicanangkan oleh Ngarsadalem Sultan HB X bersama lima rektor perguruan tinggi (PT) terkemuka, tapi kini tak ada gaungnya lagi.
Yang tak kalah penting, budaya kekeluargaan, tepa slira, ewuh-pekewuh, dan nilai-nilai luhur budaya Jawa lainnya, perlu ditumbuhkan kembali dalam kehidupan masyarakat.

Dari aspek pemerintahan, Pemkot dan Pemprov Yogyakarta perlu meningkatkan mekanisme pelayanan terbaiknya untuk masyarakat (good governance). Setiap kebijakan harus ditata secara jelas dan disertai proses akuntabilitas yang baik. Pasalnya, ketika sebuah kehidupan kota berjalan begitu saja tanpa adanya perencanaan arah dan kebijakan yang jelas, bertahap, dan berkelanjutan, hanya akan menjadikan kehidupan warga kota berjalan tanpa jiwa.

Demikian pun, sebuah perubahan yang tambal sulam karena reaksi sesaat atau hanya sekadar mengikuti tren tanpa kejelasan arah, juga hanya akan menjadikan keadaan yang compang-camping dan centang-perenang.
Oleh karena itu, berbagai aspek: ekonomi, politik, sosial, budaya, dan religius, perlu ditempatkan bersama sebagai sebuah kompleksitas yang tak dapat dihindarkan dan perlu ditangani. Kalau dalam situasi itu para pejabat tak berwawasan luas atau malah hanya berorientasi kepada mencari keuntungan diri atau kelompoknya, akan dikemanakan warga masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada jajaran birokrasi tersebut?

Melalui upaya revitalisasi, diharapkan segudang predikat Yogyakarta masih bisa dipertahankan. Dengan demikian, di masa depan kita masih bisa mencari inspirasi, menemukan aneka gudeg, pergelaran budaya, sastra, seni, dan tari. Sementara itu mahasiswa masih tetap menemukan roh kreativitas intelektual, meski di tengah jeratan modernisasi dan globalisasi. Semoga!(68) Peneliti utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Sastra dan Tenda Perdamaian

2009-02-01T17:16:00.001+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Lampung Pos
Edisi Minggu,1 Februari 2008

Kapan damai di bumi menjadi nyata? Lalu, apakah yang bisa menjembatani perdamaian itu? Demikian pertanyaan Sashi Tharoor--sastrawan India yang mengemban misi perdamaian PBB--dalam sebuah temu budaya belum lama ini. Jika agama, lanjut Tharoor, kemungkinan kecil. Pasalnya, berapa banyak kekerasan dan peperangan yang justru dipicu sentimen atau atas nama agama?

Ilmu pengetahuan dan teknologi (sains), juga tidak jauh berbeda. Benar kenikmatan duniawi bisa terpenuhi, tetapi berapa banyak orang yang mengalami kegersangan jiwa dan spiritualitas hingga harus mencari tempat-tempat sepi untuk sekadar memenuhi "kesepian" itu?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menggelisahkan Tharoor, sehingga terdorong merangkul sastra sebagai mediasi perdamaian yang menjadi bidang tugasnya. Tharoor sampai pada satu kesimpulan, sastra melengkapi apa yang "hilang atau sengaja dihilangkan" dari agama dan sains. Itu karena sastra bisa menjadi semacam jendela (window), yang darinya, si penikmat mampu melihat akar konflik, memahami jiwa, karakter, budaya, dan peradaban bangsa lain secara holistis.

Melalui berbagai bentuk kreatifnya, sastra mampu mendeskripsikan segala sesuatu di luar diri kita secara koheren dan lengkap, misalnya jiwa, karakter, kehidupan, kebudayaan, dan peradaban bangsa lain, merupakan sesuatu yang saling kait-mengait dengan kehidupan yang kita pijaki. Unsur holistik dan universal sastra inilah yang menjembatani perbedaan, seraya menunjukkan persamaan sifat kemanusiaan yang fundamental.

Misi perdamaian itu akan sangat terasa dalam karya sastra besar dan monumental. War and Peace misalnya, novel sejarah yang begitu sarat dengan protes kemanusiaan ini, ditulis berdasar pengalaman nyata penulisnya, Tolstoy. Begitu juga dengan Wordsworth dan Mary Shelley. Konon, karya sastra inilah yang memberi semangat hidup Alfred North Whitehead--seorang ahli matematika pengarang Principia Mathematica (1910)--ketika putra kesayangan sekaligus buah cintanya dengan Evelyn Wade, tewas mengenaskan di ujung perang dunia.

Bagi Whitehead, Wordsworth, dan Mary Shelley mampu mengalirkan nature in solido, yaitu suatu pandangan bahwa unsur-unsur alami yang ada bersifat saling jalin-menjalin, bersifat dinamis dan berproses. Dari situ kemudian ia mengembangkan rumusan soal-soal penting dalam sistem filsafat dan seni yang ia bangun, seperti soal feelings dan prehension, yang tertuang dalam karya besarnya: Process and Reality, sebuah karya filsafat yang kemudian hari oleh Elizabeth M. Kraus dinilai sebagai pemikiran tentang "metafisika pengalaman" tertangguh sepanjang sejarah.

Epos Ramayana dan Mahabharata, juga mengusung tema serupa. Ramayana misalnya, melukiskan derita berkepanjangan yang dialami raja Rahwana. Negaranya (Alengka), yang tadinya megah dan subur makmur, yang diungkapkan para dalang sebagai gemah ripah loh jinawi, rata dengan tanah.

Orang tua harus kehilangan anak, saudara, sahabat, menantu, sedangkan istri kehilangan suami dan anak kehilangan orang tuanya. Kerugian moril dan materiil tidak terhitung jumlahnya. Meski pada akhirnya ingin menunjukkan kemenangan nilai-nilai kebenaran atas kejahatan, tetapi epos Ramayana tetap melukiskan konsekuensi-konsekuensi mengerikan yang harus diderita akibat konflik atau peperangan.

Di negeri ini, kita juga sering menjumpai karya sastra yang mengusung tema-tema perdamaian dan mengutuk peperangan. Misalnya puisi W.S. Rendra, Doa Seorang Serdadu Sebelum Perang (1960). Penggalannya sebagai berikut:
//Anak menangis kehilangan bapa//Tanah sepi kehilangan lelakinya//Bukannya benih yang disebarkan di bumi subur ini/ tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia//

Pun begitu dalam novel tetralogi Bumi Manusia (1980), Anak Semua Bangsa (1980), Jejak Langkah (1985), dan Rumah Kaca (1988) karya Pramoedya Ananta Toer. Selain pesan perdamaian, melalui karya Pram itu, jiwa kita akan dirangsang untuk bertanya-tanya. Sementara itu, nurani kita melayang-layang dan berkelit berkelindan dengan alam pikiran guna menjaring kesejatian.

Pada giliranya, jiwa dan mata batin kita terasah menjadi semakin peka terhadap nilai-nilai kebenaran, cinta, dan keadilan. Kehidupan yang diletakkan dalam cawan tersebut, menjelma dalam tatanan yang damai, tenang dan nyaris tanpa konflik.

Penyeimbang
Peranan sastra, kata Friedrich Schiller (1993), bisa lebih menakjubkan. Itu karena fungsinya yang menjadi semacam permainan penyeimbang segenap kemampuan mental manusia, berhubung dengan adanya kelebihan energi yang harus disalurkan. Singkatnya, sastra mengalihkan kelebihan energi itu menjadi kreativitas, perasaan, kepekaan, dan sensitivitas kemanusiaannya. Maka, manusia terhindar dari tindakan-tindakan yang destruktif, sempit, kerdil, dan picik.

Pertanyaannya kemudian, apakah semua karya sastra memiliki peran luhur seperti itu? Bagaimana dengan karya sastra yang dinilai kontroversial? Bagi Ahmad Tohari (2007), semua karya sastra--entah yang wajar atau yang kontroversial sekalipun perannya sama. Ia mampu menjadi mediasi perdamaian, pewartaan kebenaran, dan kontemplasi. Perbedaannya, terletak pada penafsiran penikmatnya.

Artinya, tatkala teks (sastra) sudah disuguhkan dan dipegang penikmatnya, sejatinya pengarangnya sudah mati. Ia tidak bisa memengaruhi daya tangkap, apalagi tafsir penikmatnya. Pendek kata, semua menjadi otoritas penikmat sastra.

Maka, untuk menyingkap kebenaran makna sejati di balik pewartaan yang diusung sastra (kontroversial), seseorang mesti mengedepankan kejujuran nurani, serta membacanya secara dewasa dan komprehensif. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkecil pendistorsi makna, kesalahan pemahaman, atau ketidakbergunaan sastra bagi kehidupan.

Kita tentu boleh tidak sependapat dengan Ahmad Tohari. Hanya, mesti disadari bahwa tujuan utama sastra dicipta memang demi dan untuk kemanusiaan semata. Dalam kerja penciptaan karya sastra, kata Rene Wellek (1955), sastrawan--mengakui atau tidak--tetap berpatokan pada sifat khas sastra, yaitu menyenangkan dan bermanfaat (dulce et utile) bagi peradaban umat manusia.

Tidak salah jika Sashi Tharoor, menganjurkan sastra sebagai media yang efektif memintal perdamaian. Sastra akan menjadi semacam tenda besar yang mampu merangkul segenap perbedaan, seraya menunjukkan satu kesatuan. Sudah saatnya, masyarakat bersama sastrawan bekerja sama "membumikan" sastra demi meminimalisasi konflik dan peperangan dimuka bumi. Semoga.[] Penulis adalah esais sastra, mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan

2009-01-17T11:11:00.002+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Bisnis Bali
Edisi 16 Januari 2009

Akibat krisis finansial global yang diikuti pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran di Indonesia mengalami kenaikan. Data Organisasi Buruh Dunia (ILO, 2009), menyebutkan sektor industri/usaha menyumbang sedikitnya 170.000 hingga 650.000orang.

Jumlah itu bisa makin meroket akibat goyahnya sejumlah industri inti, yang bakal turut menyeret ratusan industri pendukung.

Sebagai contoh adalah industri garmen yang membutuhkan pemasok bahan baku kain, benang, bahan kimia, logistik, sampai komponen mesin yang disebut subkontraktor.

Demikian juga industri otomotif dengan jaringan pemasok komponen serta industri pulp dan kertas.

Fenomena pengangguran akibat PHK, tentu saja menimbulkan keprihatinan kita bersama. Apalagi, mendekati pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di mana suhu politik tengah memanas.

Tingginya angka pengangguran itu — selain berbanding lurus dengan tindak kriminalitas — dikhawatirkan akan digunakan oknum tertentu untuk menciptakan konflik dan disintegrasi bangsa.

Maka, sudah semestinya jika seluruh elemen bangsa menyikapi persoalan pengangguran secara jernih, sembari memikirkan solusi jitu untuk mengatasinya.

Lebih dari itu dalam masyarakat ditumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship). Jiwa dan semangat kewirausahaan ini, sangat urgen dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu negara.

Bukan hanya ketepatan prediksi dan analisis yang tepat, tetapi juga merangsang terjadinya invensi dan inovasi penemuan-penemuan baru yang lebih efektif bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Pinchot (1988), kewirausahaan atau entrepreneurship merupakan kemampuan untuk menginternalisasikan bakat rekayasa dan peluang yang ada. Seorang entrepreneur akan berani mengambil resiko, inovatif, kreatif, pantang menyerah, dan mampu menyiasati peluang secara tepat.

Sementara, Husaini Usman dalam bukunya Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan (2008), menyebut setidaknya dua cara efektif untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan.

Pertama, pembiasaan dalam keluarga. Semenjak anak-anak masih keci, orangtua harus sudah memperkenalkan jiwa kewirausahaan. Misalnya, anak-anak diikutkan pada usaha kerajinan atau industri rumahtangga (home industry) yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

Tentu saja, sebelumnya sudah disepakati jenis pekerjaan antara pemilik usaha dengan orangtua, sebatas yang terjangkau bagi anak-anak.

Tiap akhir minggu, mereka juga digaji sebagaimana pekerja lainnya, sekali pun tidak seberapa. Gaji itu tidak boleh digunakan untuk jajan, melainkan ditabung.

Cara ini dimaksudkan agar anak memiliki pengalaman bagaimana menjadi pekerja, sekaligus menanamkan pelajaran bagaimana menghargai hasil keringat sendiri — dengan cara menabung uang hasil kerjanya.

Lebih dari itu, dengan bekerja di home industry anak-anak memperoleh dua keuntungan; mereka memiliki pengalaman bekerja, menghayati dunia usaha dan sekaligus merasakan bagaimana hidup sebagai pekerja.

Sekali dalam sebulan, anak-anak ditugasi ke pasar. Mereka harus mencari informasi berbagai harga barang-barang di pasar, seperti harga gula, beras, berbagai macam sayur, peralatan rumah tangga dan lain-lain.

Anak-anak juga disuruh menanyakan satu persatu harga berbagai barang sekali pun tidak membelinya. Selanjutnya, hasil survai pasar tersebut dianalisis dan dijadikan bahan diskusi rutin tiap bulan di lingkungan keluarga.

Kegiatan ini dimaksudkan agar anak menjadi akrab dengan kehidupan nyata, mampu berkomunikasi dengan baik, mengemukakan pendapat, menarik kesimpulan, sekaligus membiasakan diri selalu mengikuti perkembangan ekonomi sehari-hari.

Pendidikan Kewirausahaan
Kedua, penanaman kewirausaan melalui pendidikan. Di sekolah/Perguruan Tinggi, perlu dimasukkan pelajaran atau mata kuliah kewirausahaan dengan proporsi lebih ketimbang pelajaran/mata kuliah lainnya—paling tidak seimbang. Pelajaran kewirausahaan itu, harus disajikan secara sistematis serta disesuaikan dengan tingkatan pendidikan dan usia peserta didik. Kemasan pelajaran juga harus menarik minat peserta didik, sehingga mereka merasa enjoy mempelajarinya, tidak ada paksaan dan belajar dalam kondisi gembira.

Sekali waktu, sekolah perlu mengundang para pelaku bisnis yang sukses. Mereka diminta menerangkan atau menceritakan perjalanan hidup mereka, dan bagaimana kiat-kiat agar usaha bisa sukses.

Kisah hidup itu, paling tidak akan merangsang anak untuk meniru atau meneladaninya. Jika memungkinkan, anak-anak juga diikutkan dalam kegiatan magang kerja di suatu usaha.

Tujuanya, selain memperkenalkan anak pada kondisi usaha riil, mereka juga bisa melihat langsung praksis dari teori-teori yang telah diperolehnya.

Pembelajaran kewirausaan, kata P Budi Santosa (2008), akan lebih efektif jika sekolah juga mendirikan usaha nyata. Misalnya, sekolah mendirikan gerai penjual makanan, simpan pinjam, jasa tiket transportasi, perbankan, kursus bahasa asing dan sebagainya.

Selanjutnya, anak didik secara bergantian mendapat tugas berpraksis di situ, dengan target-target yang telah ditentukan. Sebagaimana kegiatan magang, pendirian dunia usaha di sekolah itu bertujuan mengakrabkan anak didik antara teori dan praktik nyata.

Pada akhirnya, semangat dan jiwa kewirausaan merupakan pondasi ampuh bagi bangsa ini menghadapi krisis finansial global, maupun peningkatan angka pengangguran.

Tatkala pendidikan kewirausahaan — yang ditanamkan melalui keluarga dan pendidikan formal — telah berjalan efektif, sebesar apa pun krisis finansial akan disikapi dengan kepala dingin.

Itu karena masyarakat telah terbiasa memecahkan problem berat dengan strategi yang cepat dan tepat. Lebih dari itu, makin berat krisis justru makin mematangkan penguasaan masyarakat terhadap ilmu kewirausahaan yang telah dipelajarinya.

Pada kondisi demikian, tidak akan terjadi masyarakat depresi atau kehilangan semangat hidup, hanya karena PHK. Semoga. [] Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Menjadi Bangsa Tanggap Bencana

2009-01-16T03:13:00.004+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Bali Pos
Edisi Kamis, 15 Januari 2009

Menurut Japan's Meteorological Agency (2007), Indonesia merupakan salah satu kawasan di dunia yang paling rawan bencana. Itu karena letak geografisnya yang menjadi daerah pertemuan tiga lempeng besar teraktif, lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Akibatnya, semua wilayah negeri ini terus-menerus bergerak dan tidak menutup kemungkinan antarlempeng bisa saling bertabrakan. Bahkan, sewaktu-waktu gempa bisa saja terjadi, entah daerah yang pernah mengalami ataupun yang belum sama sekali. Hanya Pulau Kalimantan yang relatif stabil, meski juga tidak sepenuhnya aman dari dampak pergerakan lempeng tersebut.

Posisi geologis yang labil, ternyata berdampak pada kondisi vulkanik. Dari 129 gunung berapi yang ada di Indonesia, 79 di antaranya masuk kategori berbahaya dan sebagian besar (22 buah) berada di Pulau Jawa. Gunung-gunung berbahaya ini masuk tipe A, artinya pernah meletus sekurang-kurangnya tahun 1600, tetapi hingga kini gunung-gunung ini masih tetap menunjukkan aktivitasnya, seperti kegempaan yang berulang secara periodik dan sebagainya. Beberapa gunung api yang tergolong berbahaya di antaranya Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur, Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Guntur di Garut, Jawa Barat dan Krakatau di Banten.

Belum lagi bahaya yang disebabkan bencana angin puting-beliung, banjir dan tanah longsor, akibat penurunan fungsi dan daya dukung hutan. Singkatnya, bumi kita bukan surga yang nyaman, melainkan kawasan penuh dengan bermacam bencana yang siap mengancam keselamatan penghuninya. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah bangsa ini sudah siap menghadapi bencana yang datang sewaktu-waktu? Bagaimana menumbuhkan budaya tanggap bencana dalam masyarakat?

Urusan Pusat
Meski hidup di daerah rawan bencana, tampaknya sangat sedikit masyarakat yang belum paham apa itu gempa bumi, tsunami, bencana gunung api dan tanda-tanda pemicunya. Ketidakpahaman itu disebabkan paradigma penanggulangan bencana yang sangat konvensional. Singkatnya, penanggulangan bencana sering disamakan dengan tanggap darurat (orientasi relief). Maka wajar jika segala sesuatu yang berkenaan dengan bencana, selalu menjadi urusan pemerintah, atau istilah familiarnya urusan pusat. Baru setelah timbul kerusakan dan jatuh korban nyawa, masyarakat sering menyalahkan pemerintah.

Pascabencana, bantuan dana terus mengalir, khususnya dari pemerintah yang memang sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tetapi, apakah akan terus seperti itu mekanisme menangani bencana? Jika demikian halnya, tidak menutup kemungkinan setiap terjadi bencana akan meminta korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit.

Tampaknya, tidak ada pilihan bagi bangsa ini, selain belajar menyiasati bencana. Istilah lain, menjadi bangsa yang tanggap bencana. Bukankah sejak dahulu nenek moyang kita telah mengajari bagaimana membaca tanda-tanda dan menyelamatkan diri dari bencana? Sebagai contoh, kita melihat perilaku orang desa yang hidup di sepanjang aliran sungai, cepat tanggap jika daerahnya akan ada bencana banjir. Prediksi tersebut didasarkan pada tanda-tanda alam yang mereka lihat, berupa keluarnya sekawanan semut tanah dari sarangnya untuk mencari tempat yang tinggi, dan tanda-tanda lainnya.

Kesadaran masyarakat untuk tanggap bencana tersebut, mestinya juga didukung secara serius oleh pemerintah. Misalnya, dana bantuan bagi korban bencana, tidak seluruhnya disumbangkan. Tetapi, sebagian disisakan guna mengadakan pendidikan dan pelatihan tanggap bencana, atau kegiatan simulasi dan sosialisasi pencegahan bencana (mitigasi) dan peringatan awal adanya bencana (warning early system -- WES). Sebab, sosialisasi dan WES efektif mengurangi lebih banyak korban ketimbang tidak ada sama sekali. Misalnya, ketika tsunami menerjang pantai selatan Pulau Jawa, khususnya Pangandaran, warga yang selamat umumnya mereka berlari menyelamatkan diri ke pegunungan karena mendapat pelajaran dari tsunami Aceh.

Lingkaran manajemen bencana (disaster management cycle), menurut Makki (2006), meliputi tiga kegiatan besar. Pertama, sebelum terjadinya bencana (pre event), kedua setelah terjadinya bencana (post event), dan ketiga rehabilitasi atau rekonstruksi pascabencana. Kegiatan pre event meliputi disaster preparedness (kesiapsiagaan menghadapi bencana) dan disaster mitigation (mengurangi dampak bencana). Ada juga yang menyebut disaster reduction, sebagai perpaduan dari disaster mitigation dan disaster preparedness. Sementara kegiatan post event dapat berupa disaster response/emergency response (tanggap bencana) ataupun disaster recovery. Sayangnya, tradisi penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah lebih ditekankan pada langkah kedua dan ketiga, tanpa memedulikan tahap pertama.

Tidak kalah pentingnya, kita perlu belajar dari pemerintah dan masyarakat Jepang dalam menyiasati bencana. Di sana, sangat ditekankan pendidikan pre-event bagi warganya. Khususnya, mereka yang tinggal di daerah pesisir atau daerah rawan. Memang, dana untuk kegiatan tersebut tidak sedikit, bahkan bisa sebanding dengan dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Asumsinya, dengan menginvestasikan dana untuk pencegahan, seperti pelatihan warga dan pembelian teknologi modern, toh akan menekan dana yang jauh lebih besar bila bencana terjadi. Setidaknya, hilangnya ribuan nyawa dan harta benda bisa dikurangi. Inilah yang kurang disadari pemerintah kita.

Selain itu, masyarakat Jepang selalu mempertimbangkan datangnya gempa, ketika membangun rumah, menata perabot rumah atau kantor. Pendek kata, segalanya dipersiapkan untuk memperkecil risiko. Begitu pula prosedur operasional standar (SOP) bagi setiap warga saat menghadapi gempa, diperkenalkan di sekolah maupun media massa. Anak TK dan SD pun paham langkah-langkah saat terjadi gempa, seperti berdiam di bawah meja dengan tangan dan bantal di atas kepala (Arif Satria, 2006).

Meski menjadi kawasan yang rawan bencana, tetapi bukan berarti negeri ini harus ditinggalkan. Artinya, kesiapan yang matang, ketelitian dan kewaspadaan, lebih efektif untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Pada akhirnya bangsa ini harus selalu tanggap, peka dan waspada pada pertanda alam sebagai pre-savety sebelum datangnya bencana. Semoga. [] Penulis, peneliti Utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Gagalnya Seleksi Birokrasi Daerah

2009-01-13T01:52:00.003+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Joglosemar
Edisi Senin, 12 Januari 2008

Terungkapnya kecurangan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemkab Gunungkidul, menimbulkan keprihatinan kita bersama. Sebagaimana diberitakan, kecurangan terkuak pada formasi bidang kelautan dan perikanan. Jelasnya, pada pengumuman CPNS 17 Desember 2008 yang diumumkan melalui website, disebutkan satu formasi untuk guru teknik perikanan laut yang dinyatakan lolos atas nama Agustin Rahmawati dengan nomor peserta ujian 4220302886. Dari hasil penelusuran, nama peserta tersebut ternyata bukan peserta ujian untuk formasi guru teknika perikanan laut.

Beberapa saat kemudian, Pemkab meralat hasil pengumuman itu dan menyatakan jika peserta yang lolos bernama Tomy Kundaru Hartanto dengan nomor ujian 4120400746. Pemkab juga melakukan ralat untuk formasi guru pendidikan jasmani karena terdapat nomor peserta yang berbeda dengan nomor sebenarnya. Ralat perubahan keputusan penerimaan CPNS 2008 ini, selanjutnya ditembuskan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera RI, Menteri Keuangan RI, Kepala BKN RI, Gubernur DIY, Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta dan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Tentu saja, klarifikasi yang dilakukan Pemda itu belum memuaskan banyak pihak. Muncul anggapan, proses seleksi CPNS tidak dilakukan secara teliti, cermat, akuntabel dan transparan. Besar kemungkinan kecurangan serupa juga terjadi pada formasi-formasi lain seperti tenaga teknis, tenaga guru dan sebagainya.
Kecurangan dalam seleksi CPNS Pemda Gunungkidul, menimbulkan keprihatinan kita bersama. Itu artinya, reformasi dalam sistem seleksi birokrasi daerah belum menunjukkan keberhasilan.

Sejak awal proses pendaftaran, hingga pelaksanaan ujian memang sudah muncul polemik. Pertama, adanya ketidakseragaman pemahaman tata-tertib masing-masing petugas; ada yang mewajibkan A sementara petugas yang lain justru ngotot mewajibkan B.

Kedua, ketidakadilan penetapan kualifikasi pelamar. Misalnya tidak diperbolehkannya jurusan Kependidikan Islam (KI) UIN Sunan Kalijaga untuk mengikuti ujian, sementara jurusan non-kependidikan justru diperbolehkan hanya dengan mengantongi Akta-IV. Padahal, jurusan KI tidak jauh berbeda dengan jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), yang kredibilitas dan akreditasnya justru lebih baik ketimbang program Akta-IV.

Ketiga, kualitas soal ujian yang tidak merepresentasikan posisi/formasi. Idealnya, soal ujian harus merepresentasikan atau disesuaikan dengan spesifikasi pekerjaan (job description) yang hendak ditempati (Castetter, 1999:140). Misalnya yang dibutuhkan adalah guru bahasa Inggris, maka butir soal harus banyak dialokasikan, atau bisa mengungkap kemampuan seorang calon terhadap bahasa Inggris. Tidak demikian dengan soal ujian CPNS Gunungkidul—dan DIY pada umumnya. Semua dibuat sama dan seragam untuk seluruh formasi, entah guru PAI, tenaga kesehatan, tenaga teknis dan sebagainya, menjawab soal dengan bentuk yang sama.

Transparansi
Jika dikaitkan dengan teori Castetter, model “penyeragaman” soal ujian jelas tidak bisa menjaring calon yang sesuai dengan bidang tugasnya. Ibarat ingin menangkap ikan gurami, yang dipakai justru jala ikan paus atau hiu. Singkatnya, benar instrumen itu dibuat bekerjasama dengan tim Universitas Gadjah Mada (UGM), meski demikian tidak merepresentasikan sistem seleksi yang baik.

Keempat, seleksi yang dilakukan hanya sebatas administrasi dan ujian tulis. Mestinya, seleksi CPNS tidak hanya aspek administrasi dan tes tertulis saja, tetapi juga menggunakan proses wawancara. Inti diadakan wawancara pada prinsipnya untuk mengungkap secara mendalam potensi-potensi yang dimiliki calon, terkait layak tidaknya calon pada posisi atau jabatan yang akan ditempatinya.

Kelima, pengumuman CPNS Gunungkidul hanya dilakukan melalui internet saja. Akibatnya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengaksesnya. Mestinya, pengumuman itu tidak hanya melalui internet dan papan pengumuman saja, tetapi harus diberitakan melalui media baik cetak maupun elektronik. Tujuannya agar masyarakat mengetahui mekanisme seleksi CPNS; mulai dari proses pengumuman penerimaan, proses seleksi, hingga penentuan calon yang diterima.

Tidak dimungkiri, seleksi CPNS merupakan salah satu penerimaan pegawai yang terbesar dan setiap tahun dilaksanakan di hampir semua kabupaten, kota, provinsi dan departemen. Tidak ada institusi lain, swasta misalnya, yang pernah melakukan perekrutan dan diikuti pelamar mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu orang, dengan lowongan yang diperebutkan hanya beberapa ribu saja.

Maka diperlukan sistem seleksi CPNS yang bersih dari KKN, berkualitas dan transparan. Benar transparansi merupakan kata yang mudah diucapkan, namun sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan. Jika tidak ada niat untuk melaksanakan suatu kebijakan secara transparan dan menjauhkan pola-pola KKN, maka semua sistem yang dibuat untuk meminimalisasi terjadinya ”permainan” tidak akan berarti apa-apa.

Dari output seleksi yang transparan, diharapkan terjaring CPNS yang memiliki kemampuan, personalitas dan kepribadian sesuai dengan jabatan atau tugas yang akan ditempatinya. Adanya CPNS yang memiliki integritas dan budi pekerti yang luhur secara langsung akan mewarnai tempat kerjanya secara khusus dan negara ini pada umumnya.

Kasus kecurangan pada seleksi CPNS Gunungkidul, harus segera diusut secara tuntas. Pasalnya, bersih tidaknya seleksi CPSN akan berpengaruh secara signifikan pada pelaksanaan good governance, sekaligus menjadi indikator keseriusan pemerintah menegakkan political will, khususnya dalam mereformasi birokrasi. Kecurangan yang terjadi, di samping menunjukkan kegagalan reformasi birokrasi, hanya akan menghasilkan aparatur negara yang tidak profesional dan tidak amanah.

Sangat disayangkan, jika sistem penerimaan CPNS yang dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, hingga daerah dan melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, yang telah mengeluarkan biaya yang sangat besar, menjadi sia-sia, karena ada ketidakberesan dalam pelaksanaan. Biaya itu sudah terlalu besar untuk mencari beberapa ratus orang pegawai di lingkungan Pemkab Gunungkidul. Padahal jika sistem bagus yang berjalan ditaati, bukan tidak mungkin rekrutmen bisa dilakukan di tingkat kabupaten atau kota, dengan biaya jauh lebih murah dan efisien. Penulis adalah peneliti, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Mata Rantai Pengangguran

2009-01-12T02:56:00.003+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Suara Merdeka
Edisi Senin, 12 Januari 2008

Krisis finansial global yang diikuti pemutusan hubungan kerja (PHK) makin menambah angka pengangguran di negeri ini. Angka itu akan terus meningkat, karena bakal ditambah lulusan dunia pendidikan yang tidak terserap dunia kerja. Menurut data BPS (2007), jumlah sarjana yang menganggur terus mengalami kenaikan. Tahun 2004, jumlahnya tercatat 348.000 orang, kemudian naik menjadi 385.418 orang (2005), 673.628 orang (2006), dan 740.206 orang (2007).

Jumlah itu akan terus bertambah, karena menurut Fasli Jalal (2008), jumlah sarjana baru di Indonesia rata-rata 323.902 setiap tahun. Sebagian besar sarjana yang menganggur itu adalah lulusan program studi noneksakta (ilmu sosial, hukum, pendidikan, dan politik). Proporsinya, dari 2,2 juta mahasiswa Indonesia, sekitar 78 persen menempuh kuliah di bidang studi pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, sedangkan 12 persen di bidang teknologi, dan hanya 10 persen yang menempuh kuliah di bidang sains.

Fenomena ini tentu menimbulkan keprihatinan kita bersama. Bukan hanya karena efek domino yang ditimbulkan, seperti tingginya angka kriminalitas, tetapi juga kenyataan akan ”ketidakbergunaan” pendidikan dihadapkan dengan kehidupan nyata. Pertanyaannya, apa yang salah dalam dunia pendidikan kita, khususnya di perguruan tinggi? Upaya apa saja yang sebaiknya dilakukan anak didik agar ketika lulus tidak menjadi pengangguran?

Saling Berkaitan
Fenomena peningkatan angka pengangguran perlu dipikirkan semua pihak. Pasalnya, persoalan itu memiliki mata rantai bukan hanya pada aspek pendidikan, tetapi juga pada aspek budaya dan politik. Pada aspek pendidikan, pengangguran disebabkan adanya ketimpangan dan ketidakterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ketimpangan artinya jenis-jenis kompetensi atau keterampilan yang disediakan perguruan tinggi tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Sementara ketidakterkaitan menunjukkan adanya orientasi kurikulum pembelajaran yang tidak memiliki relevansi dengan dunia kerja. Singkatnya, kurikulum yang dibuat belum mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Begitu lulus, mereka kebingungan karena ilmu yang dimilikinya tidak dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan.

Karena tuntutan kompetensi pula, perguruan tinggi sering salah langkah. Kita seringkali mendengar kabar beberapa perguruan tinggi hanya membuka program / jurusan yang sesuai dengan pasar atau dunia kerja. Itu artinya, lembaga ini bukan lagi mencetak generasi ideal yang unggul dalam ilmu dan kepribadian, melainkan menjelma menjadi pemasok tenaga kerja bagi industri atau korporasi.

Pada sistem pendidikan seperti itu, dasar-dasar intelektualitas mahasiswa menjadi amat lemah. Itu ditandai dengan ketidakmampuan mereka untuk menalar secara kritis, mengungkap gagasan, kurang mandiri, dan sebagainya. Singkatnya, mereka hanya akan menjadi ”robot-robot yang terampil secara psikomotorik” saja.

Pada aspek budaya, pengangguran disebabkan rendahnya etos kerja dan degradasi mentalitas anak didik. Akibat suburnya budaya hedonisme, sebagian besar anak didik merasa gengsi kalau tidak bekerja di perkantoran, atau menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Mereka ingin hidup mulia, enak dan nyaman, tetapi ingin serba cepat atau instan.

Mereka lupa bahwa keberhasilan tidak bisa dicapai secara instan, tetapi membutuhkan laku prihatin, strategi, ketetapan visi, misi dan perjuangan yang keras. Karena mentalitas dan etos kerja yang rendah tersebut, anak didik menjadi takut menghadapi tantangan atau rintangan, bahkan mereka kalah mental sebelum bertanding.

Pada aspek politik, pengangguran hanya dijadikan sarana mengantungi suara dan dukungan masyarakat. Sebagaimana persoalan buta huruf dan kemiskinan, pengangguran adalah isu yang sensitif. Isu itu akan terus digulirkan para caleg, politisi parpol, capres dan cawapres, guna meningkatkan popularitas mereka.

Makin sering dan makin rajin para kandidat memasang iklan kemiskinan, pengangguran dan buta aksara, popularitas mereka makin tinggi dalam berbagai polling dan survei. Sayangnya, popularitas yang diraih sang kandidat itu tidak mendorongnya untuk melakukan kerja nyata dalam menurunkan angka pengangguran. Dengan demikian, problem pengangguran hanya selalu dijadikan ”kuda troya” para elit dalam meraih kedudukan dan kekuasaan.

Jiwa Kewirausahaan
Tampaknya pemerintah, masyarakat, pengelola pendidikan, dan dunia kerja perlu duduk satu meja untuk bersama-sama merumuskan solusi mengatasi pengangguran. Sementara pendidikan harus tetap menjadi pionirnya, dengan menanamkan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) kepada anak didiknya. Menurut Pinchot (1988), entrepreneurship merupakan kemampuan menginternalisasi bakat rekayasa dan peluang yang ada. Seorang entrepreneur akan berani mengambil resiko, inovatif, kreatif, pantang menyerah, dan mampu menyiasati peluang secara tepat.

Jiwa kewirausahaan yang didukung kecerdasan sosial, kata Husaini Usman (2008:11), kenyatannya justru berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan anak didik. Itu karena kecerdasan sosial menyumbang 80 persen bagi keberhasilan, sementara kecerdasan konseptual atau kecerdasan intelektual hanya menyumbang 10-20 persen saja. Maka, sudah semestinya pihak sekolah/perguruan tinggi memberi porsi lebih pada mata pelajaran/kuliah yang mengarahkan anak didik pada aspek kecerdasan sosial, ketimbang aspek konseptual, atau paling tidak seimbang porsinya.

Fenomena pengangguran seyogianya dijadikan ”palu godam” bagi anak didik untuk memperbaiki diri. Ketika masih duduk di bangku kuliah, tidak ada salahnya jika membekali diri dengan berbagai keterampilan. Misalnya keterampilan bahasa asing (bahasa Inggris, Prancis, Jerman), komputer, keterampilan finansial, keahlian berkomunikasi, jaringan kerja (networks), dan sebagainya.

Ketika lulus sekolah atau menjadi sarjana, mereka harus memanfaatkan ilmu dan kreatifitas yang dimiliki, untuk menciptakan lapangan kerja. Langkah kreatif dan mandiri itu akan meningkatkan kredibilitas seorang sarjana, dibandingkan dengan mereka yang tak pernah mengenyam pendidikan.

Pada akhirnya, menjadi keniscayaan bagi dunia pendidikan untuk mengembangkan jiwa mandiri dan kewirausahaan pada setiap anak didiknya. Melalui model pendidikan seperti itu, diharapkan akan muncul para wirausahawan modern, yang merupakan bagian integral dari pendidikan dan transformasi ekonomi, sebagai akibat dari perkembangan industrialisasi. Semoga! (32) Penulis buku Malpraktik Pendidikan (2008), mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Menanti Kejujuran dari Kantin Kejujuran

2009-01-10T08:46:00.002+07:00

"Program kantin kejujuran ini akan lebih sempurna, jika sekolah yang bersangkutan menerapkan kurikulum antikorupsi dalam pembelajaran"
Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Jurnal Nasional,

Edisi Sabtu,10 Januari 2008

Jika ada kantin sekolah yang ditunggui pemiliknya itu hal biasa. Yang luar biasa, jika kantin itu tidak dijaga pemiliknya, dibiarkan begitu saja, sementara pembeli bisa sesuka hatinya mengambil apa saja yang diinginkan. Demikian gambaran kantin kejujuran yang tengah dipopulerkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta mendapat dukungan penuh dari Departeman Pendidikan Nasional (Depdiknas).

Hanya dalam waktu singkat, program pendirian kantin kejujuran mendapat sambutan dan respon positif dari masyarakat. Terbukti, dengan semakin banyak sekolah yang mendirikannya. Data terbaru Depdiknas (2008), menyebutkan bahwa sampai saat ini jumlah kantin kejujuran sudah mencapai lebih dari 1000 buah. Dari jumlah itu, rata-rata bisa berkembang dengan baik, hanya dua buah kantin kejujuran yang gulung tikar alias bangkrut, yaitu di Bandung dan di Medan.

Dukungan masyarakat dan pengelola sekolah, menunjukkan adanya kesadaran dan kemauan keras untuk menyelamatkan anak didik-dan generasi muda pada umumnya-dari jeratan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana upaya sekolah mengelola kantin kejujuran itu, sehingga bisa eksis dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan? Siapa saja yang mestinya dilibatkan agar kantin kejujuran bisa memberi manfaat yang optimal bagi sekolah dan anak didik?

Hal Baru
Tidak dimungkiri, kantin kejujuran merupakan hal yang baru. Dari sisi self-service memang mirip dengan model "angkringan"-yang sama-sama menekankan kejujuran para pembelinya. Bedanya, jika angkringan masih ditunggui pemiliknya, sementara kantin kejujuran dibiarkan begitu saja.

Karakteristik yang unik dan rumit itu, tentu memerlukan pengelolaan yang baik atau manajemen yang efektif dan efisien. Artinya, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, harus dilakukan diarahkan pada kemajuan dan hasil yang optimal. Proses pembukuannya pun harus cermat dan teliti, misalnya disediakan buku dan kaleng. Buku berfungsi sebagai pencatat yang memuat daftar nama pembeli, kelas, makanan/minuman yang dibeli, beserta jumlah dan harganya. Sementara, kaleng difungsikan sebagai tempat meletakkan uang, baik uang pembelian maupun uang kembalian. Jika sekolah dirasa mampu, perlu disediakan kamera tersembunyi yang akan merekam segenap aktivitas di kantin kejujuran itu.

Tidak kalah pentingnya, pihak pengelola dituntut kreatif dalam menyiasati peluang pasar. Misalnya, dari segi penataan ruangan harus sedemikian menarik, menu yang disediakan bervareasi, harga yang sesuai dengan ekonomi siswa, dan sebagainya. Selain itu, harus dijalin kerjasama yang baik dengan semua elemen sekolah, seperti guru, karyawan, organisasi siswa (OSIS), komite sekolah, dan tidak ketinggalan para pengelola kantin sekolah konvensional. Tujuannya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak-pihak yang dilibatkan itu bisa bekerjasama dan cepat mengatasinya.

Jika tidak memungkinkan pendirian baru, kantin kejujuran bisa memanfaatkan kantin sekolah konvensional yang sudah ada. Tujuannya, selain untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, memanfaatkan tenaga kerja yang sudah ada, juga menghindari terjadinya pengangguran yang mungkin terjadi ketika kantin konvensional kalah bersaing dan gulung tikar.

Sisi Positif
Jika kantin kejujuran bisa berjalan secara efektif, paling tidak ada beberapa sisi positif yang bisa diambil. Pertama, menjadi media yang tepat untuk menanamkan sekaligus pembiasaan sifat-sifat luhur bagi anak didik semenjak dini. Karakteristik psikologis siswa usia SD-SMA, tulis Irwanto (2002), adalah masa-masa dominan dalam pembentukan karakter dan kepribadian. Pada fase itu, anak didik memiliki kecenderungan untuk mengikuti atau meniru tata-nilai dan prilaku di sekitarnya. Jika pada fase itu dilakukan proses penanaman nilai-nilai moralitas secara sempurna, maka akan menjadi pondasi dasar sekaligus menjadi warna kepribadian anak didik ketika dewasa kelak.

Lebih dari itu, kantin kejujuran akan membangun karakter dan budaya malu generasi muda. Itu karena ciri khas kantin kejujuran yang unik, yakni semuanya serba self-service, atau melayani diri sendiri. Tidak ada penjaga yang mengawasi, tidak ada yang akan menerima, dan menghitung uang kembalian. Pendek kata, semuanya dilakukan sendiri (Hendarman Supanji, 2008).

Kedua, kantin kejujuran sejalan dengan Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004, dan tiga strategi Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memberantas korupsi; yaitu preventif, represif, dan edukatif. Langkah edukatif, misalnya dengan menumbuhkembangkan kantin kejujuran di sekolah, sebagai manifestasi kewajiban kejaksaan meningkatkan kesadaran hukum generasi muda, dan masyarakat pada umumnya.

Program kantin kejujuran ini akan lebih sempurna, jika sekolah yang bersangkutan menerapkan kurikulum antikorupsi dalam pembelajaran. Artinya, internalisasi dan pembiasaan itu akan menyentuh tiga kawasan kecerdasan anak didik, mulai dari aspek afektif, kognitif, hingga aspek psikomotorik. Hanya saja, format kurikulum tidak harus berupa mata pelajaran. Sebab, banyaknya mata pelajaran yang sudah ada, sangat membebani psikologis anak didik. Kurikulum antikorupsi cukup menjadi hidden kurikulum, dimana esensi dan keburukan yang ditimbulkan budaya KKN, diselipkan dalam berbagai mata pelajaran.

Guna mendukung program kantin kejujuran, perlu dibentuk dan dikembangkan model keluarga kejujuran. Artinya, setiap anggota keluarga, mempraktikkan nilai-nilai kejujuran, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi.

Program kantin kejujuran harus didukung semua pihak. Hal itu sebagai upaya bersama menyelamatkan anak-anak dan generasi muda dari prilaku KKN, yang bisa menghancurkan masa depan mereka dan masa depan bangsa ini. [] Peneliti Utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Menjadi ibu yang bijak

2008-12-22T14:26:00.002+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Jogja
Edisi Senin, 22 Desember 2008

Kaum ibu adalah manusia luhur dan mulia. Mereka adalah pahlawan, yang jasanya teramat besar. Sikapnya yang tegar, welas asih, penyabar dan penuh kasih sayang, mampu melahirkan para kesatria, srikandi, atau generasi pilihan yang kreatif, penuh inisiatif, bermoral tinggi, bervisi kemanusiaan, beretos kerja andal, dan berwawasan luas.

Kaum ibu juga memiliki andil cukup besar dalam pembentukan kepribadian anak. Merekalah orang pertama yang mula-mula memperkenalkan, menyosialisasikan, menanamkan, dan mengakarkan nilai-nilai agama, budaya, moral, kemanusiaan, pengetahuan, dan keterampilan dasar, serta nilai-nilai luhur lainnya kepada sang anak.

Begitu agung dan mulianya sosok ibu, sampai-sampai dalam sejumlah literatur dan karya sastra klasik, mereka digambarkan punya 'tuah' atau kekuatan gaib yang bisa menghukum anak durhaka. Misalnya dalam legenda Maling Kundang, Sangkuriang, Danau Toba dan sebagainya.

Tugas Berat
Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (PKPKS), disebutkan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dengan anaknya atau ibu dengan anaknya atau ayah dengan anaknya.

Itu artinya tugas seorang ibu dalam lingkup domestik atau dalam lingkup keluarga memiliki makna yang tinggi, karena merupakan sebuah pengabdian. Dengan kata lain, ibu merupakan inti atau 'ruh' keluarga yang akan menjadi penentu mati hidupnya batih (keluarga), dan bersama suami menjadi pembantu nahkoda mengarahkan biduk keluarga.
Seiring dengan kehadiran era globalisasi yang ditandai dengan perdagangan bebas, hadirnya teknologi komunikasi yang mahadahsyat, dan keterbukaan gelombang informasi, peran ibu dalam mendidik anak justru semakin berat.

Selain telah terjadi degradasi pandangan anak terhadap orangtua, hubungan anak dengan orangtua melulu sebagai hubungan darah 'kekerabatan' yang kehilangan basis moral dan spiritualnya. Mereka telah memiliki 'referensi' tersendiri yang cocok dengan gejolak naluri purbanya. Maka wajar jika mereka menjadi sulit menerima petuah dan nasihat luhur orangtua.

Lebih parah lagi, anak-anak menjelma menjadi 'anak teknologi'. Memang, mereka sangat canggih mentransfer berbagai bentuk kemasan informasi dan hiburan. Akan tetapi, mereka menjadi menjadi rentan terhadap imaji kekerasan, kemanjaan, kemunafikan, dan hipokrit.

Sikap-sikap luhur seperti sabar, tawakal, tabah, telaten, dan tahan uji –yang merupakan moralitas agung—telah bergeser menjadi sikap hidup instan, atau kehilangan naluri 'proses' dalam mendapatkan sesuatu. Singkatnya, anak menjadi kehilangan kepekaan terhadap makna kearifan hidup.

Kondisi seperti itu tentunya membutuhkan sosok ibu yang mumpuni. Selain mampu berperan layaknya pelita dalam kegelapan, atau pencerah bagi keluarga, kaum ibu dituntut mampu menciptakan kenyamanan dan keharmonisan dalam keluarga.
Bahkan, mereka juga diharapkan menjadi sigaraning nyowo dari suaminya; yang selalu menjadi mitra diskusi, tempat menumpahkan keluh-kesah dan kegundahan, sekaligus menjadi wasit apabila sang suami keluar dari rambu-rambu norma dan pranata agama. Oleh karena itu sikap dan prilaku yang lembut, maskulin, sabar dan jernih, harus tetap dikedepankan.

Iklim globalisasi yang kondusif, membuka peluang lebar bagi kaum ibu untuk mengembangkan potensi, aktualisasi diri, dan kesempatan berprestasi. Peluang dan kesempatan inilah, yang sering dijadikan alasan kaum ibu untuk meninggalkan tugas dan peran domestiknya. Akibatnya, masa depan anak dan keharmonisan dalam rumah tangga menjadi terbengkalai.

Tampaknya, tidak ada pilihan lain bagi kaum ibu. Mereka dituntut untuk lebih arif dan bijaksana menyikapi globalisasi. Benar mereka diperpolehkan mencari peran (pekerjaan tambahan), tetapi peran domestik tidak boleh dikesampingkan.
Singkatnya, antara tugas domestik yang utama dan tugas tambahan proporsinya harus seimbang. Menurut Huda Khaltab (1995), setidaknya ada tujuh bidang profesi yang bisa dipilih kaum ibu agar peran domestiknya tidak dikorbankan, yaitu bidang medis (dokter, perawat kesehatan, dan staf rumah sakit), bidang penyuluhan (pekerja sosial dan penasihat), bidang pengajaran (guru/tenaga administrasi), perancang dan penjahit, seni dan keterampilan, kesekretarisan, serta bidang media dan penerbitan.

Dengan memilih peran tambahan itu, kaum ibu akan menjadi sosok androgini. Artinya, selain bisa tampil maskulin di ranah publik dengan capaian prestasi yang seimbang dengan kaum pria, juga tidak menanggalkan sifat femininnya di ranah domestik yang tetap menjaga kelembutan, sikap keibuan, dan ketulusan kasih sayang terhadap suami dan anak-anak.

Kebijaksanaan itu dalam sejarah Islam, sudah dicontohkan oleh istri-istri Nabi Muhammad Saw. Selain terkenal dengan keterampilannya di berbagai bidang, mereka tetap mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik.

Aisyah misalnya, selain dikenal sebagai ulama dan perawi hadis yang disegani, juga tetap mampu mewujudkan keluarga sakinah. Singkatnya, Aisyah tidak mengorbankan peran domestiknya untuk meraih peran yang lain.

Balas Jasa
Peringatan hari ibu kali ini, seyogyanya dijadikan momen untuk mengubah nasib kaum ibu. Lebih dari itu, segenap pihak harus bahu-membahu. Kaum pria mestinya tidak bersikap 'arogan', mempersempit ruang gerak kaum ibu di sektor publik, serta mau memberikan legitimasi terhadap kemampuan dan 'kekuatan' internal kaum ibu. Mitos konco wingking yang memosisikan kaum wanita (ibu) sebagai makhluk kelas dua harus dibebaskan.

Perlu keberanian kaum pria untuk mengakui posisi dan martabat kaum wanita sebagai mitra yang benar-benar sejajar dengan dirinya. Sudah bukan saatnya lagi pembagian peran semata-mata didasarkan pada bias gender dan jenis kelamin minded, melainkan pada tingkat kapabilitas dan kredibilitasnya dalam mengakses peran. Kesadaran semacam itu, melahirkan sikap untuk memahami ibu, melindungi, dan menempatkannya secara layak.

Bagi anak, membalas jasa ibu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, selagi kecil selalu mematuhi atau menuruti nasehatnya, ketika ibu sudah menjadi tua renta, merawatnya dengan kasih sayang bukannya menitipkan ke panti jompo atau lembaga sosial lainnya. Tidak kalah pentingnya, anak harus menjaga silaturrahmi atau hubungan baik, entah dengan saudara sekandung maupun saudara ibu lainnya. Selamat hari ibu.[] Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Mengukur Efektifitas Fatwa Golput

2008-12-20T06:48:00.003+07:00

Oleh Agus Wibowo

Dimuat Harian Joglosemar
Edisi Rabu, 18 Desember 2008
Seruan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap golongan putih (golput), sepintas positif. Fatwa itu dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menekan laju peningkatan angka golput pada pemilu 2009. Sebelumnya, ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), juga meminta agar MUI mengeluarkan fatwa haram memilih partai-partai kecil dengan alasan mubazir

Pertanyaan yang muncul kemudian, seberapa efektif fatwa haram itu? Langkah-langkah apa saja yang mesti dilakukan pemerintah untuk menekan laju peningkatan angka golput?
Pertanyaan itu menjadi penting diajukan. Pasalnya, jika angka golput semakin tinggi kerugian yang ditimbulkan tidak sedikit. Kerugian itu tidak hanya aspek materi seperti kertas suara, tinta, dan perangkat pemungutan suara yang mubazir. Lebih dari itu, golput akan mengurangi kualitas demokrasi jika jumlahnya lebih dari 50 %. Artinya, mekanisme demokrasi mulai dari tahap pendirian partai, pemilihan caleg, pemilu, hingga pilpres menjadi kerja sia-sia—lantaran wakil rakyat dan presiden itu tidak dikehendaki rakyat.

Tidak dimungkiri, golput lebih banyak disebabkan ketidakpuasan rakyat pada kinerja pemerintah, anggota dewan, dan proses demokrasi selama ini. Itu dapat dilihat dari hasil survey Lembaga Survey Indonesia (LSI, 2008), yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat yang sangat rendah (hanya 51 persen) terhadap demokrasi. Temuan itu, seakan menjawab teka-teki fenomena meningkatnya jumlah masyarakat golongan putih (golput) dalam pilkada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Selatan dan sebagainya. Selain itu, hasil survei Nasional Reform Institute (2008) juga menemukan sebanyak 61,81 persen responden kecewa dengan kinerja DPR.

Masyarakat tidak melihat demokrasi saat ini, sebagai sistem kenegaraan yang ideal. Bukannya menciptakan kesejahteraan, alih-alih, justru memicu kemiskinan, ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam masyarakat. Jika mengacu pada standar Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana setiap individu dengan 2 dollar Amerika Serikat per hari, maka lebih dari 50 persen penduduk Indonesia, yang berjumlah lebih dari 223 juta jiwa, tergolong miskin. Sementara, kekayaan sebesar 75 miliar dollar AS atau Rp 800 triliun yang beredar di Indonesia, hanya dimiliki oleh 150 orang. Pendek kata, demokrasi menjadi sistem politik yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.

Sistem demokrasi kita, kata Buya Syafii Maarif (2007), justru menjadi sumber bencana. Itu karena para politisi sering menggunakan politik sebagai mata pencaharian utama. Politik yang mestinya menjadi sarana luhur mencapai demokratisasi, kenyataanya justru menjadi Machiavelli yang bergelimang kepalsuan dan kemunafikan. Istilah Machiavelli, tulis Boni Hargens (2008), merujuk pada penghalalan segala cara untuk mencapai kemenangan dalam konteks politik Italia.

Kondisi itu, masih diperparah dengan masuknya orang-orang yang belum “melek” politik dalam ajang memperebutkan kursi legislatif dan eksekutif. Akibatnya, demokrasi kita—meminjam istilah Aristoteles—menjadi sistem politik paling buruk yang mendorong golongan tidak terdidik menjadi pemimpin, atau memberikan kesempatan bagi orang-orang “bodoh” untuk berkuasa.

Tidak Tepat
Benar golput merupakan musuh bersama, yang menyebabkan kehancuran demokrasi. Tetapi, kurang bijaksana jika menggunakan fatwa haram untuk menekan laju peningkatannya. Para pengusul fatwa haram itu, kata Amien Rais (2008), mestinya bertaubat karena sejatinya mereka melanggar kaidah agama—dengan mengeluarkan fatwa itu. Artinya, mereka justru keliru karena membawa agama sebagai alat legitimasi, guna menuruti kepentingan dan syahwat politik.

Lambat laun, fatwa haram itu akan menggulirkan wacana bahwa agama sebagai sesuatu yang “semrawut”, lantaran mengurusi politik yang, sumir, nista, dan sarat dengan perebutan kursi atau jabatan. Fatwa haram juga akan menjadi alat untuk memfonis masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal, kebebasan berpolitik, mengeluarkan pendapat, memilih atau dipilih, dijamin dalam Universal Declaration of Human Right (10/12/1948), serta menjadi kewajiban negara-negara penganut demokrasi di dunia. Maka, MUI bahkan negara sekalipun tidak punya kewenangan mewajibkan masyarakat menggunakan hak pilihnya. Jika fatwa itu keluar, tidak menutup kemungkinan akan muncul fatwa-fatwa yang lebih diskriminatif, misalnya larangan memilih calon legislatif non-muslim dan sebagainya.

Tampaknya, tidak ada pilihan bagi masyarakat kecuali bersatu padu melawan golput—sebagai pembajak demokrasi—dan menjadikannya sebagai musuh bersama (come enemy). Partisipasi politik dan apresiasi rakyat atas demokrasi harus semakin digalakkan, misalnya dengan memperbanyak forum debat yang efektif, memberikan kesempatan seluas-luasnya pada rakyat agar menyuarakan aspirasinya, memperkuat sistem demokrasi, dan mempercepat kemunculan figur pemimpin yang tegas dan bersih.

Para tokoh masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, harus menjadi tauladan rakyat dalam mengawal demokrasi. Mereka harus mampu meyakinkan masyarakat, bahwa demokrasi merupakan mekanisme terbaik menciptakan negara bangsa dan masyarakat madani (civil society). Singkatnya, demokrasi dengan ruh pancasila adalah representasi kearifan lokal dari berbagai suku bangsa kita.

Komitmen rakyat demikian, harus diimbangi dengan prilaku elit dan politisi yang tidak “mencla-mencle”. Mereka, harus mampu menunjukkan politik yang bersih, santun, dan menjadi pilar terbaik demokratisasi. Jika tidak, sudah pasti rakyat akan kecewa karena merasa dikebiri dan dibohongi. Maka, jangan salahkan rakyat jika angka golput itu semakin membumbung tinggi.

Pengembangan dan penguatan sistem demokrasi, kata Amartya Sen (1999), merupakan komponen yang esensial dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, orientasi pembangunan fisik yang selama ini diutamakan, harus diimbangi dengan pembangunan pelbagai sarana pendidikan demokrasi. Forum-forum kecil di angkringan, warung kopi, pos ronda, gubuk tengah sawah, hingga institusi pendidikan, harus menjadi sarana efektif mengajarkan demokrasi yang sejati pada masyarakat. Media-media itu, harus mengubah stigma buruk masyarakat pada demokrasi, dan perlahan-lahan mengembalikan kepercayaan mereka. Semoga. [] Peneliti Utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Penegakan HAM dan Demokrasi

2008-12-03T09:22:00.003+07:00

Oleh Agus Wibowo *
Dimuat Harian Suara Merdeka
Edisi Rabu, 03 Desember 2008

SEPEKAN lagi, 10 Desember 2008, kita akan memperingati 60 tahun Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Momentum itu, mestinya digunakan untuk merefleksi sekaligus timbang ulang seberapa jauh upaya penegakan HAM telah dilakukan di negeri ini.

Secara historis, pengakuan HAM kali pertama tertuang dalam Universal Declaration of Human Right 10 Desember 1948, di Amerika Serikat (AS). Upaya itu diikuti oleh beberapa negara penganut demokrasi, seperti Inggris dengan Bill of Right (1968), Prancis dengan Declaration des Droits de Iíhomme Et du Citoyen (1789), dan AS dengan Bill of Rights (1971), yang mencakup sepuluh rumusan HAM.

Langkah itu selanjutnya mendapat dukungan PBB —melalui Dewan HAM— dan mengistruksikan kepada seluruh anggotanya untuk melindungi hak asasi warganya tanpa pandang bulu. Pertanyaanya kemudian, mengapa HAM perlu dilindungi dan mendapat pengakuan? Bagaimana upaya penegakan HAM di Indonesia?

Jalan di Tempat
Istilah HAM, menurut sejumlah literatur, bermakna hak yang dimiliki dan diperoleh sejak manusia lahir (given). Hak itu bersifat asasi, umum (universal), dan dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang kelamin, status sosial, agama, harta benda, dan sebagainya.

Konsep baku HAM yang demikian itu, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan cita-cita, bakat (potensi), dan kemampuan yang dimiliknya. Lebih dari itu, konsep baku tersebut juga berfungsi melindungi hak-hak manusia dari diskriminasi dan rasialisme.

Di Indonesia, upaya penegakan HAM masih sangat memprihatinkan, khususnya pada era Orde Baru/ Orba (1966-1998). Melalui Undang-Undang (UU) Subversif dan dalih penumpasan G30S/PKI, ribuan nyawa tak berdosa melayang sia-sia.

Para aktivis yang vokal terhadap kebijakan Orba, selalu dihadapkan kepada dua pilihan, mati atau dipenjara. Pendek kata, era Orba merupakan masa-masa paling suram bagi kebebasan dan penegakan HAM.

Pun begitu dengan era reformasi. Gerakan yang mengusung misi utama perubahan di berbagai struktur kebangsaan itu, tidak berpengaruh secara signifikan kepada penegakan HAM. Singkatnya, meski sudah sepuluh tahun reformasi digulirkan, belum ada langkah nyata penegakan HAM, sampai memasuki akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK).

Sebagai contoh, belum terkuaknya misteri di balik kematian Munir. Masih gelapnya misteri di balik kematian aktivis HAM itu, tentu saja menjadi warning bagi para pejuang HAM lainnya untuk lebih berhati-hati dan waspada. Karena, bisa jadi akan menyusul jejak Munir apabila terlalu kritis/vokal terhadap berbagai pelanggaran HAM yang melibatkan penguasa.

Kekhawatiran seperti itu dirasakan oleh hampir semua aktivis dan pejuang HAM di pelbagai penjuru Tanah Air. Akibatnya, iklim upaya penegakan HAM menjadi kurang kondusif.

Harus Berbenah
Tidak dimungkiri, dengan dipilih 182 anggota untuk menjadi Dewan HAM PBB, citra Indonesia di mata dunia internasional mulai membaik. Prestasi itu jauh lebih baik ketimbang Italia, yang hanya dipilih 101 negara, Belanda (121 negara), Irak, Afganistan, Sudan, dan Myanmar. Bahkan melebihi Malaysia yang disibukkan dengan berbagai isu diskriminasi rasial, atau Thailand yang dibayangi-bayangi oleh kekuatan militer.

Penegakan HAM di Indonesia, tulis Manfred Nowak (2007), pada beberapa aspek memang menunjukkan fenomena positif. Itu bisa dilihat dari banyaknya peraturan atau lembaga baru yang dibuat, misalnya Pengadilan HAM Ad Hoc, UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta dimasukkannya semua butir HAM dalam Amandemen UUD 1945.

Meski demikian, ada beberapa kendala yang membuat peraturan hukum dan organisasi itu tidak dapat berfungsi secara maksimal. Pertama, keseriusan dan komitmen pemerintah untuk menghapuskan impunitas atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu masih rendah. Itu terlihat dari belum terkuaknya pelanggaran HAM dalam peristiwa jajak pendapat Timor Timur, kasus Tanjung Priok (Malari), dan sebagainya.

Kedua, Indonesia belum mengambil posisi —khususnya dalam kepemimpinan— bersama dengan negara lain dalam pembentukan komisi HAM ASEAN. Sebab, ASEAN merupakan satu-satunya kawasan di dunia yang belum mempunyai mekanisme HAM.

Ketiga, para tahanan lebih rentan terhadap penganiayaan saat berada di tahanan polisi daripada di penjara. Itu karena tidak adanya perlindungan hukum bagi para tahanan, khususnya yang ada di rumah tahanan (rutan). Kondisi itu tentu sangat bertentangan dengan norma dan standar internasional yang ada dan dianut Indonesia. Mestinya Indonesia konsisten melaksanakan norma dan standar internasional tersebut.

Keempat, tanggung jawab kriminal di Indonesia dimulai sejak seseorang berumur delapan tahun. Dengan aturan itu, pemerintah membolehkan anak kecil dimasukkan ke penjara. Akibatnya, mereka lebih banyak mendapat hukuman fisik dan perlakuan menyakitkan di tempat penahanan dan atau di dalam penjara.

Melalui momentum peringatan HAM Internasional, tampaknya segenap pihak harus berbenah diri. Pemerintah sebagai policy maker (pengambil sekaligus pembuat kebijakan), harus membuat peraturan yang tegas melindungi HAM.
Selain itu, upaya menyosialisasikan penegakan HAM yang dimulai dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2004-2009, harus diubah sasaran dan orientasinya. Jika semula hanya ditujukan kepada mereka yang rentan terkena pelanggaran seperti anak-anak dan perempuan, kini sosialisasi juga harus diberikan kepada kelompok yang justru berpotensi melakukan pelanggaran, seperti tentara, polisi, serta petugas ketenteraman dan ketertiban (trantib) atau satuan polisi pamong praja (Satpol PP).

Sementara itu Dirjen Perlindungan HAM harus lebih vokal bersuara tatkala terjadi pelanggaran HAM. Karena kepanjangan tangan pemerintah, hal itu sudah menjadi tugas dan kewajibannya sebagai motor penggerak upaya penegakan HAM di negeri ini.

Jika merujuk kepada Bali Actions Points (2007), penegakan HAM di Indonesia mestinya juga berfungsi mengentaskan kemiskinan. Pasalnya, dari upaya penegakan HAM bakal muncul komitmen sekaligus sense of responsibilities (kepekaan terhadap penderitaan orang lain). Langkah positif pemerintah tersebut, bisa diibaratkan sekali dayung satu dua pulau terlampaui.

Lebih dari itu, penegakan demokrasi dan HAM merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, semakin demokratis sebuah bangsa, akan semakin kokoh pula penghormatan kepada kemanusiaan ataupun jaminan dan perlindungan terhadap HAM. Sementara itu demokrasi yang bernafaskan HAM bakal menjamin eksistensi pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Semoga.(68)

* Agus Wibowo, Peneliti Utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Kaum difabel juga manusia

2008-12-03T09:14:00.004+07:00

Oleh Agus Wibowo *
Dimuat Harian Solopos
Edisi Rabu,03 Desember 2008

Kaum difabel adalah kelompok minoritas di negeri ini. Badan Pusat Statistik (BPS, 2006) menyebut jumlahnya hanya sekitar 10% dari 250 juta total penduduk Indonesia. Wajar jika keberadaan mereka kurang direspons secara positif, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Mereka sering mendapat perlakuan diskriminatif di berbagai aspek kehidupan, entah di bidang pendidikan, politik, sosial, olahraga, budaya dan sebagainya. Tak jarang sebuah keluarga menyembunyikan anggotanya yang difabel, untuk menghindari rasa malu lantaran menganggapnya sebagai aib yang bisa merusak citra keluarga.
Pertanyaannya kemudian; apa yang memicu perlakuan diskriminatif itu? Sampai sejauh mana upaya pemerintah memperbaiki martabat kaum difabel? Langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi kaum difabel?
Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penting diajukan, pasalnya, kaum difabel adalah warga negara yang suaranya juga turut menyumbang perolehan kursi Parpol ketika Pilkada, Pilgub, Pemilu dan Pilpres. Maka, tidak adil jika sumbangsih dan dukungan suara itu berbalas diskriminasi.

Benar pemerintah sudah mencanangkan Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN, 2000) sebagai penerapan UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.
Menurut UU ini, kaum difabel harus mendapat perlakuan yang sama layaknya masyarakat normal lainnya. Sayangnya, UU itu belum efektif mengubah nasib kaum difabel. Itu terlihat dengan sikap masyarakat yang masih menganggap kaum difabel sebagai ”sampah” yang layak menerima ketidakadilan.

Seperti kasus yang dialami atlet penyandang cacat Kabupaten Bandung. Meski mereka turut andil membela mati-matian daerah, tetapi penghargaan yang seharusnya diterima tidak sebanding. Singkatnya, mereka dibedakan dengan atlet normal.

Ironis
Pada ranah pendidikan tak kalah kejamnya. Jika merujuk UUD 1945, tidak ada pembedaan antara warga negara normal maupun difabel. Asalkan warga negara/penduduk asli, berhak mendapat pendidikan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Praktiknya, sekolah dan perguruan tinggi (PT) kita justru mempersulit kaum difabel, meski mereka memiliki kecerdasan melebihi orang normal.

Pun begitu di ruang publik. Meski pemerintah sudah mendeklarasikan GAUN, tetapi ironisnya akses publik yang ramah bagi kaum difabel (difabel friendly) belum dibangun. Pemerintah beranggapan pembangunan difabel friendly kurang menguntungkan secara ekonomis. Misalnya, kalau setiap ruang publik harus dibuatkan ramp atau lift bagi pemakai kursi roda atau guiding block bagi tunanetra, dana yang dikeluarkan amat banyak.

Lebih ironis, muncul bentuk-bentuk kekerasan sosial baru terhadap kaum difabel di masyarakat. Misalnya, seorang tunanetra ditolak mendaftar ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS), karena panitia tidak menyediakan soal dalam huruf braille.
Pemakai kursi roda ditolak mendaftar kuliah karena laboratorium kampus tersebut berada di lantai dua, sementara tidak ada ramp maupun lift. Dinas Tenaga Kerja menolak difabel untuk mengikuti kursus, karena menurut mereka tempat difabel adalah di Dinas Sosial. Dan, banyak lagi bentuk kekerasan yang lain.
Fenomena itu, tentu amat menyakitkan. Bukankah kaum difabel juga manusia—yang menjadi cacat karena suratan Tuhan? Sangat tidak adil jika kita semakin menambah panjang daftar deritanya?

Tampaknya, kita akan terus menjadi bangsa ”pendosa” jika tidak segera mengubah nasib kaum difabel. Masyarakat bawah perlu disadarkan akan pentingnya sensibilitas dan dan penghormatan atas hak-hak kaum difabel.
Meski minoritas, kaum difabel itu harus diposisikan secara layak sesuai dengan standar normalitas mereka. Standar normalitas itu adalah kriteria yang digunakan untuk memandang atau mengukur kemampuan dan keberhasilan, dari perspektif kaum difabel sendiri. Dengan standar itu, sekecil apapun peran kaum difabel akan kita apresiasikan secara layak dan positif.

Tidak kalah pentingnya, kriteria kenyamanan dan standar keselamatan ruang publik bagi kaum difabel harus diutamakan. Mereka merupakan individu lemah yang sangat gampang terkena bahaya.

Kepekaan dan solidaritas terhadap kaum difabel memang sebuah keniscayaan. Meski demikian, harus ditempatkan pada kerangka sewajarnya. Solidaritas dan kepekaan yang berlebih, pada gilirannya justru menempatkan kaum difabel pada pribadi yang malas dan manja (karena sudah dikasihani). Sudah saatnya diciptakan kondisi yang membuat kaum difabel enjoy dengan kekurangannya.

Langkah strategis
Pemerintah sebagai pemegang kebijakan, harus segera melakukan langkah-langkah strategis guna melindungi kaum difabel. Sebagaimana rekomendasi workshop difabel (2006), maka langkah-langkah strategis itu meliputi: (1) Dimasukkannya anggaran untuk kaum difabel (difabel budgeting) dalam APBN/APBD. Anggaran ini digunakan untuk membangun infrastruktur dan ruang publik yang nyaman bagi kaum difabel; (2) Pemerintah dan DPR perlu mengamandemen UU No 4 Tahun 1997 dan peraturan-peraturan turunannya agar lebih mengakomodasi kepentingan difabel; (3) Pemerintah memberikan keterampilan, kesempatan dan pendidikan kepada difabel sesuai dengan minat dan potensinya; (4) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada difabel untuk mendapatkan lapangan kerja sesuai pendidikan, keterampilan, kecakapan, dan minatnya; (5) Pemerintah juga harus melakukan penegakan hukum yang adil jika terjadi kekerasan maupun pelanggaran hak asasi difabel; (6) Pemerintah harus memberikan kemudahan bagi difabel untuk mengakses ruang publik, baik secara fisik maupun nonfisik; (7) Pemerintah perlu memperluas akses informasi dan komunikasi bagi difabel, termasuk informasi berbasis teknologi; (8)Pemerintah secara nasional mestinya mendeklarasikan dan mengimplementasikan gerakan nasional ramah difabel; (9) Menghapuskan pelabelan negatif terhadap difabel serta menerima difabel sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat.

Pada akhirnya, kaum difabel harus dipandang sebagaimana individu normal lainnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mereka yang punya kelebihan, difasilitasi serta diberi ruang untuk mengekpresikan. Sementara, mereka yang tidak percaya diri harus diberi penyadaran dan dimotivasi agar mensiasati kekurangan yang dimilikinya sebagai sebuah peluang. Semoga.[]

* Pemerhati sosial, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Memperbaiki Martabat Guru

2008-11-29T10:09:00.006+07:00

Oleh Agus Wibowo *
Dimuat Harian Jurnal Nasional
Edisi Sabtu, 29 November 2008

Komitmen Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) untuk memperbaiki nasib guru terbukti. Pasalnya, dalam waktu dekat gaji guru dan dosen akan dinaikkan sebesar 100 persen. Data Depdiknas (2008) menyebutkan dengan kenaikan itu, gaji terendah untuk guru pegawai negeri sipil (PNS) golongan II/B tidak bersertifikat (0 tahun), yang semula hanya Rp1,55 juta, akan naik sebesar Rp2,07 juta. Sementara, gaji untuk guru PNS tertinggi dengan golongan IVE bersertifikat (0 tahun) yang semula Rp2,43 juta, menjadi Rp5,42 juta. Itu belum ditambah tunjangan khusus bagi guru yang berada di daerah terpencil (gurdacil) sebesar Rp5,1 Juta, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Jika ditotal, setiap bulannya guru akan menerima gaji sebesar Rp10 juta.

Tidak hanya guru PNS saja yang ketiban untung, guru non-PNS juga demikian. Mereka akan mendapat tunjangan fungsional dengan perincian non S1 naik dari Rp200 ribu menjadi Rp250 ribu, sedangkan yang S1 naik dari Rp200 ribu menjadi Rp300 ribu. Sementara untuk dosen PNS golongan III/B belum bersertifikat (0 tahun) yang tahun ini gajinya Rp1,8 juta, akan naik menjadi Rp2,26 juta per bulan. Sedangkan untuk tingkat guru besar, gajinya naik dari Rp5,12 juta menjadi Rp13,53 juta per bulan.
Upaya meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi itu, sebenarnya sudah dimulai sejak Presiden SBY mendeklarasikan guru sebagai profesi pada 2004. Setelah deklarasi ini, diikuti pula dengan pembentukan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), sekaligus disahkannya UU Guru dan Dosen akhir 2005.

Sebagai tindak lanjut reformasi ini, dikeluarkanlah UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Tidak hanya itu, ada juga PP 19 Tahun 2005 tentang Standardisasi Pendidikan Nasional serta Permendiknas No. 18/2007 tentang Sertifikasi Guru Melalui Jalur Portofolio. Ditambah lagi dengan Permendiknas No. 40/2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.

Komitmen Presiden SBY sebagaimana disebutkan, patut disambut positif. Pertanyaannya kemudian, sudah siapkah guru dengan kenaikan gaji itu? Langkah apa yang harus ditempuh guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya?

Perlu Bijaksana
Harus diakui, tingkat kesejahteraan guru di negeri ini amat memprihatinkan. Sesama pegawai dengan golongan IV, kata Suyanto (2001), yang satu guru dan yang lain pegawai administrasi, memiliki perbedaan yang amat mencolok. Padahal, di negara-negara maju gaji guru lebih tinggi (antara 111-235%) dari pada pegawai administrasi, apalagi pegawai di sektor industri. Misalnya di Selandia Baru, gaji guru lebih tinggi sekitar 185 persen dari pada gaji pegawai administrasi, di Finlandia 234 persen, dan di Swedia 235 persen.

Kenaikan gaji guru, kata Husaini Usman (2008), belum tentu berbanding lurus dengan perbaikan profesionalisme yang bersangkutan, apalagi kualitas pendidikan bangsa pada umumnya. Selain belum ada penelitian yang membuktikan, mengukur kualitas guru dan pendidikan bangsa juga tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Jika tidak disikapi secara bijaksana kenaikan gaji justru akan merugikan yang bersangkutan.

Misalnya, guru kaget-dengan banyaknya uang yang diterima-sehingga memudarkan konsentrasi mereka di kelas. Penyebabnya sederhana, jika dahulu karena gaji sangat minim, guru hanya berani kredit 10-60 juta dengan angsuran ringan. Kini, mereka berani kredit elektronik, mobil, tanah, bahkan rumah dengan harga di atas 200 juta. Akibatnya, angsuran kredit yang harus dibayar meningkat yang artinya daftar utang guru semakin menumpuk.

Begitu punya mobil, timbul hasrat untuk refresing atau rekreasi mengujungi objek wisata pada hari sabtu dan minggu. Kegiatan ini pasti mengeluarkan dana yang tidak sedikit; untuk jajan anak-anak di jalan, bensin, oleh-oleh dan sebagainya. Karena kecapekan rekreasi, senin pagi guru justru tidak semangat dan bergairah dalam mengajar. Siapa yang rugi? Murid!

Pola Keseimbangan
Sudah saatnya guru mengajar dengan profesional, bukan asal menunaikan tugas. Itu menuntut adanya perubahan yang dimulai dari guru sendiri. Benar kesejahteraan manusiawi yang menjadi hak setiap warga negara, dituntut dan diperjuangkan. Akan tetapi, hak itu harus dibarengi dengan komitmen melaksanakan kewajiban dengan sunguh-sungguh dan bertanggungjawab. Artinya, mengajar anak didik tidak dimaknai sekedar memenuhi kuota tugas negara, untuk mendapat kenaikan gaji. Tetapi, harus mulai diniatkan untuk mencerahkan bangsa dan generasi muda penerusnya.

Kenaikan gaji memang menjadi keniscayaan, di tengah tuntutan dan tugas guru yang semakin berat. Hanya saja, lebih bijaksana jika kenaikan gaji yang diterima, dibuat pola yang seimbang antara kebutuhan manusiawi (sandang, pangan, papan, kendaraan, dan sebagainya) dengan kebutuhan akademik yang menunjang peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru. Misalnya, gaji disisihkan untuk membeli komputer, laptop, auto fokus, LCD, karton, wallchart atau piranti multimedia yang lain. Tujuanya, selain sebagai sarana guru bereksperimen, piranti multimedia itu sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa semakin kreatif guru menggunakan piranti multimedia, akan berkorelasi dengan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas.

Inisiatif guru untuk mencukupi sendiri peralatan pembelajaran, tentu sangat positif bagi yang bersangkutan, lebih-lebih sekolah. Artinya, anggaran sekolah yang mestinya dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran, bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang tidak kalah pentingnya.

Kenaikan gaji juga perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan wawasan guru, misalnya dengan membeli buku, koran, majalah, dan jurnal-jurnal yang sangat mendukung keilmuannya sebagai pendidik. Lebih bagus jika ada upaya untuk studi lanjut, misalnya strata satu (S1) atau magister (S2). Buku atau majalah yang dibeli, tentunya tidak sekedar dipajang di rak atau almari kaca, tetapi dibaca, direnungkan, dilaksanakan. Lebih bagus jika hasil permenungan terhadap buku itu, menjadi inspirasi bagi rekan, atau anak didik di sekolah. Pun ketika studi lanjut, jangan sekedar untuk formalitas atau menambah nilai kenaikan pangkat, tetapi diniatkan untuk memperbaiki kualitas dan kompetensi diri

Sudah saatnya perubahan didedahkan para guru bangsa. Perubahan itulah yang akan menjadi inspirasi anak didik, masyarakat dan negara untuk menciptakan tatanan kehidupan kebangsaan yang lebih baik.[]

* Peneliti Utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Guru dan Pendidikan Bangsa

2008-11-26T01:54:00.005+07:00

Oleh Agus Wibowo *
Dimuat Harian Pikiran Rakyat
Edisi Rabu, 26 November 2008

Pemerintah tampaknya tengah melakukan peremajaan tenaga pendidik (guru), di samping tenaga teknis dan kesehatan. Itu dapat dilihat dari banyaknya formasi yang disediakan pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini, misalnya formasi guru di Jawa Tengah 6.394 orang dan DIY 614 orang. Fenomena itu tentu saja positif, sepanjang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan bangsa, melalui penjaringan tenaga muda yang kompeten dan profesional. Peremajaan tenaga guru menjadi keniscayaan, ketika software dan hardware pendidikan menuntut adanya inovasi dan kreativitas selaras dengan perkembangan teknologi informasi.

Pertanyaanya kemudian, apakah perekrutan guru sudah melalui mekanisme seleksi yang ketat dan terbebas dari KKN? Apakah perekrutan guru itu juga dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan mereka? Pertanyaan ini menjadi penting, pasalnya, jika seleksi guru dilakukan dengan asal-asalan, konsekuensi yang harus dibayar amat mahal, karena berkaitan dengan masa depan pendidikan bangsa.

Transparan & akuntabel
Harus diakui, guru merupakan pilar utama pendidikan bangsa. Jika guru kuat, pendidikan bangsa akan kokoh dan mampu bersaing dengan bangsa lain, demikian sebaliknya. Makna kuat itu, kata Tilaar (1998), jika dijabarkan menjadi sangat luas; pertama, memiliki kepribadian yang matang, semangat juang yang tinggi, disertai kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap. Kedua, memahami sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), lebih-lebih pada bidang yang digeluti atau spesifikasi jurusan yang diambil. Ketiga, memiliki keterampilan dalam membangkitkan minat anak didik, memanajemen pembelajaran secara efektif dan efisien, serta memiliki pemahaman organisasi yang baik. Keempat, memiliki kejelasan dan kepastian pengembangan jenjang karier, berjiwa profesional, dan memiliki kesejahteraan lahir, batin material, dan nonmaterial.

Aspek-aspek sebagaimana disebutkan harus menjadi acuan utama proses seleksi guru. Artinya, seleksi tidak hanya menitikberatkan pada aspek kognitif melalui tes konvensional semata, tetapi perlu disertai unjuk kinerja dan mekanisme yang ketat. Ini dilakukan mengingat tenaga guru berbeda dengan tenaga teknis atau tenaga kesehatan. Jika seleksi guru disamakan dengan seleksi CPNS pada umumnya, hasil yang akan diperoleh tidak memiliki spesifikasi atau sesuai dengan rata-rata. Pasti akan terjadi mismatch atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai dengan tempatnya.

Proses seleksi tenaga pendidik juga harus dilaksanakan secara jujur, bebas KKN, transparan, dan akuntabel. Model seleksi demikian, kata Castetter (1999), melalui langkah-langkah; pertama, harus merujuk pada teori-teori seleksi yang telah teruji kevalidan, reliabilitas, dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Kedua, materi ujian harus merepresentasikan, atau sesuaikan dengan spesifikasi pekerjaan yang hendak ditempati. Ketiga, seleksi tidak hanya tes tertulis, tetapi juga menggunakan, unjuk kemampuan dan proses wawancara.Model wawancara bisa disesuaikan dengan konteks, misalnya disepakati memakai wawancara tipe keperilakuan, kelompok, dan sebagainya.

Peningkatan kesejahteraan
Pascaproses seleksi, pemerintah harus menyusun mekanisme atau UU yang bisa meningkatkan kesejahteraan guru. Artinya, peningkatan gaji atau tunjangan menjadi keniscayaan mengingat tugas yang harus dipikul semakin berat dan kompleks. Tidak berubahnya perilaku guru, atau bahkan tidak berkembangnya mutu pendidikan, meskipun guru sudah berkali-kali mengikuti pelatihan, bukan karena yang bersangkutan bodoh, tetapi karena mereka punya persoalan pelik berkaitan dengan kesejahteraannya.

Harus diakui, tingkat kesejahteraan guru di negeri ini amat memprihatinkan. Sesama pegawai dengan golongan IV, kata Suyanto (2001), yang satu guru dan yang lain pegawai administrasi, memiliki perbedaan yang amat mencolok. Padahal, di negara-negara maju gaji guru lebih tinggi (antara 111%-235%) daripada pegawai administrasi, apalagi pegawai di sektor industri, misalnya di Selandia Baru, gaji guru lebih tinggi sekitar 185% daripada gaji pegawai administrasi, di Finlandia 234% dan di Swedia 235%.

Jika dicermati dengan saksama, tinggi-rendahnya tingkat kesejahteraan guru, lebih banyak ditentukan aspek politis pemerintah yang berkuasa. Artinya, tekad dan kemauan politik pemerintah suatu negara lebih menentukan tinggi-rendahnya gaji guru, bukan ditentukan pendapatan asli daerah (PAD), PDB, dan lokasi geografis. Maka, sudah semestinya jika profesi dan kesejahteraan guru tidak dipolitisasi demi memperpanjang kekuasaan atau kemenangan golongan.

Lebih dari itu, kenaikan kesejahteraan guru harus dipandang sebagai konsekuensi logis atas "jasa sejarah" mereka, yang turut andil membidani kelahiran bangsa ini. Kita tentu ingat, para guru bangsa seperti R.A. Kartini, R. Dewi Sartika, K.H. Ahmad Dahlan, Ki Hadjar Dewantara, dan Teuku Moh. Syafei, telah mendidik generasi era kemerdekaan dengan semangat nasionalisme dan kebangsaan.

Dari jasa para guru bangsa itu, lahirlah berbagai pergerakan kebangsaan yang membidani kemerdekaan, seperti organisasi Budi Utomo (1908), Perhimpunan Indonesia (1926), dan dicetuskannya Sumpah Pemuda (1928). Pada masa perang kemerdekaan dan revolusi untuk mempertahankannya, kader terbaik bangsa itu tidak sekadar mampu merancang organisasi atau menjadi aktivis, tetapi mereka juga memiliki keberanian dan strategi untuk membangun kekuatan bersenjata yang dikenal dengan sebutan Tentara Pelajar (TP).

Sudah saatnya pemimpin negeri ini memiliki empati pada nasib guru bangsa, dengan jalan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Kita akan terus menjadi "bangsa durhaka" jika terus berbuat sewenang-wenang terhadap guru. Cukup sudah derita mereka! Saatnya menempatkan guru pada posisi mulia, bukan sekadar gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Selamat hari guru, bakti kami persembahkan untukmu.[]

* Penulis, Peneliti Utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Sastra sebagai 'Mother of Sains'

2008-11-23T07:39:00.005+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Lampung Pos
Edisi Minggu, 23 November 2008

SASTRA, kata I.A. Richard dalam bukunya Peotries and Science (1926), merupakan dunia yang mampu menyuguhkan imajinasi sehingga memberi inspirasi orang untuk berkarya. Banyak pemikir inovatif dalam ilmu sosial dan sains mempunyai latar belakang teori sastra yang kuat atau setidaknya penikmat sastra. Sebut saja misalnya, Edward W. Said, yang membongkar epistemologi orientalisme sambil membuka pintu poskolonialisme; Michel Foucault, yang mengadakan analisis wacana untuk melihat prawacana; atau Antonio Gramsci, yang melihat sastra sebagai medium pembaharuan moral dan untuk mengungkapkan ideologi-ideologi kelompok sosial, dan sebagainya.

Demikian halnya Einstein, bapak penemu teori relativitas, merupakan penggemar berat puisi-puisi romantik seperti Wordsworth dan Mary Shelley. Einstein tampaknya mengikuti jejak pendahulunya, Alfred North Whitehead, seorang ahli matematika sekaligus pengarang karya monumental Principia Mathematica (1910). Bagi Einstein, sastra more important than knowledge karena mampu menyuplai ide-ide kreatif baginya.

Kita juga tidak asing dengan teori heliosentris, yang dilontarkan Copernicus pada 1512. Teori monumental itu sempat menuai kontroversi lantaran membalik doktrin gereja yang selama berabad-abad diyakini sebagai kebenaran mutlak. Tentu saja, teori ini tidak lahir melalui observasi dengan pergi ke orbit matahari, tetapi berawal dari imajinasi dan intuisi Copernicus--yang juga seorang sastrawan.

Pun begitu dengan ilmu matematika atau aljabar. Disiplin ilmu ini lahir dari ekspresi atau luapan imajinasi yang diguratkan dengan angka, simbol, dan deretan rumus atau persamaan-persamaan. Dalam dunia antariksa, beberapa ilmuwan sekaligus astronomer ternama, seperti Carl Sagan, kosmolog Free Dyson, dan rocketry Wernher Von Braun, mengawali karier dari kegemaran membaca sastra fiksi-fiksi sains.

Beberapa karya sastra konon menjadi inspirasi penemuan sains hebat. Misalnya, penemuan bom atom, balon udara Zeppelin, dan pesawat luar angkasa Appolo 11 milik NASA terinspirasi kisah-kisah yang ditulis Jules Verne dalam novelnya From The Earth to the Moon. Penulis lain yang karyanya tak kalah mencengangkan adalah H.G. Wells, dengan The Time Machine (1895), The Invisible Man (1897), The War of the Worlds (1898), The First Men in the Moon (1901), dan beberapa koleksi novel menarik lainnya.

Ini menunjukkan betapa keistimewaan imajinasi yang disuguhkan sastra, banyak memberi kontribusi positif bagi sains, terutama sebagai inspirasi ilmuwan membuat karya teknologi.

Rendahnya Apresiasi
Titik-temu sastra dan sains, kata Zen, doktor fisika murni lulusan Universitas Kyoto (1991), ada dalam kawasan ontologi dan formal. Pada kawasan ontologi, sastra dan sains sama-sama berupaya mengajukan model-model tentang kenyataan. Pada kawasan formal, keduanya bermain dengan manipulasi simbolik. Selain itu, keduanya memengaruhi: Sains dapat menjadi inspirasi sastrawan, demikian sebaliknya.

Edgar Allan Poe (Eureka), Lewis Carrol (Alice's Adventure in Wonderland), dan Jorge Luis Borges (Ficciones), merupakan sastrawan yang mampu menautkan sastra dan sains menjadi sangat apik dalam karya-karyanya.

Pertanyaanya kemudian, apakah masyarakat menyadari pentingnya sastra dalam kehidupan? Ternyata belum!

Meski sastra merupakan sumber inspirasi lahirnya sains, masyarakat kita justru sering memandang sebelah mata. Orang tua merasa rugi jika putra-putrinya kebetulan kuliah di jurusan atau fakultas sastra. Apalagi, jika menjadi sastrawan atau memiliki menantu sastrawan. Mereka--dengan mengelus dada--pasti akan bertanya, "mau diberi makan apa anak istrimu kelak?"

Paradigma seperti itu terjadi karena masyarakat masih memandang kesuksesan seseorang ditentukan seberapa banyak materi yang dimiliki. Fenomena kultural yang buruk itu masih diperparah "kesombongan" ilmuwan kita yang melihat sains tidak ada relasi sedikit pun dengan sastra. Mereka menganggap perasaan dan instuisi--sebagai basis sastra--tidak ada kaitan dengan pikiran sebagai basis sains.

Artinya, ilmuwan tidak perlu asupan darah dan belulang sastra. Padahal, ilmuwan perlu mengimajinasikan sebuah gambar kawasan atau obyek yang akan ditelitinya, sebelum ia mulai membangun teori lalu mengujinya. Meski langkah sains dituntun oleh metodologis yang khas, tetapi imajinasi merupakan pendahulu semua langkah empiris tersebut. Dengan kata lain, ilmuwan perlu sastra sebagai penopang alam imajinasinya tatkala mengkonsep sebuah hipotesa atau asumsi penelitian.

Akibatnya fenomena itu, perkembangan sains teknologi dan sastra di Indonesia, meminjam istilah Yasraf Amir Piliang (2007), masih terperangkap dalam "dua budaya". Artinya, sains belum memberikan masukan berarti dalam perkembangan sastra, demikian sebaliknya. Dengan kata lain, sastra masih menjadi dunia para penghayal, sementara sains mengukuhkan dirinya sebagai basis kenyataan dan kemajuan.

Kecenderungan ini juga terasa di perguruan-perguruan tinggi (PT) kita. Mata kuliah atau jurusan sastra kurang populer "untuk mengatakan kurang diminati" di kalangan mahasiswa ketimbang mata kuliah atau jurusan sains. Mestinya, ada integrasi atau penambahan muatan mata kuliah antarkedua fakultas tersebut.

Mahasiswa jurusan sastra misalnya, diperkenalkan dengan dunia sains agar kompetensi sastra yang dimilikinya, bisa memberi sumbangsih positif bagi kemajuan sains. Demikian halnya mahasiswa sains, harus diakrabkan dengan sastra--sebagaimana diterapkan Institut Teknologi Bandung (ITB). Tujuannya, mahasiswa diajak berekreasi imajiner dan memaknai berbagai sisi kehidupan yang dapat dipetik dari karya sastra. Selain itu, melalui sastra mahasiswa juga diajak menguliti esensi kehidupan untuk mempertebal rasa kemanusiaan, sekaligus menjadi semacam "starter", pemicu pada penjelajahan pemikiran yang tak terbatas ke segala arah.

Akhirnya, hadirnya sastra dalam fakultas atau jurusan sains, juga sebagai upaya meminimalisasi peran teknologi yang selalu arogan dan merasa give solution. Dengan kata lain, sastra bisa menjadi semacam oase di tengah keangkuhan sains. Semoga![]

* Agus Wibowo, esais sastra, mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Kantin Kejujuran dan Pendidikan Moral

2008-11-08T19:35:00.002+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Suara Merdeka
Edisi 08 November 2008

Kehadiran kantin kejujuran, yang ide awalnya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kian mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Hal itu ditandai dengan makin banyaknya sekolah yang mendirikannya.

Menurut data Depdiknas (2008), jumlah total kantin kejujuran sudah mencapai lebih dari 1.000 buah, yang tersebar secara merata di seluruh pelosok negeri. Dari jumlah itu, hanya dua kantin yang gulung tikar alias bangkrut, yaitu di Medan dan Bandung.

Penerimaan masyarakat terhadap kantin kejujuran menandakan mulai berseminya kesadaran untuk menyelamatkan anak didik dan generasi muda pada umumnya dari jeratan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Lebih dari itu, sekolah dan institusi pendidikan pada umumnya dipercaya masyarakat sebagai sarana efektif dalam memberantas budaya buruk dan penyakit yang merugikan bangsa itu.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana upaya sekolah mengelola kantin kejujuran, sehingga bisa lebih efektif dan efisien? Bagaimana menjaga sustainabilitas kantin kejujuran, sehingga mampu memberi manfaat yang optimal bagi sekolah serta anak didik?

Membangun Karakter
Pertanyaan ini penting diajukan, sebab jika program kantin kejujuran hanya dilaksanakan secara asal-asalan, pasti hanya akan merugikan sekolah, baik secara finansial maupun secara moral. Artinya, dikhawatirkan yang terlahir bukannya anak didik dengan ketinggian moralitasnya, melainkan kader-kader yang justru memperkuat barisan dan budaya korup.

Ada beberapa keuntungan yang bisa dipetik dari keberadaan kantin kejujuran di sekolah-sekolah. Pertama, menjadi media yang tepat untuk menanamkan sifat-sifat luhur bagi anak didik semenjak dini. Secara bertahap, kata Jaksa Agung Hendarman Supanji (2008), model kantin ini akan membangun karakter dan budaya malu bagi generasi muda.

Itu karena ciri khas kantin kejujuran yang unik, yakni semuanya serba self-service, atau melayani diri sendiri. Tak ada penjaga yang mengawasi, serta tidak ada yang akan menerima dan menghitung uang kembalian. Pendek kata, semua dilakukan sendiri.

Kedua, kantin kejujuran sejalan dengan Pasal 30 UU Nomor 16/Tahun 2004, serta strategi Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi yaitu preventif, represif, dan edukatif. Langkah edukatif, misalnya, dengan menumbuhkembangkan kantin kejujuran di sekolah, sebagai manifestasi kewajiban kejaksaan meningkatkan kesadaran hukum bagi kawula muda dan masyarakat pada umumnya.

Ketiga, sangat relevan dengan proses perkembangan psikologis anak didik, khususnya dalam pembiasaan dan pembentukan perilaku. Menurut Irwanto (2002), karakteristik psikologis siswa usia SD-SMA adalah masa-masa dominan dalam pembentukan karakter dan kepribadian.

Fase ini mulai dari periode kanak-kanak akhir (late childhood), hingga periode dewasa awal (early adulthood). Pada fase itu, anak didik memiliki kecenderungan untuk mengikuti atau meniru tata-nilai dan perilaku orang-orang di sekitarnya, mulai masaknya organ-organ seksual, pengambilan pola perilaku dan nilai-nilai baru, serta tumbuhnya idialisme untuk pemantapan identitas diri.

Jika pada fase itu dilakukan proses penanaman nilai-nilai moralitas secara sempurna, maka akan menjadi fondasi dasar sekaligus menjadi warna kepribadian anak didik ketika dewasa kelak. Program kantin kejujuran akan lebih sempurna, jika sekolah yang bersangkutan juga menerapkan kurikulum antikorupsi dalam pembelajaran. Artinya, internalisasi dan pembiasaan itu akan menyentuh tiga kawasan kecerdasan seseorang, mulai dari aspek afektif, kognitif, hingga aspek psikomotorik.

Hanya saja, format kurikulum tidak harus diwujudkan dalam satu mata pelajaran. Sebab, mata pelajaran yang sudah ada sudah cukup membebani psikologis anak didik. Kurikulum antikorupsi cukup menjadi hidden curriculum, di mana esensi dan keburukan yang ditimbulkan budaya KKN bisa diselipkan dalam berbagai mata pelajaran.

Penerapan kurikulum ini tentu saja menuntut kreativitas yang lebih dari para guru. Mereka harus mampu mengaitkan persoalan KKN dengan tema-tema atau materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), fisika, ekonomi, sejarah, agama, dan sebagainya. Selain itu, strategi pembelajaran harus melibatkan anak didik, dengan didukung media terkait KKN (gambar-gambar, foto, kliping, dan lain-lain), ada praktik di lapangan —melalui kantin kejujuran— dan ada keteladanan dari para guru.

Manajemen yang Baik
Kantin kejujuran merupakan sesuatu yang baru. Oleh sebab itu, para pengelolanya dituntut untuk kreatif dalam menyiasati pangsa pasar. Misalnya, dari segi penataan ruangan harus diatur sedemikian menarik, menu yang disediakan bervariasi, harga yang sesuai dengan kondisi ekonomi siswa, dan sebagainya.

Selain itu, harus dijalin kerja sama yang baik dengan semua elemen sekolah seperti guru, karyawan, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Komite Sekolah, juga dengan para pengelola kantin konvensional. Tujuannya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak-pihak yang dilibatkan itu bisa bekerja sama dan cepat mengatasinya.

Kalau memungkinkan, kantin kejujuran merupakan hasil penggabungan dan peremajaan kantin konvensional yang sudah ada. Tujuannya, selain untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, juga bisa memanfaatkan tenaga kerja yang sudah ada, serta menghindari terjadinya pengangguran yang mungkin terjadi ketika kantin konvensional kalah bersaing dan gulung tikar.

Tidak kalah pentingnya, kantin kejujuran harus ditopang oleh manajemen yang efektif dan efisien. Artinya, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi harus dilakukan dan diarahkan kepada kemajuan dan hasil yang optimal. Proses pembukuannya pun harus cermat dan teliti, sebagaimana diterapkan oleh Kantin Kejujuran SMPN 1 Bekasi dengan menyediakan empat buku dan kaleng.

Dalam buku pencatatan itu, beberapa kolom yang wajib diisi memuat daftar nama pembeli, kelas, makanan/minuman yang dibeli, beserta jumlah dan harganya. Sementara kaleng-kaleng itu difungsikan sebagai tempat meletakkan uang, baik uang pembelian maupun uang kembalian.

Jadi, keberhasilan program kantin kejujuran itu sangat ditentukan oleh dukungan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, manajemen yang efektif dan efisien, serta kerja sama yang baik antarwarga sekolah. Oleh karena itu, ketiga aspek tersebut harus terus dicermati dan dievaluasi. Akhirnya, semua pihak harus menyadari bahwa program kantin kejujuran merupakan komitmen bersama, dan sumbangsih nyata sekolah bagi perbaikan moralitas bangsa. (32) —Agus Wibowo, peneliti utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Meminimalisasi Konflik dan Golput di Pilkada

2008-11-08T19:23:00.003+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Bali Pos
Edisi Sabtu, 8 Nopember 2008

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu pilar utama demokrasi guna membangun check and balances kekuasaan negara pada level lokal, dan menempatkan rakyat sebagak The king of maker. Melalui pilkada diharapkan muncul pemimpin eksekutif yang mewakili preferensi mayoritas masyarakat lokal, serta menghasilkan outcome berupa reformasi kultur yang akan mengimbangi proses transisi kepemimpinan. Singkatnya, pilkada merupakan entry point untuk melakukan 'bedah rumah' birokrasi lokal.

Sayangnya, pelaksanaan pilkada di negeri ini lebih sering diwarnai konflik berkepanjangan, yang menjurus pada disintegrasi bangsa. Sebagai contoh kekerasan dan anarkisme yang mewarnai Pilkada Buleleng, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Banten, Depok, dan sebagainya. Fenomena itu masih diperparah dengan rendahnya apresiasi demokrasi masyarakat, yang ditandai dengan tingginya angka golongan putih (golput). Misalnya dalam Pilkada Jawa Timur (49,45 persen), dan Jawa Tengah (45 persen).

Pertanyaannya kemudian, bagaimana upaya meminimalisasi konflik dan golput dalam pilkada? Bagaimana menciptakan pilkada yang bersih dan memiliki kredibilitas politik yang tinggi? Pertanyaan ini menjadi penting diajukan, pasalnya jika pilkada terus diwarnai anarkisme, konflik dan golput, maka mekanisme demokrasi yang baru tersemai, akan layu dan mati. Otonomi daerah sebagai pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal akan gulung tikar alias tamat.

Tidak Sebanding
Tidak dimungkiri, pilkada yang dimulai sejak tahun 2005, menjadi proyek demokrasi yang menyedot financial and social cost amat besar. Sayangnya, besarnya biaya yang dikeluarkan tidak berbanding lurus dengan dampak positif yang dirasakan masyarakat akar rumput. Penyebabnya, karena pilkada masih dimaknai sebagai instrumen/alat demokrasi lokal atau proses sosial tanpa makna. Artinya, pilkada hanya menjadi sebuah seremonial yang rutin dilakukan dalam periodisasi waktu tertentu, tanpa diikuti perubahan sekaligus pembaruan dari segi kultur, struktur dan proses birokrasi di level daerah.

Lebih dari itu, pilkada sering menjadi ajang perebutan kekuasaan yang sarat pragmatisme, sangat kompetitif, dan amat menegangkan. Alih-alih bukannya menciptakan tatanan baru yang lebih mapan, demokratis, dan akuntabel, pilkada justru semakin memperkeruh kondisi bangsa ini. Situasi seperti disebutkan, tentu saja menguras energi sosial dan politik yang tinggi, serta berpotensi mengganggu ketertiban dan kedamaian publik.

Memang, kekerasan dan anarkisme bukan hal baru dalam pilkada, atau sistem pemerintahan di negeri ini. Sepanjang sejarah perjalanan bangsa, kekerasan dan anarkisme itu acap kali menyembul ke permukaan. Bukan hanya terjadi dalam kegiatan politik praktis, tetapi juga terkait kegiatan pemerintahan. Bukan hanya kekerasan yang berlangsung antarkelompok masyarakat, tetapi juga kekerasan aparatur pemerintah terhadap warga masyarakat.

Kekerasan dan anarkisme yang mengawali pergantian pemerintahan sebagaimana disebutkan, sangat dimungkinkan lantaran kondisi kultural dan sistem struktur sosial belum tertata secara demokratis. Maka kesan yang muncul, entah pilkada, pemilihan presiden (pilpres), sekadar formalitas atau pemanis bibir saja.

Pembenahan Kultural
Tampaknya, semua pihak harus berbenah demi terciptanya pilkada yang sesuai dengan cita-cita dan amanat reformasi. Semua pihak harus bersama-sama memperbaiki sistemnya, agar tercipta tatanan kehidupan yang lebih modern, lebih sehat, dan lebih demokratis. Salah satu jalan adalah dengan dilakukannya reformasi kultural. Tujuan reformasi kultural ini, selain untuk mengikis budaya kekerasan dan anarkisme, juga sebagai proses transformasi visi, misi dan spirit pemerintahan yang baik.

Reformasi kultural juga bertujuan memperbaiki mentalitas pangrehpraja sebagai birokrat daerah, yang belum memahami hakikat tugasnya sebagai public service, atau abdi dan pelayan masyarakat. Jabatan publik (terutama kepala daerah), masih sering dilihat dan dimaknai sebagai sarana kapitalisme dan kejayaan pribadi. Mestinya jabatan publik itu harus dilihat sebagai tempat mengabdikan diri kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan melalui UU Kepegawaian.

Melalui reformasi kultural, diharapkan tercipta sebuah kultur birokrasi lokal yang dinamis dan tertata dengan baik. Kultur demikian sangat terkait dengan unsur ranah, praktik dan habitus atau kebiasaan yang makin membudaya. Praktik dan habitus yang berbasis kualitas, profesional dan budaya, cenderung mengantarkan ke gerbang harmoni dan kedamaian. Sebaliknya, basis arogansi materialisasi dan hegemoni sangat potensial menjerumuskan ke kancah konflik dan kekerasan.

Keberhasilan reformasi kultural, kata D. Julianto (2006:46), bisa dilihat dari terciptanya susunan kelembagaan birokrasi daerah, yang memperhatikan kebutuhan efektivitas dan efisisensi penyelenggaraan prinsip-prinsip lokal, prinsip-prinsip mewirausahakan pemerintah, dan prinsip keanekaragaman potensi lokal yang menjadi milik masyarakat.
Menurut Wayan Geriya (2008), dalam struktur masyarakat yang kuat berorientasi vertikal, contoh talenta dan habitus damai seharusnya sudah mengalir secara top down dari elite dan politisi ke ranah publik. Kasus perkelahian elite politik dan sumber provokasi dari atas, sebenarnya sangat memalukan dan harus ditinggalkan, karena tidak merepresentasikan warga bangsa yang beradab dan bermartabat.

Pada akhirnya, semua pihak harus menyadari bahwa pilkada merupakan pilar demokrasi lokal terbaik, serta mekanisme menjaring birokrasi lokal yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

Wajar jika terjadi perbedaan persepsi, pendapat, golput, pro-kontra, pertentangan dan lain-lain, yang justru menunjukkan keberhasilan proses demokrasi itu. Benar di beberapa tempat pilkada berujung kerusuhan dan anarkisme, tetapi di daerah lain justru mampu dimanfaatkan sebagai mekanisme pemilihan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, upaya-upaya yang bertujuan untuk membekukan mekanisme pilkada harus dilawan, karena sama halnya ingin mematikan proses demokrasi di tingkat lokal.[] Penulis, peneliti utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Reformasi Birokrasi Lewat Seleksi CPNS

2008-11-04T18:37:00.002+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Joglosemar, Edisi Selasa, 4 November 2008
Bulan ini, Pemerintah Jawa Tengah (Jateng) secara serentak membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS). Adapun jumlah dan formasinya; tenaga pendidik (100 orang), tenaga kesehatan (125 orang), dan tenaga teknis (177 orang). Momentum ini, sudah lama ditunggu-tunggu segenap masyarakat. Pasalnya, menjadi seorang PNS memiliki banyak keuntungan. Selain jaminan gaji yang layak, uang pensiun di hari tua, juga adanya konversi status sosial. Pendek kata, menjadi PNS akan mengangkat derajat seseorang menjadi golongan terhormat atau priyayi.

Pandangan demikian sangat wajar, apalagi di tengah krisis ekonomi hanya PNS saja yang bisa tetap bertahan. Dari aspek budaya, feodalisme dan kolonialisme yang masih mengakar kuat di negeri ini, memandang PNS sebagai posisi yang luhur. Maka, wajar jika semua orang ingin menjadi PNS meskipun dengan berbagai cara.

Rekrutmen CPNS yang baik, akan menjadi pemicu perubahan dalam sistem kepegawaian. Sebaliknya, seleksi dilakukan secara gegabah dan sarat dengan KKN hanya akan menghasilkan The bad man. Kita tentu tidak ingin praktik kecurangan dalam seleksi CPNS tahun 2006, terulang kembali dan menodai sistem good governance yang sudah tersemai. Lebih dari itu, seleksi CPNS yang tidak akuntabel, hanya akan mematikan agenda reformasi, lantaran tidak membawa perubahan krusial dalam kehidupan bangsa.
Pertanyaanya kemudian, bagaimana mekanisme seleksi CPNS yang baik dan akuntabel tersebut?

Model seleksi CPNS dilakukan melaui dua cara, yaitu melalui tahapan yang disebut ujian CPNS umum, dan melalui seleksi pengangkatan berdasar kebutuhan sebuah lembaga. Mekanisme yang terakhir kurang begitu dikenal dalam masyarakat, karena hanya bersifat spesifik dan temporer.

Model seleksi pertama, memiliki beberapa keuntungan diantaranya: pertama, efisien waktu, biaya, sumberdaya manusia, dan koreksi hasil ujian bisa diproses secara canggih dengan komputer. Kedua, merata karena setiap orang bisa berkompetisi tanpa adanya diskriminasi intelektual. Ketiga, jumlah pelamar sangat banyak sehingga bisa leluasa memilih calon pegawai yang terbaik.

Hanya, sistem seleksi itu memiliki beberapa kelemahan di antaranya; Pertama, ketidaksesuaian antara materi ujian CPNS dengan jabatan yang akan diduduki. Kedua, kurang bisa memilih calon yang benar-benar ideal, karena dalam tes hanya menjangkau satu aspek yaitu aspek kognitif. Jika dilaksanakan wawancara, terkesan sekadar formalitas —di samping sering ada hello effect, dari penampilan maupun nilai hasil ujian tertulis calon sebelumnya.

Ketiga, sangat rentan timbulnya kecurangan. Misalnya soal ujian yang sudah bocor sebelum diujikan karena ulah oknum pembuat soal atau panitia ujian, kesalahan antara nomor dan nama orang, sehingga sering terjadi nomor milik A sementara namanya milik B, dan sebagainya. Anehnya, sistem seleksi model pertama yang sarat dengan kelemahan dan KKN itu, masih saja dipertahankan. Bahkan, semakin kokoh dengan adanya Keppres Nomor 71/2004 yang menjelaskan beberapa aturan tambahan; ujian CPNS dilakukan secara serentak, mekanisme seleksi, dan pemrosesan hasil ujian.

Transparan dan Akuntabel
Keberhasilan seleksi CPNS, akan berpengaruh secara signifikan pada pelaksanaan good governance, sekaligus menjadi indikator keseriusan pemerintah menegakkan political will, khususnya dalam mereformasi birokrasi. Kecurangan yang terjadi dalam seleksi CPNS, hanya akan menghasilkan aparatur negara yang tidak profesional dan tidak amanah. Maka, memperbaiki model seleksi CPNS adalah kewajiban pemerintah yang tidak bisa ditunda-tunda.

Seleksi pegawai yang ideal, kata Castetter (1999:140), harus dilaksanalkan secara jujur (honesty), transparan dan akuntabel. Model seleksi demikian bisa dilakukan dengan langkah-langkah; Pertama, merujuk pada teori-teori seleksi yang telah teruji kevalidan dan reliabilitasnya. Artinya, sistem seleksi harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.

Kedua, materi ujian harus merepresentasikan, atau disesuaikan dengan spesifikasi pekerjaan (job diskription) yang hendak ditempati. Misalnya yang dibutuhkan adalah guru bahasa Inggris, maka butir soal harus banyak dialokasikan, atau bisa mengungkap kemampuan seorang calon terhadap bahasa Inggris.

Ketiga, ujian CPNS tidak hanya tes tertulis saja tetapi juga menggunakan proses wawancara. Adapun model wawancara bisa disesuaikan dengan konteks calon, misalnya disepakati memakai wawancara tipe keperilakuan, kelompok dan sebagainya. Inti diadakan wawancara pada prinsipnya untuk mengungkap secara mendalam potensi-potensi yang dimiliki calon, terkait layak tidaknya calon pada posisi atau jabatan yang akan ditempatinya.

Keempat, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Artinya, mulai dari proses pengumuman penerimaan, proses seleksi, hingga penentuan calon yang diterima, harus diketahui masyarakat. Oleh karena itu, pengumuman tidak hanya melalui internet, dan papan pengumuman saja, tetapi harus diberitakan melalui media baik cetak maupun elektronik. Selama ini yang terjadi sebaliknya, pengumuman yang dilakukan hanya melalui internet—dalam waktu yang relatif singkat—sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya.

Tidak kalah pentingnya, perlu dibentuk tim independen yang memantau pelaksanaan seleksi. Tujuannya, berbagai kecurangan pada event penting itu bisa dihindari. Pada akhirnya, proses seleksi CPNS yang bersih dari KKN, berkualitas dan transparan merupakan salah satu cara mewujudkan agenda reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari output seleksi tersebut akan didapat CPNS yang kemampuan, personalitas dan kepribadiannya sesuai dengan jabatan atau tugas yang akan ditempatinya. Adanya CPNS yang memiliki integritas dan budi pekerti yang luhur secara langsung akan mewarnai tempat kerjanya secara khusus dan negara ini pada umumnya.

Akhirnya, pergeseran paradigma memang harus dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi kultural, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga pilar pemerintahan itu, harus bahu-membahu menciptakan tatanan dan sistem seleksi yang ideal. Jika hanya salah satu bagian saja yang berusaha, tetapi tidak didukung oleh bagian lain, sangat mustahil cita-cita mulia tersebut menjadi kenyataan. Semoga.[]

Peneliti utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarya

Sultan HB X & Dukungan Golkar

2008-10-22T13:36:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo *
Dimuat di Harian Joglosemar.
Edisi 20 Oktober 2008.

Hari ini merupakan peringatan ulang tahun yang ke-44 Partai Golkar (PG). Di usia yang tidak muda lagi, PG mestinya sudah mampu melaksanakan cita-cita yang diamanatkan para founding father. Lebih dari itu, PG harus mampu mempertahankan “Doktrin Karya Kekaryaan”, yang merupakan simbol perlawanan kelompok non-partisan terhadap budaya buruk Parpol. Kesadaran ini menjadi penting, pasalnya, dalam sistem multipartai para elite Parpol lebih sering fokus pada perebutan kekuasaan, memproduksi ketegangan atau konflik antar-kelompok pendukung, yang muaranya menimbulkan perpecahan bangsa.

Tidak dimungkiri, PG saat ini menjelma sebagai partai besar, partai terpopuler di kalangan anak muda, dan partai yang bakal dipilih oleh mayoritas pemilih pada Pemilu 2009. Hasil riset yang dilakukan Quest Research Indonesia (QRI) bekerja sama dengan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), menunjukkan bahwa PG menempati urutan pertama, yang dipilih 26 persen responden diikuti PDIP (25,7), Partai Demokrat (12), PKS (12), PKB (6,9), PAN (6,6), PPP (4) dan Partai Demokrasi Pembaruan (2,3). Sebelumnya, hasil survei yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS), menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang banyak dipilih responden bersama PDI Perjuangan jika pemilu dilakukan hari ini.

Tingginya kepercayaan masyarakat itu, harus disikapi secara arif oleh PG, dengan menempatkan calon legislatif (Caleg), atau Capres/Cawapres, yang benar-benar mumpuni, mendengar aspirasi rakyat akar rumput (grassroots), dan mampu menciptakan perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini.

Memang, dalam Rapat Pimpinan Nasional IV PG, telah terbentuk dua faksi terkait siapa kandidat Capres. Faksi Jusuf Kalla (JK) menghendaki agar Golkar mendukung kembali pencalonan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-JK. Tetapi, faksi lain, yakni Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), telah menyuarakan dukungan kepada Sultan Hamengku Buwono X. SOKSI merupakan salah satu ormas Tri Karya, pendiri PG bersama Kosgoro dan MKGR, pada 20 Oktober 1964.

Usulan nama di luar JK, kata Alfan Alfian (2008), tentu saja positif. Itu merupakan bagian menarik dari dinamika PG, mengingat skenario politik faksi JK tidak otomatis akan memperoleh dukungan bulat. Faktor dinamika politik amat mendasar sebelum ditetapkan hasil akhir pasangan Capres.

Nama Sultan HB X, belakangan meroket pascakeluarnya Keppres SBY (9/10/ 2008), yang “memaksa” raja Jawa itu mengingkari “Sabda Pandita Ratu” pada Pisowanan Agung. Pengangkatan itu terkait belum selesainya Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK). Masyarakat menganggap SBY, melalui juru bicara kepresidenan, berbuat aniaya karena menganggap Sultan HB X mengamini sistem “monarki absolut” di DIY. Kontroversi itu juga menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap SBY dan dinilai tidak mau belajar dari dirinya —yang dahulu dizalimi Megawati— ternyata justru tampil sebagai pemenang pada Pilpres 2004.

Kebersediaan Sultan diangkat kembali menjadi Gubernur DIY, sejatinya sebuah dilema, tetapi justru semakin mengharumkan namanya. Jika saja Sultan menerjemahkan falsafah Jawa ratu tan keno wola-wali kaku dan apa adanya, maka otomatis dia tidak akan bersedia menjadi Gubernur DIY, meski dipaksa oleh siapapun. Tetapi, Sultan HB X dengan kearifannya tidak memegang kuat-kuat falsafah itu, lantaran kecintaan terhadap rakyat atau kawulanya. Oleh karena itu, ia rela menjadi tumbal keharmonisan vertikal (antara gubernur dengan presiden), dan horisontal; yaitu ketentraman rakyat DIY yang akan terusik jika dirinya tidak mau diangkat lagi sebagai gubernur.

Sosok Karismatik
Jauh sebelum kontroversi itu, nama Sultan HB X sebenarnya sudah sangat populer. Menurut hasil survei yang dilakukan LSN bulan Januari-Mei 2008, Sultan HB X merupakan capres populer dan favorit, jauh melebihi Presiden SBY dan Megawati. Perihal kredibilitas, Sultan dikenal sebagai tokoh reformis yang berpenampilan kalem dan berwatak pluralis. Karakter ini dianggap sesuai dengan kondisi objektif Indonesia saat ini yang sangat plural. Pencalonan Sultan HB X juga dianggap sebagai salah satu strategi pencegahan anjloknya suara PG, karena menurunnya citra JK. Pendek kata, Sultan dinilai sekelas “kepala suku” yang mampu menggerakkan pasukannya di lapangan, dan mendongkrak perolehan suara pada Pemilu 2009.

Apalagi, kondisi kultural rakyat kita masih terbiasa dengan figur kepemimpinan karismatik tradisionalistik. Hal ini tidak lepas dari akar historisitas kepemimpinan kita yang selalu merujuk pada sebuah kerajaan. Hadirnya alam demokrasi yang sudah berjalan beberapa dasawarsa belum mampu memberi makna lain pada sosok kepemimpinan.
Kita bisa belajar dari suksesnya SBY meraih kursi presiden. Pada awalnya, ia hanya dicalonkan oleh beberapa partai kecil (gurem). Tetapi, sistem pemilihan presiden secara langsung memberikan keuntungan bagi SBY. Rakyat yang sebelumnya telah jatuh hati kepada sosok SBY yang elegan, tampan dan karismatik, langsung menjatuhkan pilihan untuk SBY.

Sultan HB X juga memiliki kriteria sebagaimana SBY. Penerimaan Sultan HB X terhadap rakyatnya dalam Pisowanan Agung, selain menimbulkan rasa haru, juga dirasakan sebagai tetesan embun di tengah dahaga rakyat yang haus teladan pemimpinnya. Di tengah atmosfer politik yang penuh hawa nafsu berburu kekuasaan, kepalsuan, kemunafikan, sikap oportunistik dan sikap menghalalkan cara, Sultan HB X menunjukkan kepemimpinan dan keteladanan sebagai wujud konsistensi dan keberpihakan Keraton pada kepentingan rakyat.

Momentum Pisowanan Agung yang diliput berbagai media menjadi semacam kampanye pendahuluan bagi Sultan untuk meraih simpati rakyat. Lebih-lebih para mahasiswa yang pernah hidup di Jogja, secara tidak langsung menjadi juru kampanye (jurkam) Sultan di daerah masing-masing. Pelan tapi pasti, kendaraan politik Sultan bakal menghantarkannya ke kursi presiden.

Pada akhirnya, figur Sultan HB X sebagai pemimpin karismatik dan linuwih sudah semestinya dirangkul oleh DPP Golkar —misalnya disandingkan dengan JK atau yang lain. Sultan HB X merupakan kendaraan politik yang sangat efektif pada Pemilu dan Pilpres 2009, maka jika terlambat, bukan tidak mungkin Sultan dirangkul oleh partai lain. Jika demikian, PG akan kehilangan salah satu kader ideal dan aset besar partai ini. Buktikan saja!

* Penulis adalah Peneliti Utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Menanti Sumbangsih Kaum Akademik

2008-10-20T05:44:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Suara Merdeka, Edisi 20 Oktober 2008

SEJARAWAN Sartono Kartodirdjo pernah mengkritisi para doktor, dosen, dan kaum intelektual di Indonesia. Mereka, kata Sartono, ibarat pohon pisang yang hanya berbuah sekali, selanjutnya vakum. Atau, sekali berkarya yakni ketika menyusun disertasi, setelah itu tamat dan tutup buku.

Tidak dimungkiri, para doktor dan kaum akademisi pada umumnya miskin dengan karya; entah karya tulis ilmiah (hasil penelitian), buku, apalagi artikel di media massa. Sebagai gambaran, di Universitas Gadjah Mada (UGM), lebih dari 300 guru besar yang dimiliki, hanya 30 persen saja yang melakukan penelitian (Kompas Jogja, 2/2/2007).

Pertanyaannya, jika UGM saja seperti itu, bagaimana dengan perguruan tinggi negeri (PTN) yang lain? Bagaimana dengan perguruan tinggi swasta (PTS)? Maka wajar, jika hadiah Nobel —penghargaan tertinggi terhadap karya seseorang di berbagai bidang— terutama masalah sains, ekonomi, sastra, dan perdamaian tidak pernah mampir di negeri ini.

Selain miskin karya, kaum intelektual itu, tidak pernah memiliki ide-ide ”gila”, atau melakukan penelitian yang luar biasa dan sangat urgen bagi kemanusiaan. Kaum intelektual, kata Fauzil Adhim (2006), dalam keseharian lebih dekat dengan dunia kata-kata.

Artinya, mereka lebih banyak terjun dalam kegiatan ceramah-ceramah, rutinitas akademik di kampus, entah mengajar, membimbing skripsi / tesis / desertasi, atau kegiatan akademik lainnya. Kegiatan ini memang tidak salah, hanya kurang tepat bagi kaum intelektual yang merupakan penyuluh masyarakat bawah (grass roots).

Bukan Ahlinya
Para dosen dan akademisi kampus pada umumnya memiliki tugas ganda. Artinya, selain membimbing mahasiswa, juga dituntut menjadi penyuluh dan pencerah bagi masyarakat di sekitarnya. Itu merupakan praksis nyata Tridarma dunia kampus, agar tidak sekadar di menara gading.

Misalnya, kaum akademisi mempublikasikan hasil penelitian atau rajin menulis artikel di media massa. Sayangnya, sedikit sekali akademisi yang mau menulis di media massa. Jika ada, kebanyakan sekadar mencari pencitraan, ketimbang memberikan pencerahan.

Akibatnya, media massa justru dibanjiri para penulis yang bukan ahlinya. Mereka kebetulan memiliki keterampilan menulis, atau mempu menyuguhkan tulisan yang sesuai dengan selera media massa. Wajar jika hasil analisis tentang sebuah hal menjadi kurang mendalam, parsial dan tidak jarang ”ngawur”. Berbeda tentunya dengan analisis dari pakarnya. Sebagai contoh, persoalan pendidikan akan lebih tajam jika ditulis oleh ahli pendidikan, atau persoalan hukum yang ditulis oleh ahli hukum, dan lain-lain.

Dunia akademik, kata Mahfud MD (2007), makin sering dinodai banyak kecurangan. Misalnya klaim secara sepihak karya tulis orang lain (shadow writer), dosen yang sampai hati menjiplak skripsi, tesis atau desertasi mahasiswa yang dibimbingnya dan sebagainya. Bahkan, banyak dosen yang melakukan penelitian atas pesanan pihak-pihak tertentu. Misalnya penelitian yang dilakukan Jurusan Komunikasi UGM serta Pusat Pengkajian dan Pelatihan Ilmu Sosial-Ilmu Politik (P3-ISIP) Universitas Indonesia. Kedua lembaga itu telah meneliti pemberitaan majalah Tempo dan Koran Tempo mengenai dugaan korupsi penggelapan pajak Asian Agri.

Tidak Terbiasa
Tampaknya, kengganan akademisi menulis di media massa disebabkan beberapa hal. Pertama, mereka tidak memiliki keterampilan menulis. Ketika masih menjadi mahasiswa, mereka terlalu konsen pada studi dan kegiatan akademik lainnya. Mereka tidak mau menyempatkan sedikit waktunya untuk bergabung dengan unit kegiatan mahasiswa (UKM) kepenulisan, atau komunitas-komunitas kepenulisan lainnya. Bagi mereka, menulis bukan sesuatu yang penting, ketimbang dunia akademiknya. Akibatnya, mereka tidak memiliki skill menulis, hingga diangkat menjadi dosen.

Kedua, rutinitas akademik. Banyak dosen mengkambinghitamkan rutinitas akademik, sebagai alasan mereka tidak menulis. Waktu mereka konon habis untuk kegiatan tersebut. Hemat penulis, rutinitas akademik bukan kendala, masih banyak waktu tersisa hanya untuk menulis artikel pendek media massa (hanya sekitar 5.500-6.500 kata). Mestinya, rutinitas itu justru mengilhami banyak tulisan, bukan menjadi kambing hitam.

Ketiga, model atau ragam bahasanya. Kaum dosen terbiasa menulis dengan bahasa ilmiah, sementara media massa menggunakan ragam bahasa ilmiah popular. Kedua ragam bahasa ini memang memiliki perbedaan. Ragam bahasa ilmiah misalnya, cenderung mengikuti tata aturan formal Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), kering, dan kaku. Sementara ragam ilmiah populer lebih komunikatif dan dapat diterima seluruh lapisan masyarakat. Tentu saja, dosen sangat kesulitan menyesuaikan dengan bahasa model tersebut. Memang, ada beberapa dosen ahli yang mampu mengatasinya, karena kebetulan ketika masih menjadi mahasiswa terbiasa menulis di media massa. Kenyataan ini menjadi dilema. Di satu sisi kerja dosen adalah mencerahkan masyarakat, sementara di sisi lain media atau saluran pencerahan tidak bisa menjembatani.

Hemat penulis, sudah saatnya model ragam bahasa ilmiah akademik diselaraskan dengan ragam bahasa ilmiah popular (bahasa media massa). Tujuannya, agar ide-ide cerdas dan pemikiran positif kaum dosen bisa lebih dekat dan bermanfaat bagi masyarakat. Bukankah dengan mentradisikan penggunaan ragam bahasa ilmiah popular di kalangan dosen, tidak bertentangan dengan metode ilmiah yang menjadi ”jargon” dunia akademik?
Meski demikian, independensi, keberpihakan kepada masyarakat, dan kejujuran harus diletakkan sebagai kerangka acuannya. Sebab menulis adalah bekerja untuk keabadian. Artinya, kejujuran dan kebenaran pembacaan akan realitas kehidupan yang terpancar dalam tulisan yang kita suguhkan, bakal terus memengaruhi pembacanya.

Kita pun sudah ikut menyumbangkan nilai positif bagi peradaban masyarakat. Sebaliknya, karya tulis yang dimulai dengan pembacaan keliru dan dibalut dengan kebohongan —meski hanya secuil— bakal merugikan masyarakat pembaca. Sudah saatnya hasil penelitian yang menghabiskan banyak waktu, harta, dan tenaga, tidak hanya menumpuk di ruang sempit dan pengap. Karya-karya tersebut mesti bersilaturahmi, membimbing, dan menjawab persoalan krusial dalam masyarakat.[]
—Agus Wibowo, peneliti utama pada FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Pendidikan dan Problem Pengangguran

2008-10-11T07:58:00.002+07:00

Oleh Agus Wibowo *

Dimuat Harian Pikiran Rakyat, Edisi Kamis 9 Oktober 2008
"Problem pelik yang dihadapi Indonesia—dan negara-negara berkembang pada umumnya—adalah masalah pengangguran, khususnya pengangguran terdidik. Menurut data BPS (2007), jumlah sarjana yang menjadi pengangguran terus mengalami kenaikan. Tahun 2004 baru 348.000, tahun 2005: 385.418, tahun 2006: 673. 628, dan tahun 2007 menjadi 740.206 orang. Jumlah itu, kata Fasli Jalal (2008), akan terus mengalami kenaikan karena setiap tahunnya, akan ditambah 323.902 sarjana lulus dari berbagai perguruan tinggi (PT)."Sarjana yang menganggur itu, kebanyakan lulusan program studi noneksakta (ilmu sosial, hukum, pendidikan, dan politik). Proporsinya, dari 2,2 juta mahasiswa Indonesia, 78% di antaranya menempuh kuliah di bidang studi pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, sedangkan 12 persen di bidang teknologi, dan hanya 10 persen yang menempuh kuliah di bidang sains.

Fenomena kelebihan tenaga kerja terdidik sebagaimana diuraikan, tentu saja menimbulkan keprihatinan kita bersama. Itu artinya, ada ketimpangan dan ketidakterkaitan (mismatch) antara pendidikan di PT dengan dunia kerja. Ketimpangan artinya jenis-jenis kompetensi atau keterampilan yang disediakan PT tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sementara itu, ketidakterkaitan menunjukkan adanya orientasi kurikulum pembelajaran yang tidak memiliki relevansi dengan dunia kerja. Pertanyaannya kemudian, bagaimana PT menyiasati problem pengangguran lulusannya? Upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan mahasiswa agar ketika lulus tidak jadi pengangguran terdidik?

Politik dan budaya
Persoalan pengangguran, kata Paulo Freire (2004:35), selain disebabkan persoalan budaya dan sistem pendidikan, juga kental dengan nuansa politis. Sebagaiman persoalan buta huruf dan kemiskinan, pengangguran adalah isu sensitif. Isu itu akan terus digulirkan para caleg, politisi parpol, capres dan cawapres, guna meningkatkan popularitas mereka.

Semakin sering dan semakin rajin para kandidat itu memasang iklan kemiskinan, pengangguran, dan buta aksara, popularitas mereka semakin tinggi dalam berbagai polling dan survei. Sayangnya, popularitas yang diraih sang kandidat, tidak mendorongnya untuk melakukan kerja nyata menurunkan angka pengangguran. Problem pengangguran hanya selalu dijadikan "kuda troya" elite dalam meraih kedudukan dan kekuasaan.

Bagi pemerintah, isu pengangguran adalah ancaman. Sebab, isu itu secara langsung menjadi indikator berhasil-tidaknya pembangunan. Semakin tinggi angka pengangguran, semakin mudah bagi oposisi menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Karena terlampau sibuk mengurusi oposisi, pemerintah sering lupa pada tugasnya menekan laju pengangguran.

Aspek politik dan pemerintahan yang selalu kontras dengan pengangguran, masih diperparah dengan budaya gengsi, dan rendahnya etos kerja kaum muda terdidik. Para sarjana itu, merasa gengsi bila tidak bekerja di perkantoran, atau menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Akibatnya, mereka tidak mampu melihat potensi diri dan kompetensi yang dimiliki.

Pada aspek pendidikan, pengangguran disebabkan tidak adanya relevansi dan kesejajaran (link and match) kurikulum pendidikan dengan dunia kerja. Kurikulum yang dibuat, belum mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian SDM, yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Begitu lulus, mereka kebingungan karena ilmu yang dimilikinya tidak dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan.

Karena tuntutan kompetensi pula, PT sering salah langkah. Kita sering mendengar kabar beberapa PT yang hanya membuka program atau jurusan yang sesuai dunia kerja. Itu artinya, PT bukan lagi mencetak generasi ideal yang unggul dalam ilmu dan kepribadian, tetapi menjadi pemasok tenaga kerja bagi industri atau korporasi. Pada sistem pendidikan seperti itu, dasar-dasar intelektualitas mahasiswa menjadi sangat lemah, yang ditandai dengan tidak mampu menalar secara kritis, mengungkap gagasan, kurang mandiri, dan sebagainya. Mereka hanya menjadi robot-robot yang terampil secara psikomotorik saja.

Kreatif dan mandiri
Peringatan hari sarjana baru-baru ini, harus dijadikan momentum untuk mengubah orientasi mahasiswa, dan kaum muda pada umumnya. Mereka harus bangkit dari kekhawatiran, dan menjadikan fenomena pengangguran sebagai "palu godam" untuk memperbaiki diri. Ketika duduk di bangku kuliah, kata Suharsimi Arikunto (2008), mereka harus membekali diri dengan berbagai keterampilan; misalnya keterampilan bahasa asing (Inggris, Prancis, Jerman, dsb.), komputer, ketrampilan finansial, keahlian komunikasi, jaringan kerja (networks), dan sebagainya.

Ketika menjadi sarjana, mereka harus memanfaatkan ilmu dan kreativitas yang dimiliki, untuk menciptakan lapangan kerja. Langkah kreatif dan mandiri itu, akan meningkatkan kredibilitas seorang sarjana, dibandingkan dengan mereka yang tidak mengenyam pendidikan.

Tidak kalah pentingnya, dunia pendidikan harus memperbaiki sistem dan orientasi kurikulumnya. Selain membekali anak didik dengan ilmu pengetahuan, juga harus memperbesar peluang berkembangnya kapasitas kepribadian, seperti tumbuhnya sikap inovatif, kreatif, inisiatif, dan kewiraswastaan. Melalui model pendidikan seperti itu, diharapkan muncul wiraswasta-wiraswasta modern, yang merupakan merupakan bagian integral dari transformasi ekonomi, sebagai akibat dari perkembangan industrialisasi. Pada akhirnya, problem pengangguran merupakan musuh bersama segenap elemen bangsa. Maka, segenap pihak harus bahu-membahu mencari jalan keluar agar problem pelik itu bisa diselesaikan. Semoga.[]

* Penulis, peneliti utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengatasi Problem Urbanisasi

2008-10-07T10:04:00.002+07:00

Oleh Agus Wibowo *
Dimuat Harian Bali Pos, Edisi Senin, 6 Oktober 2008.

"Perilaku urbanisasi, selain untuk mempertahankan hidup dalam konteks ekonomi, sosial, politik, maupun budaya, juga dipicu adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Akibatnya, wilayah perkotaan menjadi magnet menarik bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan."

Urbanisasi menemukan momentumnya setiap tahun sekali, yakni usai mudik Lebaran. Pada momen itu, aparat yang menangani masalah kependudukan di kota-kota besar dipusingkan dengan kehadiran 'warga baru' yang selalu meningkat. Pertanyaannya kemudian, bagaimana sebaiknya kota-kota besar menyiasati laju urbanisasi itu? Kebijakan mengurangi kaum urban, sejatinya serba dilematis. Di satu sisi, problem sosial kependudukan yang diakibatkan penyempitan hunian, berkelit-berkelindan dengan persoalan tenaga kerja.

Kaum urban itu, tidak seluruhnya tertampung pada lapangan kerja yang tersedia, sehingga mereka akan menjadi pengangguran. Persoalannya ternyata tidak berhenti sampai di situ, karena para penganggur itu akan menciptakan problem baru berupa meningkatnya tindak kejahatan atau kriminalitas.

Di sisi lain, kebijakan itu jelas tidak manusiawi. Bukankah dalam UUD 1945, tidak ada larangan setiap warga negara asli untuk mendapat kehidupan layak, dengan menempati daerah mana pun di Indonesia? Bukankah mereka datang ke kota-kota besar, semata-mata untuk mengubah nasib?

Bertahan Hidup
Perilaku urbanisasi, kata Wilkinson (1973), motif utamanya untuk mempertahankan hidup dalam konteks ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Ketika lapangan pekerjaan di desa tidak tersedia, sementara tuntutan ekonomi keluarga harus dicukupi, maka merantau adalah sebuah keharusan. Sebab, semakin berlama-lama menganggur di desa, keluarga akan semakin menderita.

Selain itu, urbanisasi juga dipicu adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Akibatnya, wilayah perkotaan menjadi magnet menarik bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan. Dengan demikian, urbanisasi sejatinya merupakan suatu proses perubahan yang wajar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat (Stark, 1991).

Di Indonesia, persoalan urbanisasi sudah dimulai dengan digulirkannya beberapa kebijakan 'gegabah' orde baru. Pertama, adanya kebijakan ekonomi makro (1967-1980), di mana kota sebagai pusat ekonomi. Kedua, kombinasi antara kebijaksanaan substitusi impor dan investasi asing di sektor perpabrikan (manufacturing), yang justru memicu polarisasi pembangunan terpusat pada metropolitan Jakarta. Ketiga, penyebaran yang cepat dari proses mekanisasi sektor pertanian pada awal dasawarsa 1980-an, yang menyebabkan kaum muda dan para sarjana, enggan menggeluti dunia pertanian atau kembali ke daerah asal.

Tampaknya, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini kecuali segera mencari solusi agar persoalan urbanisasi tidak menimbulkan problem sosial yang berlarut-larut. Program 'Bangga Suka Desa' yang pernah digulirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu, sejatinya juga untuk mengentaskan persoalan urbanisasi ini. Sayangnya, program ini tidak disertai dengan penyediaan sentra ekonomi yang merata, serta dibarengi dengan penyadaran kultural. Kekayaan budaya dan kearifan lokal yang mestinya diangkat menjadi salah satu aspek penggerak ekonomi -- dengan menjadi desa wisata misalnya -- kurang disosialisasikan dengan menarik. Akibatnya, penduduk desa lebih senang merantau ke kota ketimbang berdiam di desa.

Pemisahan Kawasan
Pemerintah sebagai pembuat keputusan, juga perlu belajar dari negara-negara maju yang berhasil mengatasi persoalan urbanisasi. Amerika Serikat misalnya, yang menyiasati urbanisasi dengan memisahkan pusat pemerintahan di Washington DC, dan pusat ekonomi di New York. Dengan demikian, hanya New York yang diserbu urbanisasi, sementara Washington DC tetap stabil. Strategi itu cukup berhasil karena angka urbanisasinya tidak mengalami peningkatan.

Demikian halnya dengan Vietnam, negara ini juga cerdas menekan angka urbanisasi. Walaupun pembangunan pada bidang perdagangan, industri, dan properti, gencar dilakukan, terutama di Ho Chi Minh, pemerintah mereka tetap melakukan komitmen tinggi terhadap bidang pertanian. Artinya, ada jaminan lahan pertanian tidak akan beralih fungsi (misalnya berubah menjadi perumahan, real estate, dan lain-lain). Hasilnya, petani merasa tenang dan bisa berkonsentrasi bertani tanpa harus menjadi urban di kota.

Selain ibu kota provinsi, ibu kota negara yang berperan sebagai pusat pemerintahan, masih berperan sebagai sentra ekonomi. Akibatnya, kepadatan penduduk dan berbagai masalah sosial tidak pernah terselesaikan. Jika belajar dari Amerika dan Vietnam, mestinya Jakarta hanya berperan sebagai pusat pemerintahan saja, sementara pusat ekonomi dan pendidikan harus diperbanyak di kota-kota penyangga (satelit). Sedangkan desa tetap diprioritaskan sebagai kawasan pertanian dan perkebunan saja.

Tidak dimungkiri, semua kebijakan, perangkat aturan, dan program yang telah disusun guna mengatasi problem urbanisasi tidak ada yang salah. Pendek kata, semua bertujuan mulia, baik, meski belum sempurna. Kelemahannya terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksananya yang tidak memungkinkan -- bisa dibilang rendah. Pada gilirannya, sering berlaku the wrong man on the right place dalam setiap pelaksanaan kebijakan. Bukan saja pelaksanaan kebijakan yang salah sasaran, bahkan tidak jarang menimbulkan persoalan baru lantaran ketidaktahuan tersebut.

Selama penanganan urbanisasi dari tingkat kebijakan hingga pelaksananya tidak matching dan hanya dilihat dari satu dimensi, hanya akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Pada akhirnya, urbanisasi harus dilihat sebagai persoalan bangsa, bukan hanya persoalan pemerintah.[]

* Penulis, peneliti pada FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Kesalehan Kultural Tradisi ”Syawalan”

2008-10-03T09:46:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo

Dimuat Harian Sinar Harapan Edisi Selasa, 30 September 2008

Setiap tradisi yang mampu bertahan lama, pastilah melalui proses evolusi kebudayaan yang panjang dan memiliki kesamaan akar historis. Evolusi yang diikuti akulturasi itu, pada akhirnya menimbulkan keselarasan dan kecocokan dengan masyarakat penganutnya. Tesis itu, sangat relevan diajukan guna mengungkap tradisi ”syawalan”, yang dilakukan oleh masyarakat Jawa secara turun-temurun.

Istilah syawalan atau sering disebut halal bihalal, memang berasal dari bahasa Arab. Uniknya, istilah itu tidak dikenal oleh masyarakat Arab, karena memang tidak terdapat dalam tradisi dan kebudayaan mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syawalan memiliki arti “acara maaf-memaafkan” pada hari Lebaran. Sementara, istilah halal bihalal merupakan kata majemuk yang terdiri atas pengulangan kata ba-hasa Arab halal (baik atau diperbo-lehkan) yang diapit satu kata peng-hubung ba (Quraish Shihab, 1992).

Tradisi syawalan, kata Umar Kayam (1997), merupakan kreatifitas akulturasi budaya Jawa dan Islam. Ketika Islam hendak bersinggungan dengan budaya Jawa, timbul ketegangan-ketegangan yang muaranya menimbulkan disharmoni. Melihat fenomena itu, para ulama Jawa lantas menciptakan akulturasi-akulturasi budaya, yang memungkinkan agama baru itu diterima oleh masya-rakat Jawa. Singkatnya, para ulama di Jawa dahulu dengan segenap kearifannya, mampu memadukan kedua budaya yang bertolak belakang, demi kerukunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sungkeman dan Ketupat

Siapa yang mula-mula mengenalkan tradisi syawalan, belum diketahui secara pasti. Menurut Ibnu Djarir (2007), tradisi syawalan dirintis oleh KGPAA Mangkunegara I, yang terkenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Dalam rangka menghemat waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, maka setelah salat Idul Fitri diadakan pertemuan antara Raja dengan para punggawa dan prajurit secara serentak di balai istana. Semua punggawa dan prajurit, dengan tertib dan teratur melakukan sungkem kepada raja dan permaisuri.

Tradisi sungkem yang merupakan inti kegiatan syawalan, mengalami perluasan seiring dengan perkembangan zaman. Sungkeman saat ini dilakukan kepada semua orang tua. Makna sungkeman itu, sejatinya sangat mulia dan terpuji. Sebagai lambang penghormatan kepada yang lebih tua, dan permohonan maaf.

Seusai sungkeman, biasanya dilakukan jamuan makan dengan menu utama ketupat yang disebut kupat luar. Bagi masyarakat Jawa, ketupat memiliki makna filosofi yang dalam. Biasanya dibuat dari tiga bahan utama, yaitu janur kuning, beras, dan santan. Janur kuning atau pelepah daun kelapa muda, merupakan lambang tolak bala atau penolak bahaya. Kemudian, beras sebagai simbol kemakmuran, dianggap sebagai doa agar masyarakat diberi kelimpahan kemakmuran setelah hari raya. Sementara santan (sari buah kelapa) yang dalam bahasa jawa disebut santen, berima dengan kata ngapunten, yang berarti memohon maaf.

Kata Kupat Luar sendiri berasal dari kata “Pat” atau “Lepat” (kesalahan) dan “Luar” yang berarti di luar, atau terbebas atau terlepas. Maknanya, dengan memakan ketupat, orang diharapkan akan ingat kembali bahwa mereka sudah terlepas dan terbebas dari kesalahan. Selanjutnya, mereka berkewajiban untuk saling meminta dan memberi maaf agar kebebasan itu benar-benar sem-purna. Makna yang lain, ketupat berasal dari singkatan Ngaku Lepat yang berarti mengakui kesalahan. Maknanya, dengan tradisi ketupat diharapkan setiap orang mau mengakui kesalahan, sehingga memudahkan diri untuk memaafkan kesalahan orang lain. Singkatnya, semua dosa yang ada akan saling terlebur bersamaan dengan hari raya idul fitri.

Adapun bentuk ketupat yang persegi, menjadi simbol atau perwujudan cara pandang kiblat papat lima pancer. Cara pandang itu menegasikan adanya harmonisasi dan keseimbangan alam: empat arah mata angin utama, yaitu timur, selatan, barat, dan utara yang bertumpu pada satu pusat. Maknanya, manusia dalam kehidupan, ke arah manapun dia pergi, hendaknya tidak pernah melupakan pancer yaitu Tuhan yang Maha Esa.

Merekatkan Persatuan

Kiblat papat lima pancer ini, dapat juga diartikan sebagai empat macam nafsu manusia, yaitu amarah, yakni nafsu emosional, aluamah atau nafsu untuk memuaskan rasa lapar, supiah adalah nafsu untuk memiliki sesuatu yang indah, dan mutmainah, nafsu untuk memaksa diri. Keempat nafsu ini yang ditaklukkan orang selama berpuasa. Jadi, dengan memakan ketupat orang disimbolkan sudah mampu menaklukkan keempat nafsu tersebut.

Tradisi syawalan yang dilakukan oleh Pangeran Sambernyawa itu, kini dilestarikan oleh organisasi-organisasi Islam, maupun instansi pemerintah dan swasta dengan istilah halal bihalal. Menariknya, peserta halal bihalal, tidak hanya umat Islam, tetapi seluruh warga masyarakat dari berbagai pemeluk agama, suku, ras dan golongan. Tradisi itu bukan lagi milik umat Islam dan masyarakat Jawa saja, tetapi menjadi milik segenap bangsa Indonesia. Tradisi ini juga kaya dengan kearifan dan kesalehan yang relevan dengan konteks kekinian.

Ia bisa diartikan sebagai hubungan antarmanusia untuk saling berinteraksi melalui aktivitas yang tidak dilarang, plus mengandung sesuatu yang baik dan menyenangkan. Maka, berhalal bihalal, mestinya tidak semata-mata dengan memaafkan melalui perantara lisan atau kartu ucapan selamat saja, tetapi harus diikuti perbuatan yang baik dan menyenangkan bagi orang lain khususnya yang diajak berhalal bihalal.

Syawalan juga merekatkan persatuan dan kesatuan, dan mendorong orang untuk jujur. Adanya kerelaan untuk saling memaafkan, sudah membuktikan mencairnya individualitas, strata sosial, egoisme, sektarian dan sebagainya. Orang juga dituntut untuk jujur, mau mengakui kesalahan dan lantas meminta maaf.

Kejujuran dan kerelaan hati untuk memaafkan ini, merupakan terapi psikologis yang sangat ampuh bagi setiap orang. Pasalnya, dengan lepas dan hilangnya dosa-dosa, orang akan merasa damai, tenang dan tentram. Pada akhirnya, dalam masyarakat yang kian terkepung aneka kepentingan primordial atau kepentingan yang mengatasnamakan apa pun yang eksploitatif dan tiranik, penuh konflik kepentingan bahkan sampai pertikaian atau perang, Idul Fitri dengan tradisi syawalannya, diharapkan mampu menghadirkan kesejukan, keharmonisan, dan obat-obat kemanusiaan lainnya. Selamat hari raya Idul Fitri 1429 H, Mohon maaf lahir dan batin.[] Penulis adalah pemerhati masalah sosial keagamaan, penggiat Komunitas Aksara Yogyakarta.

Apresiasi Sastra dan Problem Bahasa

2008-09-28T09:19:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo

Dimuat Harian Lampung Post, 28 September 2008

Sastra, kata William Henry Hudson dalam Introduction to the Study of Literature (1960), selalu menyumbangkan nilai positif bagi kemanusiaan. Itu karena anasir-anasir yang dicipta bertalian erat dengan penikmatan ragawi dan rohani manusia seperti olah rasa, cipta dan karsa. Lewat kelembutan dan kehalusannya, lanjut Hudson, sastra mampu membangkitkan emosi luhur sekaligus menjembatani sifat fitrah manusia yang cinta akan keindahan.
Ketika hendak berkomunikasi dengan pembaca, sastra membutuhkan sarana atau mediasi, yaitu bahasa. Singkatnya, sastra mengguratkan hasil pencarian imajinasi itu dalam rangkaian kata dan bahasa yang tertata amat indah. Maka, peran bahasa menurut Slamet Mulyana (1964), sangat vital dan tidak bisa dianggap sepele.
Pertanyaannya kemudian, apakah ada hubungan antara penguasaan bahasa, mutu bahasa, dan apresiasi seseorang terhadap karya sastra? Tentu saja ada korelasi sangat signifikan. Sebab, kedalaman dan penguasaan bahasa seseorang akan memberinya kemudahan untuk menangkap pesan, pengetahuan, hiburan, atau ancaman yang dibawa teks (termasuk sastra), termasuk kemudahan menyampaikan pengetahuan itu pada orang lain.
Maka, benar kata Seno Gumira Ajidarma (2007), bahasa itu menentukan corak berpikir tentang sesuatu, ekpresi imajinasi, dan pengetahuan seseorang. Singkatnya, bahasa adalah batas pengetahuan dan batas apresiasi budaya seseorang.
Fakta itu juga saya alami ketika menyimak Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) membacakan karya sastra maupun orasi budaya yang disampaikan setiap malam tengah bulan. Demikian juga ketika mendengar Mustofa W. Hasyim, Hamdy Salad, Indra Trenggono, Agus R. Sarjono, Beni Setia, dan sastrawan lainnya membaca karyanya. Para sastrawan dan penyair itu, karena penguasaan bahasa, mampu menangkap pesan teks--baik yang tersurat maupun tidak--secara apik, yang selanjutnya dikomunikasikan kepada audience sastra. Karena penguasaan bahasa pula, audience sekitar saya ada yang menangis terharu, gusar, atau hanya melongo (baca; tak tahu apa-apa).
Dari analisis itu, tepat pendapat Slamet Mulyana bahwa besar kecilnya apresiasi masyarakat terhadap karya sastra ditentukan penguasaan bahasa. Sayangnya, sistem pendidikan kita tidak menanamkan penguasaan keterampilan bahasa itu pada anak didik. Dalam kegiatan pembelajaran, guru lebih sering menekankan teori dan pengetahuan bahasa, daripada mengutamakan keterampilan berbahasa. Dengan kata lain, pengajaran bahasa Indonesia cenderung membawa siswa belajar tentang bahasa daripada belajar berbahasa, aspek kognitif lebih diutamakan daripada aspek psikomotorik.
Kurikulum pengajaran bahasa, tulis St. Kartono (2007), benar silih berganti, mulai dari Kurikulum 1975, 1984, 1994, hingga 2006. Namun demikian, pendekatan pembelajaran bahasa yang mendasari kurikulum itu belum beranjak dari pendekatan struktural menuju pendekatan komunikatif. Belum lagi keterbatasan alokasi waktu, di mana untuk SMA hanya disediakan waktu empat jam pelajaran tiap minggu.
Bandingkan dengan pelajaran IPA, Matematika, Fisika dan ilmu-ilmu eksak lainnya. Anehnya, kurikulum itu dengan tegas mensyaratkan kenaikan kelas atau kelulusan dengan nilai bahasa Indonesia bukan merah.

Keterbatasan Bahasa
Problem pengajaran bahasa masih diperparah dengan kualitas bahasa Indonesia sendiri, ketika dipersandingkan dengan bahasa dunia lainnya. Bahasa kita (Indonesia) tidak mampu menangkap dan menerjemahkan semua letupan atau "ujaran" sastra. Fenomena ini dikeluhkan hampir semua sastrawan kita, salah satunya Otto Sukatno C.R. (2007).
Menurut Otto, lantaran sempitnya perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia, sastrawan kita sering meminjam istilah bahasa asing. Akibatnya, produk sastra menjadi elitis karena maknanya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu (yang paham bahasa lain). Produk sastra menjadi kehilangan pembacanya sehingga tidak banyak memberi kontribusi pada kehidupan manusia.
Keterbatasan bahasa kita, semakin terasa tatkala menerjemahkan karya sastra atau pemikiran bahasa lain (Inggris, Arab, Spanyol, Prancis, India dan sebagainya). Naskah asli misalnya hanya sekitar 100 lembar, tetapi begitu diterjemahkan menjadi 200 lembar atau lebih. Karena keterbatasan perbendaharaan kosakata pula, bahasa kita sering memenggal atau mendangkalkan rasa bahasa aslinya.
Ketika membaca dan mengapresiasikan karya-karya besar semacam Wordsworth, Mahabarata, Ramayana, dan Mary Shelley, mestinya hati kita akan takjub dan bergetar. Akan tetapi justru sebaliknya, karya besar itu terasa biasa-biasa saja dan tak mampu menggugah relung batin kita. Ini artinya, bahasa kita boros kata tetapi dangkal makna.
Selain aspek pengajaran, problem bahasa juga tidak lepas dari peran politik dan kekuasaan. Pemerintah Orde Baru (Orba) misalnya, sering menempatkan bahasa sebagai komoditi kekuasaan yang sering dipolitisi. Orba dengan sistem sentralistik dan totaliter, mengharuskan keseragaman di setiap lini kehidupan, termasuk bahasa. Maka, dikeluarkanlah aturan baku penggunaan bahasa yang disebut dengan "Ejaan Yang Disempurnakan" (EYD).
Di satu sisi, adanya peraturan yang ketat terhadap masuknya berbagai kosakata asing bertujuan meneguhkan identitas kebangsaan kita. Tetapi di sisi lain, aturan itu justru menyempitkan ruang apresiasi bahasa terhadap teks-teks sastra asing.
Tampaknya, tidak ada pilihan lain bagi kita selain terus membenahi model pengajaran dan kualitas bahasa Indonesia. Pertama, pengajaran bahasa harus menjadi proses pembiasaan berbahasa yang baik dan benar.
Para guru harus menjadi teladan bagi anak didiknya dalam penguasaan keterampilan berbahasa. Sebab, kebiasaan berbahasa anak didik hanya dapat dibentuk dalam suasana disiplin para guru bahasa Indonesia itu sendiri. Maka, para guru bahasa harus mempunyai kebiasaan membaca, terbuka dengan pemikiran baru, dan membiasakan menulis, sehingga merangsang siswa untuk melakukan hal yang sama. Singkatnya, para guru bahasa Indonesia tidak sekadar sebagai pengajar, tetapi juga menempatkan diri sebagai pendidik yang membangun kebiasaan berbahasa para siswanya.
Kedua, adanya kebijakan pemerintah yang memberi kebebasan bagi para pakar bahasa untuk mengkaji dan meneliti unsur-unsur kebudayaan kita sehingga menemukan istilah-istilah, padanan kata atau kosakata yang bisa menerjemahkan berbagai simbol bahasa di dunia.
Jika bahasa kita tidak terus berbenah, dia tidak akan sanggup menerjemahkan simbol-simbol bahasa dunia, dan dengan demikian tidak akan menjadi alat komunikasi yang efektif. Hanya dengan perbendaharaan kosakata yang lengkap, bahasa kita dapat menangkap rasa bahasa lain atau paling tidak mendekati rasa bahasa aslinya. Semoga.[] Pemerhati Sastra, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Kesalehan Kultural Tradisi Mudik

2008-09-26T07:33:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo

Dimuat Harian Suara Merdeka, Edisi Jum'at, 26 September 2008

TIDAK lama lagi, kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1429 H. Sebagian perantau yang bekerja di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan, Bali, dan Bandung sudah atau sedang bersiap-siap pulang ke kampung halaman masing-masing. Gejala ini disebut dengan istilah mudik, dan amat populer menjelang berakhirnya bulan puasa, khususnya di kalangan perantau dari Jawa.

Saat ini tradisi mudik telah menjadi kebutuhan semua elemen bangsa, bukan hanya monopoli umat Islam semata. Pendek kata, tradisi mudik benar-benar perilaku khas, sekaligus salah satu kearifan lokal adiluhung yang patut dilestarikan bangsa ini.

Siapa yang mula-mula menggunakan istilah mudik, belum diketahui secara pasti. Yang jelas, istilah itu sudah lama tercatat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Poerwadarminta (1976). Dalam kamus yang disusun Badudu-Zain (1994), dan Abdul Chaer (1976), dikatakan bahwa mudik berarti ‘’pulang ke udik, atau pulang ke kampung halaman bersamaan dengan datangnya hari lebaran’’.

Tradisi mudik, kata Umar Kayam (2002), mulanya merupakan tradisi primordial masyarakat petani Jawa yang sudah ada jauh sebelum Kerajaan Majapahit. Kegiatan itu dulu digunakan untuk membersihkan pekuburan atau makam leluhur, yang disertai upacara doa bersama kepada dewa-dewa di kahyangan. Tujuannya, agar para perantau diberi keselamatan dalam mencari rezeki, sementara keluarga yang ditinggalkan tak dirundung petaka.

Tetapi setelah pengaruh agama Islam masuk ke tanah Jawa, tradisi tersebut berangsur-angsur terkikis, karena dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia dan masuk dalam katagori syirik. Meski demikian, peluang kembali ke desa setahun sekali itu muncul kembali lewat momentum Idul Fitri.

Tak Masuk Akal

Kita akan menemukan banyak hal yang unik dan tidak masuk akal dalam tradisi mudik. Pertama, secara finansial, mudik memerlukan biaya yang tidak sedikit. Anehnya, para pemudik tidak pernah mempersoalkannya. Para pemudik, kata Jacob Sumarjan (2007), berkeyakinan bahwa harta dunia bisa dicari, tetapi mukjizat atau berkah ruhani ketika munggah dan mudik itu tak bisa dibeli dengan harta benda atau tergantikan dengan materi apapun.

Kedua, mudik mampu menjadi terapi batin (psikologis) yang ampuh. Ketika masyarakat perkotaan dihadapkan pada persoalan ruang kehidupan yang makin sempit, carut-marut dunia politik dan moralitas bangsa, mereka akan mengalami tekanan psikologis. Untuk menyembuhkan penyakit itu, orang kota harus bersunyi-sunyi dengan pergi ke daerah yang tenang, damai, dan jauh dari hiruk-pikuk persoalan duniawi. Pendek kata, orang perlu melepaskan penat tersebut dengan rileks, curhat atau bersilaturahmi/mengunjungi karib dan kerabat terdekat. Untungnya, dalam khazanah budaya kita terdapat sebuah tradisi yang khas, sekaligus pengobat persoalan batin tersebut, yaitu tradisi mudik! Maka ketika mudik, segala beban itu cair seketika, karena menatap wajah-wajah lugu penduduk desa, penuh kasih sayang, dan tanpa pamrih. Begitu hendak kembali ke tempat kerja, semangat telah pulih kembali. Harapan untuk bertemu kembali dengan kampung halaman di tahun berikutnya menjadi motivasi bekerja keras dan mengumpulkan uang guna mudik kembali.

Ketiga, mudik menjadi sarana orang mengingat sangkan paraning dumadi atau asal-usulnya. Para pemudik yang berbondong-bondong itu, kata Cak Nun (1994), sedang memenuhi tuntutan sukmanya untuk bertemu dan berakrab-akrab kembali dengan asal-usulnya. Singkatnya, mereka berusaha berikrar bahwa ia berasal dari suatu akar kehidupan: komunitas etnik, keluarga, sanak famili, bapak-ibu, alam semesta, serta berpangkal (dan berujung) di Allah SWT melalui runtutan akar historisnya. Kesadaran seperti itu tampak dari para pemudik yang berusaha sedapat mungkin berada di tengah-tengah keluarga, sebelum salat Idul Fitri.

Keempat, tradisi mudik acapkali menjadi momen unjuk diri. Para pemudik berlomba-lomba menunjukkan eksistensi keberhasilannya di perantauan pada penduduk asli. Pada gilirannya timbul kecemburuan sosial di masyarakat. Selain itu, budaya pamer ini tidak jarang menimbulkan disharmoni yang mengganggu kesahduan Idul Fitri itu sendiri.

Pendapatan Daerah

Ketika berlangsung tradisi mudik, aliran dana sudah pasti mengalir ke kampungnya. Para pemudik akan membelanjakan hartanya untuk keperluan apa saja, seperti berbagai kebutuhan pokok, mengunjungi tempat-tempat wisata, dan lain-lain. Lebih dari itu, mudik menjadi stimulus kegairahan aspek-aspek perekonomian lainnya. Misalnya, perusahaan transportasi bersaing menawarkan pelayanan, bank menyodorkan berbagai pelayanan kebutuhan uang, dan perusahaan komunikasi berusaha memanjakan pemudik dengan berbagai fasilitas. Walhasil, perekonomian di berbagai daerah menjadi bangkit dan bergairah berkat kehadiran para pemudik.

Pemerintah pusat dan daerah mestinya merespon positif tradisi tahunan ini. Artinya, mereka harus mampu menyediakan infrastruktur, suprastruktur, serta aspek-aspek lain yang menjadi sarana mudik dengan baik. Misalnya, perbaikan sarana transportasi (perbaikan jalan, penambahan armada darat, laut, dan udara), sarana komunikasi (informasi mudik, informasi di sepanjang jalur mudik, perbaikan rambu-rambu), dan sebagainya.

Tidak kalah pentingnya, aparat keamanan harus bekerja ekstra keras demi memberi keamanan dan kenyamanan bagi para pemudik. Pasalnya, tradisi mudik saat ini makin dihantui oleh berbagai perilaku kriminal seperti pembiusan, perampokan, penjambretan, dan sebagainya. Sayangnya, permasalahan tersebut hingga kini masih kurang mendapat perhatian. Jauh-jauh hari, pemerintah memang sudah berjanji akan memperbaki berbagai sarana dan prasarana itu. Tetapi, ketika musim mudik sudah tiba, masih banyak gangguan yang dihadapi, entah jalan rusak atau jembatan yang belum selesai diperbaiki dan sebagainya.

Pada akhirnya, kita semua harus bisa mengambil hikmah dari tradisi mudik. Misalnya, kesederhanaan sebagai orang desa, keluguan dalam bergaul dengan sesama, yang menyebabkan bangunan persaudaraan antarwarga kampung tidak dibatasi sekat-sekat primordial. Lebih dari itu, keadaan kampung halaman yang tandus, atau penderitaan teman sepermainan yang hidup miskin, mestinya mengingatkan para elit politik untuk tak berlaku curang, tak membudayakan KKN dan tak membuat rakyat makin menderita. (32)—Agus Wibowo, pemerhati budaya, penulis buku ’’Memayu Hayuning Bawono’’, tinggal di Yogyakarta.

Rendahnya Tingkat Kepuasan Masyarakat

2008-09-25T08:21:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo

Dimuat Harian Bali Pos, Edisi Kamis, 25 September 2008

Hasil survei Lembaga Survey Indonesia (LSI, 2008) baru-baru ini amat mengejutkan. Pasalnya, LSI menemukan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat rendah (hanya 51 persen) terhadap demokrasi. Temuan itu seakan menjawab teka-teki fenomena meningkatnya jumlah masyarakat golongan putih (golput) dalam pilkada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan sebagainya. Selain itu, hasil survei Nasional Reform Institute (2008) juga menemukan sebanyak 61,81 persen responden kecewa terhadap kinerja DPR.

Fenomena sebagaimana disebutkan, menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap DPR dan demokrasi yang berlangsung selama ini. Alih-alih, bukannya menciptakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan, demokrasi justru memicu kemiskinan, ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam masyarakat. Jika mengacu pada standar Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana setiap individu dengan 2 dolar Amerika Serikat per hari, maka lebih dari 50 persen penduduk Indonesia, yang berjumlah lebih dari 223 juta jiwa, tergolong miskin. Sementara kekayaan sebesar 75 miliar dolar AS atau Rp 800 triliun yang beredar di Indonesia, hanya dimiliki oleh 150 orang. Pendek kata, demokrasi menjadi sistem politik yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.

Penyebabnya, karena para politisi itu sering menggunakan politik sebagai mata pencaharian utama. Politik yang mestinya menjadi sarana luhur mencapai demokratisasi, kenyataannya justru bergelimang kepalsuan dan kemunafikan.

Kondisi itu masih diperparah dengan masuknya orang-orang yang belum 'melek' politik dalam ajang memperebutkan kursi legislatif dan eksekutif. Akibatnya, demokrasi kita --meminjam istilah Aristoteles -- menjadi sistem politik paling buruk yang mendorong golongan 'tidak terdidik' menjadi pemimpin.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana menyelamatkan demokrasi dari pragmatisme sempit dan 'pembajakan' elite politik? Bagaimana solusi terbaik menekan pertambahan jumlah golput yang semakin tidak terbendung? Pertanyaan ini penting diajukan, sebab jika Pemilu 2009 didominasi angka golput, bisa dipastikan demokrasi Indonesia akan tamat. Artinya, mekanisme demokrasi mulai dari pembentukan partai, pemilihan bakal caleg, pemilihan caleg hingga pilpres, menjadi gawe yang mubazir tanpa memberi pengaruh positif bagi kehidupan rakyat.

Menjadi Pelayan

Demokrasi, esensinya adalah melayani kepentingan masyarakat. Itu artinya, segala jabatan yang dihasilkan melalui proses demokrasi harus difungsikan sebagai pelayan masyarakat. Maka salah jika para pemimpin eksekutif dan legislatif yang meminta pelayanan khusus dari masyarakat. Oleh karena itu, para caleg, capres dan cawapres harus memperbaiki niat terlebih dulu sebelum terjun dalam kancah demokrasi. Artinya, mereka harus membuang jauh-jauh pragmatisme sempit untuk mencari harta dan kekuasaan itu, dengan niat mulia melayani masyarakat, meringankan penderitaan dan kesusahan, sekaligus menjadi corong aspirasi mereka.

Semua penyakit demokrasi, kata Yudi Latif (2008), bisa disembuhkan dengan menambah demokrasi. Artinya, demokrasi prosedural harus ditingkatkan dengan mengembangkan esensi demokrasi: pertanggungjawaban sistemik dan pemberdayaan rakyat. Demokrasi harus menghadirkan kerangka sistemik yang responsif terhadap tuntutan aktualisasi diri manusia dalam berbagai bidang kehidupan.

Sementara untuk mengimbangi sepak terjang 'orang-orang gagap politik' yang terjun dalam demokrasi, parpol perlu menjadi partai yang revolusioner; partai kumpulan para intelektual yang mengawal pembangunan, menjadi penasihat rakyat, dan mengarahkan transisi menuju sosialisme. Dengan begitu, partai betul-betul menjadi wadah untuk reformasi moral dan intelektual para kader dan pengurusnya. Parpol ini pun dapat menunjukkan fungsinya secara maksimal sebagai sarana mengambil alih kepemimpinan bangsa dan membangun kesadaran politik rakyat.

Selain itu, parpol harus lebih aktif lagi mengusahakan pendidikan politik rakyat, dengan memperhatikan dan memperjuangkan kebutuhan mereka. Parpol harus lebih aktif memperjuangkan dan melaksanakan sistem perekrutan dan kaderisasi yang lebih objektif dan demokratis, sehingga muncul pemimpin-pemimpin andal. Parpol juga perlu memelopori agar terjadi transformasi pola pikir masyarakat melalui kerja sama dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri di bidang ini.

Musuh Bersama

Tampaknya, tidak ada pilihan bagi masyarakat kecuali bersatu padu melawan 'pembajak' demokrasi, dan menjadikannya mereka sebagai musuh bersama (come enemy). Partisipasi politik dan apresiasi rakyat atas demokrasi harus semakin digalakkan, misalnya dengan memperbanyak forum debat yang efektif, memberikan kesempatan seluas-luasnya pada rakyat agar menyuarakan aspirasinya, memperkuat sistem demokrasi, dan mempercepat kemunculan figur pemimpin yang tegas dan bersih.

Para tokoh masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, harus menjadi teladan rakyat dalam mengawal demokrasi. Mereka harus mampu meyakinkan masyarakat, bahwa demokrasi merupakan mekanisme terbaik menciptakan negara bangsa dan masyarakat madani. Singkatnya, demokrasi dengan roh Pancasila adalah representasi kearifan lokal dari berbagai suku bangsa kita.

Komitmen rakyat demikian, harus diimbangi dengan perilaku elite dan politisi yang tidak mencla-mencle. Mereka harus mampu menunjukkan politik yang bersih, santun, dan menjadi pilar terbaik demokratisasi. Jika tidak, sudah pasti rakyat akan kecewa karena merasa dikebiri dan dibohongi. Maka, jangan salahkan rakyat jika angka golput semakin membubung tinggi.

Pengembangan dan penguatan sistem demokrasi merupakan komponen yang esensial dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, orientasi pembangunan fisik yang selama ini diutamakan, harus diimbangi dengan pembangunan pelbagai sarana pendidikan demokrasi. Forum-forum kecil di angkringan, warung kopi, pos ronda, gubuk tengah sawah, hingga institusi pendidikan, harus menjadi sarana efektif mengajarkan demokrasi yang sejati pada masyarakat. Media-media itu, harus mengubah stigma buruk masyarakat pada demokrasi, dan perlahan-lahan mengembalikan kepercayaan mereka.[] Penulis Peneliti Utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Sastra yang Memihak Petani

2008-09-21T03:36:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo

Dimuat Harian Lampung Post, Edisi Minggu, 20 September 2008
Krisis pangan yang melanda Indonesia dalam tiga tahun terakhir, menimbulkan keprihatinan kita. Bagaimana tidak? Di bumi subur yang sering disebut ki dalang sebagai "gemah ripah loh jinawi", penduduknya kekurangan pangan.
Kemudian, apa yang menyebabkan kelangkaan pangan? Bagaimana bangsa ini mengatasinya?
Problem pertanian, selain disebabkan penyempitan lahan dan buruknya manajemen pertanian juga disebabkan pergeseran orientasi budaya masyarakat akar rumput (grassroot) terhadap dunia pertanian. Pergeseran orientasi itu salah-satunya dipicu stigma negatif yang diciptakan secara tidak sadar oleh literatur dan karya-karya sastra kita.
Sastra kontemporer, kata Agus R. Sarjono (2001), lebih concern pada dunia percintaan yang mengharu-biru, seks, kekuasaan, agama, dan filsafat; mengesampingkan dunia pertanian. Sastra justru menciptakan stigma ganjil pada dunia pertanian.
Pendek kata, dunia pertanian adalah representasi atau simbol masyarakat kelas bawah yang tertindas, terpinggir, dan menderita. Itu dapat kita temukan, misalnya, dalam trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari.
Benar, novel itu mengangkat kisah dengan setting perdesaan dan tanah pertanian. Akan tetapi, kisah itu hanya berkutat pada pergulatan seorang penari ronggeng pada kondisi sosial budaya di era 60-an, sementara problem pelik dunia pertanian luput--atau memang sengaja tidak disinggung.
Novel Para Priyayi karya Umar Kayam juga demikian. Novel itu memang menjadi inspirasi kemajuan masyarakat miskin untuk mengubah statusnya. Tetapi, yang terasa justru penokohan "anak desa" dengan segenap usahanya meninggalkan tanah pertanian untuk menjadi seorang priyayi. Singkatnya, pencitraan yang muncul dari novel itu, dunia pertanian identik dengan kebodohan, keterbelakangan, berorientasi pada hal-hal mistis dan serba-"hitam" yang mesti ditinggalkan.

Kearifan Pujangga Klasik
Jika kita cermati, apa yang dilakukan sastrawan kontemporer sangat kontras dengan kearifan para pujangga dahulu. Mereka dahulu justru sangat akrab dengan dunia pertanian. Kedekatan dan keakraban itu mereka tuangkan dalam karya-karya sastra yang dibuat. Beberapa literatur sastra Jawa klasik yang diteliti P.J. Zoetmulder misalnya. Karya sastra yang dibuat pada abad ke-8 dengan bentuk kakawin dan kidung itu, menceritakan bagaimana seorang raja yang rela datang ke kawasan perdesaan, guna memotivasi rakyatnya mengolah tanah pertanian. Dikisahkan pula, bagaimana para biarawan (tokoh agama) turut serta bercocok tanam, dan membangun lumbung-lumbung padi yang besar dan tinggi.
Selain itu, dalam kitab Desawarnana atau Negarakertagama digambarkan bagaimana kemajuan sistem pertanian kala itu. Disebutkan adanya perintah sang raja agar rakyatnya membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Karena kesuburan tanah pertanian, panen yang dihasilkan melimpah, sehingga rakyat memberikan pajak kepada sang raja tanpa paksaan. Kitab itu juga menyebutkan kemajuan sistem irigasi pertanian yang sangat maju.
Beberapa bukti yang telah disebutkan, menunjukkan dunia sastra (klasik) dahulu, selain mengusung tema-tema seputar keraton juga concern mengangkat dunia pertanian. Itu tidak lepas dari peran utama sastra sebagai media komunikasi dan media penerangan masyarakat. Singkatnya, sastra dimanfaatkan sebagai satu strategi kebudayaan yang efektif untuk menggerakkan masyarakat, khususnya dalam mengembangkan dunia pertanian.
Di negara-negara dengan pertanian maju, sastra juga memiliki peran penting dan strategis. Misalnya di China, revolusi kebudayaan yang dilakukan besar-besaran berhasil membuahkan gagasan baru untuk menampilkan dinamika pertanian dalam karya sastra. Misalnya dalam kumpulan cerpen Kisah Lelaki Tua dan Anjingnya, yang merupakan terjemahan sebuah karya sastra China.
Karya sastra China yang lain mampu mengangkat sosok petani dengan dinamika pertaniannya, menjadi sastra yang indah dan menawan. Itu karena petani dengan segenap problemnya tidak diangkat secara turistik dengan semangat kaum terdidik yang penuh keinginan semu, melainkan digarap dengan penuh penghayatan. Padahal, nyaris semua cerpen itu ditulis kalangan intelektual China sendiri.
Di Malaysia juga tak jauh berbeda. Sastrawan Shahnon Ahmad, misalnya, berhasil menyuguhkan sosok petani yang khas dan hidup. Itu dapat kita lihat dalam salah satu novelnya berjudul Ranjau Sepanjang Jalan.
Dalam novel itu, digambarkan beratnya perjuangan seorang petani melawan alam dan dalam mengolah tanah pertaniannya. Juga dikisahkan bagaimana anak-anak tanpa ibu bergelut dengan buruknya musim dan cuaca, serbuan pipit dan kepiting, atau meluapnya air bah yang menggenangi sawah dan merusak panen mereka. Lewat novel itu, kita disadarkan bahwa tanah pertanian bagi petani merupakan sebuah "tanah air" yang tidak mudah dipindah-pindahkan, atau dihancurkan oleh basis relasi eksternalnya.

Memihak Petani
Tampaknya, tidak ada pilihan lain bagi sastrawan kontemporer, untuk belajar dan mencontoh para sastrawan negara-negara maju. Dengan kata lain, sastrawan kontemporer tidak merasa malu apalagi "tabu" jika mengangkat tema-tema pertanian. Alangkah indahnya hamparan sawah yang menghijau, buliran padi menguning, senandung seruling anak gembala, atau riuhnya burung pipit menyerbu padi, diangkut sastrawan dalam karya-karyanya. Sastrawan kontemporer melalui karyanya, juga bisa mengungkap berbagai praktik penipuan "lintah darat", yang menyengsarakan petani.
Kontribusi sastra terhadap pertanian, secara nyata dapat dimulai melalui pengajaran sastra di sekolah atau bangku perguruan tinggi. Sastra dengan tema-tema keindahan tanah pertanian itu, akan menumbuhkan kecintaan anak didik pada dunia pertanian. Dampaknya tentu saja positif karena mereka tidak akan malu atau merasa "tersisih" lagi, jika nantinya memilih profesi sebagai petani, dan lebih memilih menetap di desa. Dampak positif secara makro, usaha itu pelan tapi pasti akan mengubah orientasi masyarakat kita, untuk tidak terus-menerus melakukan urbanisasi besar-besaran ke kota.
Segenap pihak harus menyadari bahwa masyarakat petani merupakan sebuah realitas dominan dalam seluruh struktur sosial Indonesia. Mereka merupakan agen utama penjaga "saka guru" atau tiang utama penyangga perekonomian masyarakat. Maka, dengan menggeliatkan dunia pertanian melalui karya-karya sastra, sama halnya memperkokoh stabilitas perekonomian bangsa. Semoga.[] Esais Sastra, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Saatnya Indonesia Bebas Buta Aksara

2008-09-13T09:16:00.000+07:00

"PBH harus dilaksanakan secara sinergis dengan upaya mendorong kesadaran membangun sektor produktif, misalnya melalui gerakan pembangunan sektor riil".

Oleh Agus Wibowo

Dimuat Harian Jurnal Nasional (Jurnas), Sabtu 13 September 2008
Menurut data BPS (2007), dari total penduduk sebanyak 211.063.000, yang masih buta huruf pada usia 15 tahun ke atas berjumlah 15.4 juta, dengan perbandingan laki-laki 5,8 persen dan perempuan 12,3 persen, dengan penyebaran di perkotaan 4,9 persen, dan perdesaan 12,2 persen. Dari jumlah itu, Pulau Jawa merupakan penyumbang terbesar dengan perincian Jawa Timur di peringkat pertama (10,47%), Jawa Tengah (9,42%) dan Jawa Barat.
Buta huruf merupakan keadaan di mana orang tidak mampu membaca dan menulis. Padahal, kedua hal tersebut merupakan jendela untuk melihat dunia. Artinya, jika orang bisa membaca, maka dia melihat dunia baru dan segala perkembangannya, termasuk iptek. Lebih dari itu, orang yang mampu membaca akan mengembangkan kompetensinya, karena wawasannya bertambah, entah lewat akses internet, membaca koran atau majalah.
Sebaliknya, orang yang buta huruf, akan melihat dunia dengan sempit, karena informasi yang diterimanya sangat sedikit. Akibat informasi yang kurang, orang menjadi bodoh dan miskin. Maka, wajar jika tingginya angka buta huruf di Indonesia, berbanding lurus dengan tingginya angka kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Itu dapat dilihat dari data BPS (2008) yang menyebutkan bahwa penduduk miskin mencapai mencapai 41,1 juta jiwa, atau naik sekitar 4,7 juta jiwa dibanding tahun 2007, yang hanya 37,2 juta jiwa.
Sementara, menurut data laporan UNDP (2008), posisi Human Development Index (HDI) atau index pembangunan manusia Indonesia, berada di ranking 108 dari 177 negara. Posisi itu lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia (61), Thailand (74), dan Filipina (84). Sementara, kemampuan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada urutan ke-46 dari 47 negara yang disurvei.

Tambal Sulam
Pemerintah, sebenarnya tidak tinggal diam menyikapi persoalan buta huruf. Sejak tahun 1945 melalui bagian pendidikan masyarakat, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, pemerintah melakukan gerakan melek huruf, yang dikenal dengan nama Pemberantasan Buta Huruf (PBH) atau Kursus ABC.
Selanjutnya, pada tahun 1951 pemerintah menyusun rencana Sepuluh Tahun PBH, dengan harapan buta huruf akan selesai dalam jangka waktu 10 tahun. Sayangnya, hingga akhir 1960 masih terdapat sekitar 40 persen orang dewasa yang buta huruf. Keadaan itu membuat gerah Presiden Sukarno, dan pada tahun itu juga presiden mengeluarkan komando untuk menuntaskan buta huruf sampai 1964. Dengan komando itu, diharapkan pada akhir 1964 penduduk Indonesia usia 13-45 tahun telah bebas buta huruf, kecuali di Irian Barat (sekarang Papua). Karena tidak ada program tindak lanjut, langkanya bahan bacaan, dan semakin banyaknya anak usia SD (6-12 tahun) yang tidak sekolah, persoalan buta aksara muncul kembali.
Pada tahun 1966, digulirkan kembali PBH fungsional. PBH saat itu dibagi dalam tiga tahapan: PBH permulaan, PBH lanjutan I, dan PBH lanjutan II. Bahan belajar PBH permulaan menggunakan buku kecil "Petani Belajar Membaca" yang diselesaikan antara 20-30 hari. Selanjutnya, mulai 1970-an dirintis program kejar Paket A, yaitu program PBH dengan menggunakan bahan belajar Paket A yang terdiri atas Paket A1 sampai A100. Hingga tahun 1995, program PBH masih terus dilakukan di sembilan provinsi dengan memperbaiki sistem pelatihan, metodologi pembelajaran, dan sistem penyelenggaraannya.

Musuh Bersama
Pertanyaannya kemudian, mengapa program PBH tidak bisa efektif menekan jumlah pengidap buta huruf? Jika kita cermati dengan seksama, ketidakberhasilan program PBH itu, disebabkan beberapa hal. Pertama, tahap-tahap program yang dilakukan tidak pernah tuntas atau serta sekadar tambal sulam. Itu dapat dilihat dari budaya ganti rezim, ganti pula programnya, sehingga menimbulkan diskontiunitas. Kedua, masing-masing komponen tidak bekerja secara sinergis dan dengan visi yang sama. Akibatnya, program tidak bisa berjalan efektif, karena tidak jelas ujung pangkalnya.
Tampaknya, strategi PBH yang selama ini dilakukan harus diperbaiki. Di samping harus paralel dengan pemberdayaan masyarakat, PBH harus dilaksanakan secara sinergis dengan upaya mendorong kesadaran membangun sektor produktif, misalnya melalui gerakan pembangunan sektor riil. Selain itu, pihak-pihak atau komponen yang dilibatkan harus melepas tujuan individu atau kelompok, dan selanjutnya menjadikan buta aksara sebagai musuh bersama yang harus diperangi seluruh bangsa.
Strategi itu, memiliki kesesuaian dengan langkah Presiden SBY, khususnya dalam Inpres No 5 Tahun 2006. Inpres ini di antaranya berisi pernyataan bahwa pemberantasan buta aksara dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan, mulai dari presiden, menteri terkait, gubernur, wali kota/bupati, camat, sampai kepala desa. Sedangkan pendekatan horizontal dilakukan dengan melibatkan berbagai ormas seperti Muhammadiyah, NU, dan sebagainya.
Upaya jitu yang tertuang dalam impres itu, harus didukung semua pihak. Perusahaan-perusahaan besar, harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kegiatan corporate social responsibility (CSR). Anggaran yang terkumpul, bisa digunakan untuk kegiatan pelatihan, perekrutan relawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka inilah yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program PBH.
Selanjutnya, masing-masing komponen harus selalu berkomunikasi secara transparan dan akuntabel, sampai sejauh mana program telah dilaksanakan. Dengan sistem itu, efektivitas program PBH bisa dicermati dan terus dipantau perkembangannya. Pada akhirnya, bangsa ini harus bersatu-padu melawan buta aksara sebagai musuh bersama, agar memiliki kembali kredibilitas dan nilai tawar dalam hubungan internasional.[] Peneliti utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Pendidikan dan PBH

2008-09-09T03:29:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo

Dimuat Harian Pikiran Rakyat, 9 September 2008
Baru-baru ini, Majalah Time menyebut Indonesia sebagai negara yang tidak punya pengaruh atau kurang diperhitungkan sebagai kekuatan baru dalam hubungan internasional. Pemicunya, tulis Time, karena tingginya angka buta huruf di Indonesia, yang menyebabkannya tertinggal jauh tidak saja dari negara-negara Asia yang lebih dulu maju, tapi juga dari negara-negara pendatang baru seperti Vietnam, Laos, bahkan Kamboja.
Kabar Time tentu saja menimbulkan keprihatinan kita, khususnya para pemangku kebijakan (stakeholder). Artinya, program pemberantasan buta huruf (PBH)-yang dimulai sejak Presiden Soekarno sekitar 1960-an-belum berperan secara efektif. Hal ini terlihat dalam data yang dikeluarkan BPS (2007), dari total penduduk 211.063.000, pengidap buta huruf pada usia 15 tahun ke atas berjumlah 15,4 juta, dengan perbandingan laki-laki 5,8% dan perempuan 12,3%, dengan penyebaran di perkotaan 4,9%, dan perdesaan 12,2%. Dari jumlah itu, Pulau Jawa merupakan penyumbang terbesar dengan perincian Jawa Timur di peringkat pertama (10,47%), disusul Jawa Tengah (9,42%), dan peringkat terakhir Jawa Barat.
Pertanyaannya kemudian, apa yang menjadi penyebab kegagalan program PBH? Lantas, apa yang harus dilakukan bangsa ini agar keluar dari krisis buta huruf, yang kenyataannya menurunkan harkat dan martabat bangsa?

Politik dan pendidikan
Menurut Paulo Freire (1999), persoalan buta huruf sejatinya bertalian erat dengan aspek politik, pendidikan, dan sistem budaya masyarakat. Meski demikian, aspek politik memiliki pengaruh sangat kuat sekaligus sebagai kunci utama. Itu karena politik lebih sering menjadikan problem buta huruf sebagai komoditas kampanye, yang mampu menarik dukungan rakyat di samping kemiskinan. Sebagai isu yang sensitif, buta huruf akan menutupi kualitas, kredibilitas, atau kubu asal calon. Singkatnya, asal mengusung isu atau tema-tema itu, rakyat sudah pasti akan mendukung.
Fakta itu dapat kita lihat pada rekam jejak beberapa kandidat capres yang maju pada Pilpres 2009. Mereka juga menggunakan isu buta huruf dan kemiskinan sebagai kendaraan utamanya. Pada konteks pelaksanaan PBH, terlihat jelas adanya budaya ganti rezim, ganti pula kebijakan dan model penanganannya. Akibatnya, terjadi diskontinuitas yang muaranya membuat program PBH tidak efektif, dan justru menimbulkan persoalan baru.
Kebijakan politik yang sering berubah haluan itu, berimbas pada pendidikan, khususnya pada sistem filosofi dan anggarannya. Pada aspek filosofi, pendidikan justru tidak memberikan penyadaran, tetapi justru menjadi penindas dan "penabur kata" aspek kognitif anak didik. Singkatnya, pendidikan tidak mampu menumbuhkan kesadaran bahwa buta aksara merupakan persoalan besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga persoalan bangsa.
Sementara, anggaran pendidikan yang belum mencapai 20 persen masih ditambah dengan kebijakan otonomi daerah yang membebankan sepenuhnya pembiayaan pendidikan pada masing-masing sekolah. Maka, muncul fenomena yang sangat memprihatinkan, di mana masing-masing sekolah saling berlomba menaikkan biaya pendidikan. Dampaknya, semakin banyak masyarakat miskin yang tidak mampu mengenyam pendidikan, yang muaranya memicu munculnya problem buta huruf. Pada konteks ini, buta huruf terjadi karena kesempatan pendidikan terampas oleh politik dan sistem pendidikan itu sendiri.
Pada pidato presiden di depan anggota DPR/MPR tanggal 16 Agustus 2008, disebutkan anggaran untuk Departemen Pendidikan Nasional pada tahun anggaran 2009 ditetapkan Rp 224,4 triliun dari Rp 1.122,2 triliun total anggaran belanja RAPBN 2009. Dengan anggaran pendidikan sebesar itu, diharapkan masing-masing komponen pendidikan mampu meraih target 50 persen bebas buta aksara pada 2010.

Kredibilitas bangsa
Pada peringatan hari aksara kali ini, tampaknya harus segera disusun strategi yang jitu, dalam rangka mengentaskan bangsa ini dari buta huruf. Strategi ini harus bersifat holistis dan sinergis, antara aspek politik, pendidikan, dan sistem kebudayaan masyarakat. Artinya, selain paralel dengan pemberdayaan masyarakat, PBH harus dilaksanakan secara sinergis dengan upaya mendorong kesadaran membangun sektor produktif, misalnya melalui gerakan pembangunan sektor riil.
Tidak kalah pentingnya, masyarakat harus disadarkan bahwa buta aksaralah penyebab kemiskinan yang mencapai 41,1 juta jiwa, dan posisi human development index (HDI) atau indeks pembangunan manusia Indonesia yang berada di peringkat 108 dari 177 negara. Maka, menjadikan buta huruf sebagai musuh bersama, merupakan langkah jitu dalam rangka kesadaran eksistensi sebagaimana dijelaskan teori Freire sebelumnya.
Strategi demikian, sejatinya memiliki kesesuaian dengan langkah Presiden SBY, khususnya dalam Inpres No. 5 Tahun 2006. Inpres ini di antaranya berisi, pemberantasan buta aksara dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan politik (vertikal) dan horizontal, mulai dari presiden, menteri terkait, gubernur, wali kota/bupati, camat, sampai kepala desa. Sedangkan pendekatan horizontal, dilakukan dengan melibatkan berbagai organisasi kebudayaan, LSM, ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, dan sebagainya.
Pendidikan harus menjadi media PBH yang transformatif, artinya selalu melibatkan siswa pada kesadaran, kehidupan nyata, atau hubungannya dengan orang lain. Singkatnya, siswa dilatih menekuni pekerjaannya sebagai sarana menemukan makna baru, sekaligus memahami karya itu sebagai objek budaya. PBH model ini justru lebih efektif, ketimbang model penyetoran kata-kata yang harus dihafal siswa, tanpa mereka ketahui maknanya.
Tidak kalah pentingnya, perusahaan-perusahaan besar sebagai penyedia dana di luar sistem, harus menyisihkan sebagian penghasilannya-misalnya tertuang dalam corporate social responsibility (CSR). Anggaran yang terkumpul, bisa digunakan untuk kegiatan pelatihan, perekrutan relawan dan pembentukan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka inilah yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program PBH. Selanjutnya, masing-masing komponen harus selalu berkomunikasi secara transparan dan accountable, sampai sejauh mana program telah dilaksanakan. Dengan model ini, efektivitas program PBH bisa dicermati dan terus dipantau perkembangannya. Semoga.[]
Penulis, peneliti utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Hasthabrata dan Kepemimpinan Nasional

2008-09-04T06:01:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo *)

Dimuat Harian Suara Karya, Edisi Kamis, 4 September 2008
Dinamika elite politik menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden (pilpres) menunjukkan fenomena menarik, khususnya tarik-ulur wacana kepemimpinan kaum muda melawan kaum tua. Pihak-pihak yang merasa terancam kedudukannya mencoba membela diri dan mempertahankan posisinya. Persaingan yang timbul terasa kurang sehat lantaran terjadi saling mencari kelemahan lawan dan mengabaikan aspek persatuan dan kesatuan bangsa.
Suksesi kepemimpinan, kata Azyumardi Azra (2007), harus memberikan kesempatan kepada kaum muda. Tetapi, tidak lantas menjadikan proses itu sebagai sebuah kutub yang saling berlawanan. Makna "muda" harus dipahami secara lebih luas, bukan dari aspek fisik atau jasmani semata, melainkan dimaknai sebagai visi, misi, pemikiran yang segar, dan berjiwa muda.
Meski dari segi fisik dan usia tergolong tua, tetapi kalau memiliki jiwa muda dan ide-ide segar ke arah pembaruan dan perbaikan bangsa, tidak ada salahnya dipilih. Sebaliknya, meski dari segi umur tergolong muda, tetapi jika visi, misi, dan ide-idenya tergolong "basi", maka sosok ini tidak layak dipilih. Pertimbangan lama bahwa jabatan diberikan berdasarkan kompromi dan akomodasi politik pun seharusnya diganti dengan pertimbangan profesionalitas, kapabilitas, dan visi kepemimpinan.
Jika kita mau belajar, sejatinya banyak kearifan budaya (local genius) yang mengajari bagaimana memilih pemimpin yang baik. Dengan demikian, wacana pemimpin muda versus tua tidak akan menjadi pendulum pertikaian antargolongan dan antarkubu, yang memicu disintegrasi bangsa. Misalnya, konsep kepemimpinan hasthabrata yang terdapat dalam cerita Ramayana atau Ramayana Kekawin.
Konsep hastabratha itu, kata Indra Tranggono (2008), merupakan standar kepemimpinan ideal yang memiliki tugas mulia menciptakan kehidupan yang harmonis dan adil antara manusia, alam, dan Tuhan. Pemimpin yang baik adalah yang mampu menerjemahkan nilai-nilai adil paramarta atau watak adil merata tanpa pilih kasih dalam praksis kehidupan.
Secara terperinci, konsep hasthabrata itu terurai dalam delapan (asta) watak: bumi, api, air, angin, angkasa, matahari, bulan, dan bintang yang dalam bahasa Jawa kuno (kawi) disebut bumi, geni, banyu, angin, langit, surya, candra, dan kartika. Menurut Sri Mulyono dalam bukunya Wayang dan Karakter Manusia (1979), makna filosofi hasthabrata meliputi, pertama, pemimpin harus memiliki watak bumi. Watak ini akan mendorong seorang pemimpin untuk selalu memberi kepada sesama. Ini berdasarkan analog bahwa bumi merupakan tempat untuk tumbuh berbagai tumbuhan yang berbuah dan berguna bagi umat manusia.
Kedua, watak geni atau api. Pemimpin harus memiliki sifat api. Api adalah energi, bukan materi. Api sanggup membakar materi apa saja menjadi musnah. Namun, api juga bisa mematangkan apa saja.
Api dalam konteks ini bukan dalam pengertian yang destruktif, melainkan konstruktif. Maknanya, pemimpin harus memiliki komitmen, kesanggupan, dan keberanian untuk membakar atau melenyapkan hal-hal yang menghambat dinamika kehidupan. Misalnya sifat angkara murka, rakus, kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Ketiga, watak air atau banyu. Maknanya, seorang pemimpin harus selalu mengalir dinamis dan memiliki watak rendah hati, andhap asor dan santun, serta tidak sombong dan tidak arogan. Sifat mengalir ini juga bermakna bahwa pemimpin harus mampu mendistribusikan kekuasaannya agar tidak menumpuk atau menggumpal yang merangsang untuk korupsi. Seperti halnya air yang selalu menunjukkan permukaan yang rata, pemimpin harus bersikap adil.
Keempat, watak angin atau udara. Artinya, pemimpin harus memiliki watak yang memberikan hak hidup kepada masyarakat. Hak hidup, antara lain, meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak (sandang, pangan, papan, dan kesehatan), mengembangkan diri, mendapatkan sumber kehidupan (pekerjaan), berpendapat dan berserikat (demokrasi), dan mengembangkan kebudayaan.
Kelima, watak surya atau matahari. Maknanya, pemimpin harus mampu menjadi penerang kehidupan, sekaligus menjadi pemberi energi kehidupan masyarakat. Keenam, watak bulan atau candra. Sebagaimana bulan yang memiliki kelembutan menenteramkan, pemimpin harus selalu memberikan rasa tenteram dan menjadi sinar dalam kegelapan. Ia harus mampu memimpin dengan berbagai kearifan sekaligus visioner (memiliki pandangan jauh ke depan); bukan memimpin dengan gaya seorang tiran (otoriter) dan berpikiran dangkal.
Ketujuh, watak bintang atau kartika. Sebagaimana bintang menjadi panduan para musafir dan nelayan, maka pemimpin harus mampu menjadi panutan sekaligus mampu menyelami perasaan masyarakat. Seluruh polah dan tingkah laku pemimpin adalah suri teladan yang akan diikuti rakyatnya.
Kedelapan, watak langit atau angkasa. Maknanya, pemimpin harus memiliki keluasan hati, perasaan, dan pikiran dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa dan negara. Keleluasan inilah yang akan mampu menampung segenap keluh kesah, dan segala problem kehidupan yang dialami rakyat.
Pemimpin yang memiliki watak hasthabrata akan berperan bukan lagi sebagai penguasa, melainkan sebagai pengayom (songsong agung) dan figur panutan yang perlu dijunjung dan dihormati (sinuhun), serta dibela keselamatannya oleh masyarakat. Ia juga akan memperjuangkan penderitaan rakyat, sehingga dapat terjalin sinergi kepentingan yang harmonis dan kondusif, antara darma kehidupan raja atau sosok junjungan di satu sisi dengan kesetiaan bakti rakyat pada sisi yang lain (manunggaling kawula lan gusti).
Konsep ideal dalam hasthabrata perlu dijadikan alat bagi rakyat untuk menjaring calon legislatif dan calon presiden dalam pemilu mendatang. Siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya, jika memiliki watak ideal, paling tidak mendekati, harus didukung dan diapresiasi secara positif.
Pemimpin model itu akan menjadi "Ratu Adil" yang keberadaannya senantiasa diidolakan dan didambakan oleh rakyat lantaran kearifan, kebijaksanaan, dan darmanya. Ia dipastikan dapat membawa kemaslahatan kehidupan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Semoga.[] Penulis adalah pengamat masalah sosial dan pemerintahan.

Kearifan Tradisi Jawa atas Puasa

2008-09-03T05:48:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo*)

Dimuat Harian Suara Merdeka, 03 September 2008

KITA telah memasuki Ramadhan 1429 H. Bagi masyarakat Jawa, bulan puasa atau pasa merupakan bulan penuh berkah sekaligus memiliki keistimewaan tersendiri. Itu karena dalam filosofi Jawa, puasa sering dinamakan prihatin, yaitu sebuah sarana mencapai derajat jalma winilis, atau manusia pilihan, yang dekat dengan Tuhan.

Maka, mereka mempersiapkan diri —baik lahir maupun batin— melalui serangkaian tradisi ritual berupa nyadran, padusan, dan megengan.Tradisi nyadran, sebagaimana tradisi Jawa lain seperti muludan, suranan, dan syawalan, merupakan ritual memanjatkan doa kepada Tuhan agar diberi keselamatan dan kesejahteraan.

Esensi yang lain, yaitu sebagai simbolis hubungan diri orang Jawa dengan para leluhur, dengan sesama, maupun dengan Tuhan Sang Maha Pencipta.

Nyadran, kata Budi Puspo Priyadi (1989), memiliki kesamaan dengan tradisi craddha yang ada pada zaman Kerajaan Majapahit (1284). Kesamaannya terletak pada kegiatan manusia berkaitan dengan leluhur yang sudah meninggal.

Secara etimologis, kata craddha berasal dari bahasa Sansekerta sraddha yang artinya keyakinan, percaya, atau kepercayaan. Dahulu, masyarakat Jawa kuno meyakini bahwa leluhur yang sudah meninggal, sejatinya masih ada dan memengaruhi kehidupan anak cucu atau keturunannya. Oleh karena itu, mereka sangat memperhatikan saat atau waktu, hari dan tanggal meninggalnya leluhur.

Pada waktu-waktu itu, mereka yang masih hidup diharuskan membuat sesaji berupa kue, minuman, atau kesukakan orang yang me-ninggal. Selanjutnya, sesaji itu ditaruh di meja, ditata rapi, diberi bunga setaman, dan diberi penerangan berupa lampu.

Prosesi nyadran saat ini dilakukan dengan ziarah sambil membersihkan makam leluhur, memanjatkan doa permohonan ampun, dan tabur bunga. Itu sebagai simbol bakti dan ungkapan terima kasih seseorang terhadap para leluhur-nya.

Kita akan merasakan nuansa magis dan unik dalam ritual nyadran. Keunikannya, selain menggunakan uba rampe tertentu, nyadran juga dilakukan di situs-situs yang dianggap keramat dan dipercaya semakin mendekatkan dengan Yang Kuasa.

Tempat-tempat itu, biasanya berupa makam leluhur atau tokoh besar yang banyak berjasa bagi syiar agama. Sebagai contoh, di Kabupaten Banyumas, masyarakat melaksanakan nyadran di makam Syekh Muchorodin atau Mbah Agung Mulyo. Adapun waktu pelaksanaan nyadran, biasanya dipilih pada tanggal 15, 20, dan 23 Ruwah atau Syaíban.

Mudhunan dan Munggahan

Pemilihan tanggal nyadran itu, kata Gatot Marsono (2007), di samping berdasarkan kesepakatan, juga berdasarkan paham mudhunan dan munggahan, yaitu paham yang meyakini bulan Ruwah sebagai saat turunnya arwah para leluhur untuk mengunjungi anak cucu di dunia.

Setelah melaksanakan tradisi nyadran, masyarakat Ja-wa biasanya melakukan penyucian diri melalui ritual yang disebut padusan. Prosesi padusan dimulai dengan mengguyur kepala dengan satu gayung air kembang. Seusai itu, sebuah wadah dari tanah liat yang juga berisi air dan kembang dibanting di depan kolam tempat padusan, sebagai penutup ritual.

Makna simbolis padusan, kata Tok Suwarto (2007), sebagai persiapan fisik dan batiniah agar hati menjadi bening, bersih, dan suci, sehingga ketika berpuasa tidak digoda oleh nafsu jahat dan hina.

Sebagaimana tradisi nyadran, padusan juga sangat unik karena pemilihan tempat yang tidak sembarangan. Misalnya, sumber-sumber air alam yang dianggap sakral, seperti Umbul Cokrotulung di Klaten, Umbul Pengging di Boyolali, Umbul Kayangan di Wonogiri, dan Umbul Berjo di Karanganyar.

Tradisi selanjutnya adalah upacara kenduri atau megengan, yang dilaksanakan menjelang tenggelamnya matahari di ufuk barat sehari sebelum 1 Ramadan. Kata megengan berasal dari bahasa Jawa megeng, yang berarti menahan.

Makna simbolisnya adalah, dalam memasuki puasa Ramadan orang Jawa terlebih dahulu harus berbuat baik terhadap sesama dan lingkungan sosialnya. Pada prosesi megengan, biasanya dilantunkan doa-doa permohonan keselamatan dan kebahagiaan lahir batin bagi seluruh keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Horizontal dan Vertikal

Serangkaian tradisi Jawa menjelang puasa itu, memiliki kearifan yang dalam. Pertama, sebagai sarana menciptakan relasi sosial kemasyarakat (horizontal) yang harmonis. Nyadran, misalnya, tidak hanya sekadar gotong-royong membersihkan makam leluhur, selamatan dengan kenduri, dan membuat kue apem ketan kolak sebagai unsur utama sesaji. Lebih dari itu, menjelma menjadi ajang silaturahmi, wahana perekat sosial, sarana membangun jatidiri bangsa, rasa kebangsaan dan nasionalisme.

Hal itu terlihat dalam prosesi nyadran, yaitu saat kelompok-kelompok keluarga atau trah tertentu tidak terasa terkotak-kotak dalam status sosial, kelas, agama, golongan, partai politik, dan sebagainya. Perbedaan itu lebur, karena mereka berkumpul menjadi satu, berbaur, saling mengasihi dan menyayangi satu dengan yang lain.

Bahkan, seusai nyadran ada warga yang mengajak saudara di desa ikut merantau dan bekerja di kota-kota besar. Dalam konteks itulah, ada hubungan kekerabatan, kebersamaan, kasih sayang, di antara warga atau anggota trah. Terasa sekali, warga sekampung seakan satu keturunan.

Spirit nyadran itu bila dibawa dalam konteks negara, maka akan menjadikan Indonesia yang rukun, ayom, ayem, dan tenteram.

Kedua, wujud penghargaan kepada leluhur atau pendahulu. Mereka yang pulang dari rantauan, mengaitkan nyadran dengan sedekah, beramal kepada para fakir miskin, membangun tempat ibadah, serta memugar cungkup dan pagar makam. Kegiatan tersebut sebagai wujud balas jasa atas pengorbanan leluhur, yang sudah mendidik, membiayai ketika anak-anak, hingga menjadi orang yang sukses.

Singkatnya, mereka ingin njaga prajane sing wis sumare atau usaha anak untuk menjaga citra, wibawa, dan nama baik leluhur-nya.

Ketiga, budaya membersihkan jasmani dan rohani ketika hendak beribadah atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kebersihan jasmani melalui ritual padusan, diharapkan akan menyucikan hati dari segenap perasaan iri, dengki, hasut, takabur, dan menipu.

Kesucian padusan itu, jika dibawa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, akan menjauhkan elite politik dan anggota legislatif dari perbuatan menjilat, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pada akhirnya, serangkaian tradisi Jawa menjelang pelaksanaan puasa, patut terus dipertahankan. Bukan hanya berbagai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, lebih dari itu sebagai wujud pelestarian budaya adhiluhung peninggalan nenek moyang. Semoga! (68)

— Agus Wibowo, pemerhati budaya dan penulis buku ”Memayu Hayuning Bawono”.

Kearifan Kultural Tradisi ”Nyadran”

2008-08-31T07:58:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Sinar Harapan, 31 Agustus 2008

Bagi masyarakat Jawa, bulan puasa atau Ramadhan merupakan bulan yang suci dan sakral. Mereka yang memeluk agama Islam, sebulan penuh melakukan kewajiban puasa dan ibadah-ibadah lainnya, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena anggapan suci dan sakralnya bulan puasa itu, jauh hari mereka mempersiapkan sebaik-baiknya kondisi fisik dan kondisi rohani melalui tradisi sadranan atau nyadran.

Tradisi nyadran ini dilakukan secara turun-temurun. Sebagaimana ritual dalam penanggalan Jawa lainnya, seperti Suranan, Muludan, dan Syawalan, esensi nyadran adalah memanjatkan doa kepada Tuhan agar diberi keselamatan dan kesejahteraan.
Kita akan menemukan nuansa magis dan unik dalam ritual nyadran. Keunikannya, selain menggunakan uba rampe tertentu, nyadran dilakukan di situs-situs yang dianggap keramat dan dipercaya masyarakat lokal bisa makin mendekatkan dengan Yang Kuasa.
Tempat-tempat itu biasanya berupa makam leluhur atau tokoh besar yang banyak berjasa bagi syiar agama. Sebagai contoh, di Kabupaten Banyumas, masyarakat melaksanakan nyadran di makam Syekh Muchorodin atau Mbah Agung Mulyo.
Di Kadilangu Kabupaten Demak, nyadran dilakukan di makam Sunan Kalijaga. Di Dusun Panjang Lor, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, ritual nyadran dilakukan di makam Nyi Tirto Tinoyo atau lebih dikenal sebagai Nyi Panjang. Warga Dusun Gesingan, Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, menyelenggarakan ritual nyadran di Pemakaman Gesingan.
Waktu pelaksanaan nyadran biasanya dipilih pada tanggal 15, 20, dan 23 Ruwah atau sya’ban. Pemilihan tanggal nyadran itu, kata Gatot Marsono (2007), di samping berdasar kesepakatan, juga berdasar paham mudhunan dan munggahan, yaitu paham yang meyakini bulan Ruwah sebagai saat turunnya arwah para leluhur untuk mengunjungi anak cucu di dunia.

Pengaruh Islam
Adapun prosesi nyadran diawali dengan setiap keluarga membuat kue apem dan ketan kolak. Adonan tiga jenis penganan dimasukkan dalam takir, yaitu tempat makanan terbuat dari daun pisang yang di kanan-kiri ditusuk lidi (biting).
Kue-kue tadi di samping dipakai munjung/ater-ater kepada saudara yang lebih tua, juga merupakan ubarampe kenduri. Seusai bersih makam (besik), masyarakat sekampung menggelar kenduri yang berlokasi di sepanjang jalan masuk menuju makam atau lahan kosong di sekitar makam.
Menurut catatan sejarah, tradisi nyadran memiliki kesamaan dengan tradisi craddha yang ada pada zaman kerajaan Majapahit (1284). Kesamaannya terletak pada kegiatan manusia berkaitan dengan leluhur yang sudah meninggal.
Secara etimologis, kata craddha berasal dari bahasa Sansekerta “sraddha” yang artinya keyakinan, percaya atau kepercayaan. Masyarakat Jawa kuno meyakini bahwa leluhur yang sudah meninggal, sejatinya masih ada dan memengaruhi kehidupan anak cucu atau keturunannya.
Oleh karena itu, mereka sangat memperhatikan saat atau waktu, hari dan tanggal meninggalnya leluhur. Pada waktu-waktu (saat) itu, mereka yang masih hidup diharuskan membuat sesaji berupa kue, minuman, atau kesukaan yang meninggal.
Selanjutnya, sesaji itu ditaruh di meja, ditata rapi, diberi bunga setaman, dan diberi penerangan berupa lampu (Budi Puspo Priyadi, 1989).
Ketika Islam datang ke pulau Jawa mulai abad ke-13, banyak tradisi Hindu-Buddha yang terakulturasi dengan ajaran Islam. Akulturasi ini makin kuat ketika Walisongo menjalankan dakwah Islam di Jawa mulai abad ke-15. Proses pengislaman atau pribumisasi ajaran Islam, berlangsung sukses dan membuahkan sejumlah perpaduan ritual, salah satunya adalah tradisi sraddha yang menjadi nyadran.
Karena pengaruh agama Islam pula makna nyadran mengalami pergeseran, dari sekadar berdoa kepada Tuhan, menjadi ritual pelaporan dan wujud penghargaan kepada bulan Sya’ban atau Nisfu Sya’ban. Ini dikaitkan dengan ajaran Islam bahwa bulan Sya’ban yang datang menjelang Ramadhan, merupakan bulan pelaporan atas amal perbuatan manusia.
Oleh karena itu, pelaksanaan ziarah juga dimaksudkan sebagai sarana introspeksi atau perenungan terhadap segala daya dan upaya yang telah dilakukan selama setahun.

Sisi Positif
Pada perkembangan selanjutnya, tradisi nyadran mengalami perluasan makna. Bagi mereka yang pulang dari rantauan, nyadran dikaitkan dengan sedekah, beramal kepada para fakir miskin, membangun tempat ibadah, memugar cungkup dan pagar makam.
Kegiatan tersebut sebagai wujud balas jasa atas pengorbanan leluhur, yang sudah mendidik, membiayai ketika anak-anak, hingga menjadi orang yang sukses. Bagi perantau yang sukses dan kebetulan diberi rezeki berlimpah, pulang nyadran dengan beramal merupakan manifestasi hormat dan penghargaan kepada leluhur.
Bagi umat Islam sendiri, tradisi nyadran masih menimbulkan perdebatan. Itu karena ada dua pendapat berbeda, dikaitkan dengan ajaran Nabi Muhammad Saw. Kelompok pertama atau yang beraliran moderat, beranggapan bahwa ritual nyadran tidak perlu dilakukan karena bertentangan dengan hadits dan as sunnah.
Nyadran sering digolongkan perbuatan syirik atau menyekutukan Tuhan. Sementara menurut kelompok kedua yang beraliran kultural, nyadran adalah kegiatan keagamaan yang sah-sah saja, asal tidak untuk menyembah leluhur atau pekuburan.
Terlepas dari perbedaan pendapat itu, penulis memandang perlu pelestarian tradisi nyadran. Selain sebagai wujud pelestarian budaya adhiluhung peninggalan nenek moyak, terdapat sejumlah kearifan dalam prosesi tradisi nyadran yang sangat relevan dengn konteks kekinian.
Hal ini karena prosesi nyadran tidak hanya sekedar gotong royong membersihkan makam leluhur, selamatan dengan kenduri, dan membuat kue apem ketan kolak sebagai unsur utama sesaji. Lebih dari itu, nyadran menjelma menjadi ajang silaturahmi, wahana perekat sosial, sarana membangun jati diri bangsa, rasa kebangsaan dan nasionalisme.
Ketika pelaksanaan nyadran, kelompok-kelompok keluarga atau trah tertentu, tidak terasa terkotak-kotak dalam status sosial, kelas, agama, golongan, partai politik, dan sebagainya. Perbedaan itu lebur, karena mereka berkumpul menjadi satu, berbaur, saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain.
Seusai nyadran ada warga yang mengajak saudara di desa ikut merantau dan bekerja di kota-kota besar. Di sinilah ada hubungan kekerabatan, kebersamaan, kasih sayang di antara warga atau anggota trah.
Terasa sekali, warga sekampung seakan satu keturunan. Spirit nyadran itu bila dibawa dalam konteks negara, maka akan menjadikan Indonesia yang rukun, ayom, ayem dan tenteram. Inilah sisi positif tradisi nyadran yang kental dengan kearifan lokal. [] Penulis adalah pemerhati sosial keagamaan dan Penggiat Komunitas Aksara Yogyakarta.

Makna Kemerdekaan Dalam Pendidikan

2008-08-18T11:00:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo

Dimuat Harian Pikiran Rakyat, Edisi 18 Agustus 2008
Baru saja kita memperingati 63 tahun kemerdekaan Indonesia. Momentum itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna merefleksikan apa saja yang sudah dilakukan untuk bangsa, sembari memikirkan solusi untuk keluar dari jeratan krisis.Tidak kalah pentingnya, perlu dilakukan penyegaran sekaligus pembaruan model peringatan kemerdekaan, dari sekadar seremonial tanpa makna menjadi spirit yang membangun semangat nasionalisme dan kebangsaan.
Pembaruan dan penyegaran itu, salah satunya bisa dilakukan dengan membenahi sistem pendidikan bangsa. Mengapa demikian? Karena sistem pendidikan saat ini, telah melenceng jauh dari cita-cita para pendirinya (founding father), khususnya pada masa-masa prakemerdekaan.
Sejarah membuktikan bahwa pendidikan memberi kontribusi yang besar dalam membidani kelahiran kemerdekaan. Melalui pendidikan, tokoh seperti R.A. Kartini, R. Dewi Sartika, K.H. Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara, dan Teuku Moh. Syafei, menanamkan jiwa dan semangat nasionalisme kepada generasi muda. Pendek kata, para tokoh itu membangun visi dan misi pendidikan dalam bingkai kebangunan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan kebebasan.
Ki Hajar Dewantara, misalnya, mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922, dengan tujuan ingin menumbuhkan kesadaran bahwa bangsa ini memiliki martabat dan harapan untuk menjadi manusia merdeka. Ki Hajar meyakini, penyadaran melalui lembaga pendidikan adalah usaha yang manjur. Hasilnya, kesadaran sebagai bangsa yang bermartabat dan berkeinginan untuk merdeka pun tumbuh.
Contoh lain, dengan didirikannya organisasi Budi Utomo (1908), Perhimpunan Indonesia (1926), dan dicetuskannya Sumpah Pemuda (1928). Pada masa perang kemerdekaan dan revolusi untuk mempertahankannya, generasi muda yang terpelajar itu tidak sekadar mampu merancang organisasi atau menjadi aktivis, tetapi mereka juga memiliki keberanian dan strategi untuk membangun kekuatan bersenjata yang dikenal dengan sebutan Tentara Pelajar (TP).

Pendidikan dikebiri
Sayangnya, model pendidikan yang menumbuhkan jiwa kebangsaan dan perasaan merdeka itu, dicerabut dan dikebiri dari sistem pendidikan saat ini. Alih-alih, bukannya menjadi sarana memerdekakan peserta didik, tetapi justru membelenggu, memenjarakan, dan menindas. Itu dapat kita lihat dengan adanya kebijakan sertifikasi guru, kebijakan membalik rasio SMK dan SMA, penyamaan ujian akhir nasional (UAN) SMK dengan SMA, dan sebagainya.
Belum lagi, biaya pendidikan yang terasa kian mahal dan hampir tak terjangkau rakyat miskin. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, sejumlah perguruan tinggi negeri berubah menjadi badan hukum milik negara. Perubahan ini mendorong lembaga-lembaga pendidikan, yang seharusnya melahirkan manusia-manusia terpelajar, justru terbelenggu dengan upaya mencari uang sekaligus menjauhkan diri dari masyarakat yang seharusnya dilayani. Maka, impian untuk mendapatkan pendidikan murah, baik, dan berkualitas tidak akan pernah terwujud.
Pada aspek filosofi, pendidikan yang mestinya dimaknai secara luas, ternyata hanya dipahami sebagai proses formal, sekadar proses alih pengetahuan. Bahkan, pendidikan tidak mampu lagi menjadi sarana liberasi, yakni sebagai sebuah proses kerja kreatif dan responsif untuk memerdekakan dan memberdayakan pelajar. Wajar jika spirit kemerdekaan, kebebasan, dan pencerahan sulit ditemukan dalam sistem dan praktik pendidikan tersebut. Tidak ada ruang dan waktu yang memadai bagi terjadinya liberasi yang mendorong sikap mental para pelajar untuk menjadi manusia merdeka.
Hasil lulusan atau output pendidikan yang jauh dari spirit kemerdekaan dan kebangsaan, kata Amien Rais (2008), hanya menghasilkan pemimpin, pengusaha, parlemen (anggota DPR), jaksa dan sebagainya, yang bermental inlander, penjilat, dan rela dijadikan budak korporasi-korporasi besar milik Amerika dan sekutu-sekutunya. Sebagai contoh, ketika kekayaan alam berupa minyak, gas, batu bara dan emas, dijarah beberapa perusahaan Amerika, para pemimpin berjiwa inlander itu tidak bisa berbuat apa-apa.

Spirit kemerdekaan
Tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini, selain mengambil semangat dan spirit kemerdekaan, untuk merancang pendidikan bangsa berjiwa merdeka. Spirit kemerdekaan dalam pendidikan ini bisa diwujudkan paling tidak dalam dua hal. Pertama, dalam sistem pendidikan yang diwujudkan dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan egalitarianisme, dalam menyusun visi dan tujuan pendidikan, desain konsep pembelajaran, metode pengajaran, kurikulum, biaya sekolah, peningkatan karier dan gaji guru.
Kedua, dalam praktik pendidikan dengan mengimplementasikan spirit kemerdekaan dalam seluruh proses pembelajaran; interaksi antara siswa dan guru, sesama guru, dan antarsiswa. Misalnya melalui pengajaran yang kontekstual, dialog, dan presentasi, pelajaran yang interaktif dan partisipatoris, penilaian yang transparan, dan sebagainya.
Pendidikan juga perlu menanamkan sikap kritis pada anak didiknya. Melalui model pendidikan seperti itu, terlahir manusia-manusia kritis yang mampu melihat aneka tantangan dari zamannya, berani membicarakan berbagai masalah lingkungan, dan ikut menangani lingkungannya.
Spirit kemerdekaan dan pendidikan kritis, kata Asep P.B. (2006), akan menumbuhkan kuriositas intelektual, kematangan emosional, dan kejernihan spiritual anak didik. Mereka akan mampu melakukan transformasi diri menjadi orang-orang yang terbebaskan, lantaran institusi pendidikan dan lingkungan memberikan ruang dan iklim yang kondusif.
Selain itu, eksistensi pendidikan yang memiliki spirit kemerdekaan akan diperhitungkan dalam konteks demokrasi. Artinya, pendidikan dipercaya punya pengaruh yang positif bagi demokratisasi, sekaligus menghasilkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Dalam perspektif ini, pendidikan bisa dilihat sebagai sebuah institusi untuk menginternalisasikan dan menyosialisasikan kemerdekaan, prinsip kemandirian, dan nilai hak asasi manusia harus bisa dijalankan. Semoga.[]
Penulis, Peneliti Utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Kemitraan ASEAN di Era Global

2008-08-06T20:51:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo

Dimuat Harian Suara Pembaruan, Edisi 6 Agustus 2008
ebentar lagi kita akan memperingati genap 41 tahun berdirinya ASEAN. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, ASEAN mestinya sudah mampu mewujudkan cita-cita para founding father, khususnya menyangkut kerja sama bilateral yang menguntungkan anggotanya. Harapan itulah yang disandarkan pada peringatan ulang tahun kali ini.
Pertanyaannya kemudian, apakah ASEAN benar-benar menjadi rumah yang nyaman sekaligus menguntungkan bagi anggotanya? Ini menjadi bahan renungan para pemangku kebijakan, jangan sampai ASEAN hanya menjadi penindas anggotanya.
Harus diakui, kawasan ASEAN dengan penduduk sekitar 580 juta, merupakan pasar potensial yang selalu diincar para investor dan korporasi-korporasi besar dunia. Tentu saja demi keuntungan finansial dan ekspansi produk-produk industrinya. Itu dapat kita lihat dengan berbagai produk Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, India, Amerika Serikat, dan sebagainya menyerbu Asia Tenggara.
Tidak dimungkiri, ASEAN bersama Tiongkok, India, dan Korea Selatan, selangkah lebih maju. Kemajuan ASEAN ini, kata Kishore Mahbubani (2008), lantaran berhasil menerapkan tujuh pilar kebijakan dunia Barat, yang salah satunya adalah meritokrasi, dan menghapus dominasi budaya feodal. Tiongkok dan India bahkan selangkah lebih maju, karena berhasil mengerahkan ratusan juta penduduk yang cerdas untuk membangun negerinya.
Sepertinya, globalisasi yang lahir dari belahan dunia barat (Amerika), menjadi sebuah imperium yang tidak satu negara pun mampu mengelakkannya. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, beroperasinya institusi-institusi internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, dan mekanisme pasar bebas dengan organisasi perdagangan dunianya, telah mendorong globalisasi secara masif dan ekstensif ke berbagai penjuru dunia.
Dalam konteks itu, hegemoni negara-negara adikuasa semakin terasa mengimpit negara berkembang dan menempatkannya pada posisi tidak menguntungkan. Demikian halnya dengan negara-negara di kawasan ASEAN.
Monopoli negara adikuasa, tulis Samir Amin (1997), meliputi bidang teknologi, kontrol finansial terhadap pasar-pasar keuangan seluruh dunia, akses terhadap sumber daya alam, media massa dan komunikasi, serta monopoli senjata pemusnah massal. Monopoli ini juga menentukan kerangka kerja hukum beroperasinya nilai-nilai yang diglobalisasikan. Jika dicermati dengan seksama, globalisasi tidak memiliki muatan positif dan berharga bagi negara-negara berkembang.
Pertanyaannya, siapa yang sering mengambil keuntungan dari globalisasi yang banyak menimbulkan ketidakseimbangan tersebut? Bagi para penganjurnya, kata Joseph Stiglitz (2002), globalisasi -yang secara tipikal diasosiasikan dengan penerimaan kapitalisme unggul gaya Amerika- adalah sebuah kemajuan. Sementara negara-negara berkembang harus menerimanya jika ingin tetap tumbuh dan memerangi kemiskinan secara efektif.
Ancaman globalisasi jika tidak ditangkap secara arif oleh ASEAN bisa meruntuhkan sendi-sendi kemitraan dan solidaritas yang telah lama terbangun. Memang dalam perkembangannya ASEAN telah membentuk mekanisme ASEAN Plus Three bersama Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan; East Asia Summit (EAS) hingga memiliki 11 mitra wicara, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Jepang, dan Tiongkok, yang merupakan pemain-pemain besar. Setidaknya dengan jalinan yang erat tersebut ASEAN mampu menangkal hegemoni globalisasi.
Selain itu, dibentuknya Forum Regional ASEAN (ARF) menjadi bukti bahwa ASEAN mampu menjadi driving seat dalam proses regional. Artinya, selama 40 tahun ke depan ASEAN bukan hanya mampu bertahan, tetapi terus berkembang sebagai organisasi regional yang makin efektif dan mampu menciptakan stabilitas politik, keamanan, dan sosial.

Saling Berbagi
Langkah ASEAN mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) dalam KTT ke-12 di Cebu, Filipina, Januari 2007, sejatinya merupakan ide kreatif guna menyikapi persaingan ekonomi dari India dan Tiongkok. Lebih dari itu, bertujuan melindungi kepentingan bersama sejumlah negara di kawasan tertentu dan sebagai upaya untuk mempertegas arah ASEAN, sebagaimana amanat Bali Concord II (2003).
Pada aspek ekonomi, pendirian AEC juga berupaya membangun kerja sama perdagangan, investasi, dan meningkatkan mobilitas aktivitas ekonomi, yang meliputi sektor elektronik, pariwisata, otomotif, tekstil, perikanan, pertanian, teknologi informasi, teknologi kesehatan, dan usaha berbahan dasar kayu.
Saat ini, ASEAN harus mampu mengentaskan pekerjaan pelik dan mendesaknya, serta harus mampu menjembatani perbedaan esensial dan konflik internal yang melanda anggotanya.
Misalnya, dalam kasus TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia, pemerintah Malaysia terkesan masa bodoh dan tak mau tahu, sehingga berbagai kasus pelanggaran hukum yang dilakukan para majikan (warga Malaysia) dibiarkan begitu saja. Tetapi, giliran TKI kita yang salah mereka segera memproses secara hukum.
Persoalan pengentasan kemiskinan yang mendera sejumlah besar anggotanya, penanggulangan bencana alam bersama, penuntasan kasus korupsi, supremasi dan perlindungan hukum bagi para tenaga kerja, harus segera diwujudkan lewat langkah nyata. ASEAN juga harus mampu meredam persoalan persaingan masing-masing anggotanya.
Tidak kalah pentingnya, ASEAN harus mampu memberikan solusi atas problem individualitas anggotanya, yang tidak ingin otoritas dan ke-daulatannya diatasi sebuah sistem. []
Penulis adalah Peneliti utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Makna Kemerdekaan di Era Global

2008-08-04T10:39:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Bali Pos, Edisi 4 Agustus 2008

SEBENTAR lagi, kita akan memperingati genap 63 tahun Kemerdekaan Indonesia. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, negara ini mestinya sudah mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana diamanatkan para founding father. Harapan itulah yang disandarkan pada peringatan ulang tahun kali ini.

Pertanyaannya kemudian, apakah negara kita benar-benar merdeka dan lepas sama sekali dari penjajahan bangsa lain? Secara fisik, memang kita sudah berdaulat dengan memiliki pemerintahan yang tertata dengan solid. Tetapi secara ideologi, teknologi dan ekonomi, kita justru lebih menderita ketimbang penjajahan sebelumnya.

Keadaan ini tidak lepas dari kebijakan ekonomi liberal dan perdagangan pasar bebas, yang diamini pemegang kekuasaan. Melalui kebijakan itu, tanpa kita sadari, Amerika Serikat (AS) dengan beberapa perusahaan raksasanya berhasil menguras habis kekayaan alam negeri ini. Tiap hari ribuan bahkan jutaan barel minyak bumi dihasilkan kilang minyak kita di kawasan (Blog) Cepu, tetapi hanya sedikit yang kita nikmati. Selebihnya mengaliri pundi-pundi Amerika lewat Exon Mobile-nya.

Demikian halnya perusahahan Freeport milik Amerika. Perusahaan ini tiap menitnya mengeruk habis tambang emas di kawasan pegunungan Irian Barat. Puluhan gunung emas di kawasan tersebut, disulap menjadi danau-danau yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Bisa dibayangkan, Amerika menjadi kaya-raya lantaran menguras kekayaan alam Indonesia. Sementara bangsa kita hanya memperoleh getah ekologis pascapenambangan berupa rusaknya kawasan hutan, dan hilangnya kesuburan tanah. Belum lagi, ancaman bencana tanah longsor, banjir, kekeringan, pencemaran dan timbulnya berbagai penyakit yang harus dirasakan penduduk di sekitar kawasan penambangan.

Ancaman Globalisme

Ancaman penjajahan dari segi fisik sebagaimana disebutkan, memang mengerikan tetapi tidak seberapa signifikan. Ancaman terberat justru dari segi nonfisik berupa idealisme dan konsep globalisasi. Tanpa kita sadari, konsep globalisasi yang dicetuskan Amerika, lambat-laun akan mencabik-cabik keutuhan kebhinekaan kita.

Menurut Alvin Toffler dalam bukunya ''The Third Wave'' (1980), problem peradaban yang disebabkan konsep globalisasi bakal mendera negara-negara bangsa (nation states) termasuk Indonesia. Lantaran canggihnya teknologi informasi dan komunikasi, kata Toffler, lahirlah apa yang disebut the global village, yakni sebuah kawasan dunia ''menggelobal'' yang tidak bisa dilihat sekat-sekat teritorialnya. Keadaan ini sangat menguntungkan monopoli Amerika atas negara berkembang, dan menempatkannya pada posisi raja-diraja.

Monopoli Amerika itu, tulis Samir Amin (1997), terasa pada beberapa bidang di antaranya monopoli bidang teknologi berupa kontrol finansial terhadap pasar-pasar keuangan seluruh dunia, monopoli akses terhadap sumber daya alam, monopoli media dan komunikasi dan monopoli senjata pemusnah massal.

Lantaran paradigma globalisasi pula, konsep nation-state dirasuki konflik internal. Penyebabnya berawal dari keinginan masing-masing elemen nation-state untuk menonjolkan identitas dan keunikannya, sementara mengabaikan prinsip kebersamaan. Singkatnya, paham primordial kesukuan, ras, dan agama menjelma mengatasi jalinan ''kerukunan'', dan melepaskan diri dari jeratan persatuan. Karena masing-masing elemen nation-state mudah terprovokasi, kata Samuel P. Hutington (1996), setiap waktu riskan terjadi gesekan dan lebih mudah tersulut konflik kepentingan bahkan benturan peradaban (clash of civilization).

Fenomena itu kerap melanda kesatuan bangsa ini. Misalnya konflik antaretnis (Tioghoa vs pribumi), antarsuku (Madura vs Dayak), antaragama (Islam vs Kristen) di Situbondo dan Poso, munculnya benih-benih disintegrasi; kasus GAM (Gerakan Aceh Merdeka), Republik Maluku Selatan (RMS) dan Gerakan Papua Merdeka (GPM). Fenomena konflik dan disintegrasi yang terus menyergap bangsa ini, menyiratkan betapa lebih mengerikannya penjajahan konsep globalisasi. Jika nation-state tidak berbenah dengan menyegarkan semangat nasionalismenya, lanjut Hutington, maka bisa dipastikan negara tersebut bakal mengalami keruntuhan. Kita tentu tidak ingin negara ini hancur lantaran globalisasi.

Penyegaran Nasionalisme
Tidak ada pilihan bagi bangsa ini, selain terus memperbarui semangat nasionalisme, sembari berusaha menghilangkan dominasi Amerika. Penyegaran nasionalisme dilakukan dengan terus mengenang dan melaksanakan semangat kemerdekan, memperteguh solidaritas dan semangat nasionalisme. Misalnya lewat penelisikan, pengkajian dan pemaknaan sejarah yang holistik. Dengan langkah seperti itu, bakal timbul kesadaran bahwa kemerdekaan yang kita nikmati merupakan hasil cucuran keringat, air mata, darah, harta dan nyawa para pendahulu kita. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi kita mempertahankan kemerdekaan dan mengisinya dengan kegiatan positif. Pada tataran ini, kesadaran intelektual dan wawasan pemikiran tidak bisa dinafikan dalam kepentingan terjaganya nasionalisme pada diri bangsa.

Usaha melepaskan diri dari dominasi Amerika, misalnya dengan menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing -- sebagaimana dicetuskan tokoh reformasi Amien Rais. Dengan nasionalisme tersebut, paling tidak, kita bisa lebih banyak menikmati hasil bumi pertiwi sembari mengentaskan diri dari jeratan krisis. Usaha nasionalisasi itu, bisa dimulai dengan meninjau kembali undang-undang (UU) yang mengatur kerja sama dan investasi dengan pihak asing (termasuk Amerika). Harus diakui, dalam UU tersebut posisi tawar kita sangat lemah sehingga pihak asing bisa leluasa menjajah. Usaha nasionalisasi, tentu saja membutuhkan ketegasan dari pemerintah. Pertanyaannya kemudian, beranikah pemerintah berperan layaknya Kemal Pasya pada revolusi Iran, atau pemerintah Jepang pada era-restorasi Meiji?

Tidak kalah pentingnya, pemerintah secara integratif berusaha mengentaskan problem kemiskinan, penegakan hukum, rendahnya kualitas mutu pendidikan, penuntasan kasus kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), perbaikan pasca bencana dan kerusakan lingkungan hidup. Jika agenda tersebut terus ditunda, rakyat bakal semakin menderita lantaran terus 'dijajah' oleh tata-sistem yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Merdeka dan jayalah bangsaku.[] Penulis, peneliti utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Sekolah Kejuruan BukanPabrik Kuli

2008-08-01T09:51:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo

Harian Suara Karya, Jumat, 1 Agustus 2008

"Pemerintah sebagai pemegang kebijakan (policy maker) perlu segera membenahi sistem pendidikan SMK. Landasan filosofis harus dibuat dengan saksama."
Pada musim penerimaan siswa baru (PSB) tahun ini, sekolah menengah kejuruan (SMK) kebanjiran peminat. Di Yogyakarta, misalnya, dari 14 SMK negeri dan swasta yang membuka PSB online, telah dipenuhi pendaftar. Misalnya di SMK Negeri 6, tercatat 548 pendaftar dari 468 kursi yang tersedia. Padahal, pada PSB tahun lalu hanya tercatat 500 pendaftar (SK, 7/7/2008).
Di Kota Bandung, berdasarkan rekapitulasi PSB online yang dilakukan dinas pendidikan setempat, tercatat sebanyak 1.118 pendaftar, dari 360 kuota yang disediakan. Jika ditotal secara keseluruhan, pendaftar mencapai 11.066 dari 15 SMK yang ambil bagian. Jumlah itu melebihi tahun sebelumnya yang hanya 777 orang.
Sebaliknya, kondisi memprihatinkan dialami sekolah menengah nonkejuruan (SMA/MA). Hingga akhir masa PSB, sekolah-sekolah ini masih kekurangan murid. Di Bandung, misalnya, lantaran kekurangan siswa, pemkab setempat menggratiskan lebih dari 50 SMP swasta dan 29 SMA swasta. Sekolah yang digratiskan ini rata-rata hanya memiliki siswa di bawah 100 orang atau dua rombongan belajar. Adapun plafon bantuan biaya pendidikan yang dikeluarkan adalah Rp 570.000 per tahun per siswa untuk SMP dan Rp 1,2 juta untuk SMA.
Kondisi serupa juga terjadi di beberapa daerah seperti Tegal, Magelang, Yogyakarta dan sebagainya. Di Tegal misalnya, pihak sekolah sampai harus melakukan berbagai cara untuk mendapatkan tambahan siswa, seperti memperpanjang waktu penerimaan siswa baru dan melakukan jemput bola ke rumah calon siswa.
Melonjaknya jumlah peminat, di satu sisi menunjukkan keberhasilan promosi yang dilakukan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), khususnya melalui Dirjen Dikdasmen. Di sisi lain, fenomena itu menunjukkan adanya kecenderungan pragmatis masyarakat memilih SMK. Ini tidak lepas dari peran SMK yang mampu mencetak tenaga terampil dan mengurangi masalah pelik pengangguran.
Kelebihan SMK yang lain, tulis Joko Sutrisno (2008), mampu menyiapkan peserta didik yang kreatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
Bahkan, hasil sebuah survei menunjukkan bahwa di kota-kota di mana populasi SMK lebih tinggi dari SMA, maka daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto yang lebih tinggi. Wajar, jika pemerintah pada tahun ajaran 2008/2009 menargetkan 1,3 juta siswa lulusan SMP mendaftar SMK secara nasional, guna mencapai pertumbuhan angka partisipasi kasar (APK) SMK 62,5 persen, sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Depdiknas. Selain itu, pemerintah berencana terus memperbanyak pembangunan SMK, serta mengurangi pengembangan sekolah menengah atas (SMA). Diharapkan tahun 2009 rasio perbandingan antara SMK dan SMA menjadi 70 berbanding 30 (Fasli Jalal, 2008).
Anggapan bahwa semua SMK bermutu dan menghasilkan lulusan yang siap diterima dunia kerja tidak selamanya tepat. Sebagai gambaran, di Jawa Timur, lulusan SMK baru 45 persen yang terserap dunia kerja, selebihnya (55 persen) masih menjadi pengangguran. Selain itu, banyak perusahaan dan industri yang mengeluhkan sulitnya mendapat teknisi tingkat menengah sesuai standar. Padahal, peluang kerja terbuka di dalam dan luar negeri, yang tidak terpenuhi karena lulusan yang ada belum mencapai kompetensi yang dibutuhkan.
Problem ketidakterkaitan (mismatch) antara SMK dan dunia usaha atau dunia industri, disebabkan beberapa hal. Pertama, tidak semua SMK mencetak lulusan yang adaptif dengan dunia kerja. Hal ini disebabkan ketidaktersediaan fasilitas bengkel atau laboratorium kerja yang layak dan modern, serta membangun kerja sama yang kuat dengan dunia kerja.
Kedua, dari aspek tenaga pengajar, banyak guru SMK yang ketinggalan dalam meng-update keahlian agar sesuai dengan perkembangan zaman. Akibatnya, banyak pendidikan di SMK yang dijalankan secara asal-asalan yang muaranya hanya menghasilkan lulusan tanpa kompetensi memadai.
Ketiga, program-program yang ditawarkan SMK saat ini belum efektif dan efisien. Ini dapat dilihat dari kualitas lulusan yang belum mampu menjawab tantangan dunia industri. Dengan kata lain, belum ada kesesuaian antara SMK dan industri. Ketika lulusan SMK masuk dunia kerja, ternyata teknologi industri sudah berkembang pesat.
Seperti yang dialami siswa-siswa di SMK Jurusan Nautika Perikanan Laut (NPL), Kabupaten Malang. Sebenarnya, proses belajar mengajar (PBM) di SMK itu sesuai dengan jurusannya, yaitu NPL. Dimulai dari tingkat II, para siswa sudah berbulan-bulan lamanya mengikuti praktik kerja lapangan (PKL) di laut. Konsekuensinya, proses belajar mengajar dengan mata pelajaran yang di-UN-kan tidak banyak dipelajari, bahkan hampir tidak punya kesempatan dibandingkan dengan SMA biasa. Akibatnya, siswa-siswa berbakat dan sudah mengantongi beberapa sertifikasi kecakapan melaut, bahkan sudah diterima magang di Jepang, terpaksa tidak lulus UN.
Tampaknya tidak ada pilihan bagi SMK, selain berbenah diri. Menurut Wardiman Djojonegoro (2007), langkah utama adalah mengubah orientasi dan paradigma pendidikan. Jika selama ini tujuan pendidikan di SMK hanya mengejar ijazah, kini harus diganti mengejar kompetensi. Konsekuensinya, sekolah harus paham standar dunia kerja, dan harus membangun kerja sama yang baik dengan banyak pihak, terutama dunia industri dalam arti luas. Selain itu, sekolah membutuhkan sistem pembelajaran yang tidak berjarak dengan dunia kerja dan masyarakat yang selalu berkembang dinamis.
Pemerintah sebagai pemegang kebijakan (policy maker) perlu segera membenahi sistem pendidikan SMK. Landasan filosofis harus dibuat dengan saksama. Jangan sampai pendidikan SMK, meminjam istilah Henry A Giroux (1993), menjadi hamba pabrik/industri. Institusi pendidikan model demikian, lanjut Giroux, akan gagal melihat kemungkinan bahwa proses pembelajaran merupakan pilar utama humanisasi anak didik. Karena, dimensi personal seperti sopan santun, akhlak mulia, dan jiwa nasionalisme dikebiri habis-habisan. Maka yang terjadi adalah degradasi identitas, dari institusi yang menyelenggarakan pendidikan bangsa menjadi pabrik kuli semata.[]
Penulis adalah peneliti utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Bangsa Perusak Hutan

2008-07-14T14:12:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo

Dimuat Harian Bali Pos, Edisi Senin, 14 Juli 2008

Belum lama ini, Indonesia berhasil memecahkan rekor Guinnes World Record (2007), sebagai negara perusak hutan tercepat di dunia. Sebuah prestasi yang tentunya menimbulkan keprihatinan kita. Gelar itu diberikan bukan tanpa dasar. Menurut data yang berhasil dihimpun GWR (2007), tingkat laju penghancuran hutan (deforestasi) di Indonesia mencapai 1,871 juta hektar setiap tahun, atau 51 kilometer persegi per hari. Jika dibandingkan 43 negara lain, laju deforestasi Indonesia menduduki peringkat pertama, disusul oleh Zimbabwe (1,7 persen), Myanmar (1,4 persen), dan Brazil yang hanya 0,6 persenPertanyaanya kemudian, siapa pemicu laju deforestasi hingga separah itu? Jika dilihat dari modusnya yang begitu sporadis, tentunya ada sebuah mekanisme atau sistem raksasa yang melegalkannya. Dengan kata lain, jika hanya rakyat biasa (baca: maling kelas teri), tidak akan mampu menimbulkan kerusakan secepat itu.Menurut Indonesian Center for Environmental Law (ICEL, 2007), ternyata beberapa kebijakan pemerintahlah yang menjadi pemicu deforestasi tersebut. Misalnya, Undang-undang (UU) No.26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No.30/2007 tentang Energi, UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Peraturan Pemerintah (PP) No. 59/2007 tentang Panas Bumi, PP No. 58/2007 tentang Perubahan Atas PP 35/2002 tentang Dana Reboisasi, PP 33/2007 dan PP 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

Beberapa kebijakan tersebut, kenyataannya justru memfasilitasi para pemilik modal untuk mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Dampaknya bukan hanya rusaknya kawasan hutan beserta penopang ekologisnya, tetapi rakyat dan negara dirugikan. Menurut temuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Greenomics Indonesia (2008), kerugian yang diderita tersebut sebesar Rp 589,3 trilyun per tahun.Kerugian itu terbagi menjadi tiga bagian, yakni Rp 170,2 trilyun untuk kerugian kayu, Rp 320,6 trilyun akibat hancurnya ekologi, serta kenaikan inflasi Rp 88,5 trilyun per tahun. Ini artinya, jumlah kerugian akibat kebijakan alih fungsi hutan, jauh lebih besar ketimbang devisa yang diperoleh negara yang hanya Rp 80 trilyun. Jika alih fungsi hutan terus berlanjut, diramalkan kerugian yang akan diterima Indonesia 3,5 kali lebih besar dibandingkan yang terjadi sekarang.

Tanpa merasa bersalah, pemerintah justru menerbitkan PP No. 2/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Alih-alih, PP ini justru menjadi rekomendasi komersialisasi hutan lindung dalam bentuk baru. Pasalnya, pungutan yang diambil dari kegiatan tambang (PNBP) hanya Rp 3 juta per hektar per tahun, atau sekitar hanya Rp 120 hingga Rp 300 per meter dari kegiatan tambang tersebut. Artinya, dengan uang receh Rp 1.000, kita sudah bisa untuk menyewa satu meter persegi hutan lindung kita selama setahun.

Siapa yang bakal menanggung dampak kebijakan pemerintah tersebut? Jawabannya pasti, rakyat akar rumput (grassroots). Banjir, tanah longsor, dan kekeringan akan silih berganti melanda. Terutama di Pulau Jawa yang kini hanya tersisa hutan seluas 19.828 km2, atau kurang dari 15 persen luas daratan. Belum timbulnya konflik horizontal maupun vertikal. Misalnya, konflik di Aceh, Papua, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Konflik yang timbul tersebut, jauh melampaui isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Inti masalahnya, lebih terkait dengan politik dan dampak marginalisasi akibat kebijakan pembangunan terhadap suku asli, termasuk kebijakan transmigrasi dan konsesi pertambangan dan hak penggunaan hutan.

Revisi Kebijakan

Berbagai kebijakan lingkungan yang dibuat secara gegabah, menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah merealisasikan visi dan misinya. Presiden Yudhoyono (SBY) sendiri, seakan melupakan janjinya dalam kampanye Capres 2004, untuk memimpin sendiri operasi pemberantasan pembalakan liar. Nyatanya, SBY justru menciptakan sistem pengadilan yang tidak sensitif terhadap deforestasi, dan terlalu mengedepankan kebenaran formal-prosedural, ketimbang penggalian keadilan substansial.

Mestinya, SBY konsisten dengan janjinya, karena terkait erat dengan kredibilitas yang bersangkutan. Kata-kata, kalimat, atau pernyataan yang keluar dari mulut seorang pejabat, apalagi setingkat presiden, pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang sudah pasti dinantikan perwujudannya oleh rakyat. Oleh karena itu, seorang pejabat tidak boleh mudah dan boros mengeluarkan kata-kata manis berupa janji, juga akan menjadi ukuran apakah yang bersangkutan bertindak konsisten dan dapat dipercaya atau tidak.

Sudah saatnya, pemerintah melakukan langkah-langkah strategis guna memperbaiki citra buruk Indonesia sebagai bangsa perusak lingkungan. Langkah strategis tersebut di antaranya pertama, melakukan timbang-ulang, analisis dampak lingkungan, dan jika perlu merevisi berbagai kebijakan yang mengarah pada perusakan hutan. Misalnya, UU No.24/2007, UU No.26/2007 dan sebagainya.

Kedua, pemerintah menindak tegas para mafia elite yang mempermulus terjadinya pembalakan hutan secara besar-besaran, maupun maling hutan kelas teri. Mereka harus diperlakukan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, secara jujur, adil, transparan dan bebas dari KKN. Tidak ada diskriminasi hukum antara golongan elite (termasuk elite politik) dan rakyat biasa. Selain itu, pemerintah juga harus membenahi hukum lingkungan yang ada saat ini. Sebab, selain belum bisa menangani persoalan lingkungan, hukum lingkungan tersebut sangat prosedural dan pro-ekonomi.

Ketiga, pemerintah perlu menata ulang dan merehabilitasi kawasan hutan secara berkesinambungan dengan memberdayakan masyarakat. Misalnya melalui konservasi hutan desa. Adapun lahan-lahan yang diperuntukkan hutan desa ini dapat berupa bantaran sungai, tepian kampung, jalan poros desa, dan pengalihan sebagian tanah bengkok desa. Carik/sekretaris desa yang biasanya memiliki 2-3 ha tanah bengkok, harus merelakan sebagian tanah bengkoknya (minimal satu hektar) untuk ditanami tanaman hutan. Hal ini karena para carik sudah mendapat gaji sebagaimana pegawai negeri lainnya.

Pemerintah beserta seluruh jajarannya, perlu bekerja sinergis. Artinya, semua lembaga itu bekerja sama dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya, langkah kongkrit pemerintah untuk merevisi berbagai kebijakan lingkungan tersebut, menunjukkan komitmennya mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia dan mengabdi kepada rakyat. Semoga.[]

Penulis, peneliti utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarya

Meretas Sastra Interdisipliner

2008-07-14T14:06:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo

Dimuat Harian Suara Karya, Sabtu, 12 Juli 2008
Nasib dunia sastra kita, dewasa ini kian memprihatinkan. Sensibilitas dan kepedulian masyarakat pada sastra, semakin pudar-untuk mengatakan tidak ada lagi. Mestinya, masyarakatlah yang bertanggungjawab pada sustainabilitas dan tumbuh-tegaknya sastra, karena masyarakat merupakan objek dan subjek sastra.
Memang, absennya kesadaran melestarikan sastra tidak berakar dari masyarakat semata. Nyatanya, dunia sastra juga turut andil membidaninya. Khususnya, simbol "binatang jalang" sastrawan kita dengan penampilan fisik yang kumal, awut-awutan, berambut gondrong tak terurus, mungkin malah "tatoan" layaknya pelaku kriminal, hidup tak teratur, anti-kemapanan, mengutamakan kebebasan yang tak terbatas, dan prilaku hidup bertentangan dengan norma-norma masyarakat normal lainnya, merupakan pemicu utama. Selain itu, dalam dunia akademik -dan dunia keilmuan pada umumnya- terjadi dominasi perspektif monodisipliner. Perspektif ini jarang sekali melibatkan disiplin lain, dan cenderung melihat disiplin-disiplin ilmu termasuk sastra secara tunggal.
Dari perspektif monodisipliner, tumbuh anggapan bahwa studi sastra hanya terbatas pada studi teks-teks sastra, dan tidak memperhatikan kaitannya dengan elemen-elemen lain di luarnya. Corak perspektif monodisipliner dapat dilihat dalam karya-karya semacam An Introduction to The Language of Poetry (Chatman, 1968), Poetic Imagery (Wells, 1961), The Verbal Icon (Wimsatt, 1967), dan Aspects of The Novel (Forster, 1978).
Pembahasan karya sastra dengan perspektif monodisipliner tentu saja sangat merugikan sastra sendiri. Sebab, perspektif monodisipliner justru mengarahkan studi sastra hanya pada persoalan bagaimana meningkatkan keterampilan berbahasa, mengembangkan kosakata, atau paling luas mencari tema-tema kemanusiaan yang dianggap universal. Akibatnya, selain membuat sastra semakin teralienasi dari disiplin-disiplin keilmuan lainnya, perspektif monodisipliner juga mereduksi makna, mengkaburkan peran sastra dan menyesatkan cara pandang terhadap realitas.
Di Amerika dan Eropa, dominasi perspektif monodisipliner sudah ditinggalkan. Di sana, kajian sastra telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Para ilmuan dan sastrawan di kedua benua tersebut, saling bahu-membahu mengembangkan kajian-kajian sastra hingga melampaui perspektif monodisipliner-yang mereka sebut sebagai perspektif interdisipliner. Dengan perspektif interdisipliner tersebut, orang dituntut untuk tidak hanya berkutat pada satu disiplin ilmu saja, namun secara lebih luas juga harus bisa melihat hubungan kajiannya dengan ilmu lain.
Menurut Muh. Arif Rokhman (2003:4-6) ada beberapa keuntungan perspektif interdisipliner dalam studi sastra. Pertama, studi sastra tidak mengasingkan dirinya lagi dari studi-studi kemanusiaan yang praktis karena ketika bersinggungan dengan ilmu-ilmu sosial dan teknik, misalnya, studi sastra harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan pragmatis yang dihadapi oleh manusia.
Kedua, posisi karya sastra akan sejajar dengan penelitian antropologi, sosiologi, sejarah, serta disiplin ilmu sosial lainnya. Sebab, melalui studi-studi tentang motif-motif (pola-pola) dalam karya sastra, karya-karya tersebut akan menjadi semacam pola-pola berulang dalam kehidupan manusia. Karya sastra akan menjadi monumen kemanusiaan pada tingkat lokal, nasional maupun internasional yang membantu manusia pada tingkat-tingkat yang berkaitan.
Ketiga, manusia yang tersentuh sastra akan mempunyai cara melihat persoalan yang lebih utuh dalam hidup karena apa yang dipahaminya dari teks-teks sastra-yang merupakan potret kehidupan-dapat dilihat dari sisi lain bergantung pendekatan dari disiplin lain. Dari cara pandang tersebut, manusia akan melihat perbedaan-perbedaan secara wajar, sehingga akan timbul toleransi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut.
Keempat, bagi para pakar dari disiplin lain, studi sastra interdisipliner akan memperkaya pengetahuan mereka tentang manusia yang meliputi keinginan-keinginannya, normalitas dan abnormalitasnya, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, kekecewaan-kekecewaannya sehingga para pakar tersebut lebih mempertimbangkan sisi-sisi kemanusiaan semacam itu dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan disiplin-disiplin mereka.
Kelima, dalam jangka panjang, akan terjadi perubahan pandangan di dalam masyarakat bahwa studi sastra yang mulanya hanya dapat dilakukan oleh para ilmuwan sastra, akan dapat dilakukan oleh ilmuwan dari disiplin lain, dan bahkan, orang biasa bisa melakukannya. Pendek kata, perspektif interdisipliner selain mendekatkan sastra dengan disiplin-disiplin ilmu sosial lainnya, juga dapat mengembangkan cara pandang yang lebih utuh dan lebih luas terhadap realitas.

Alternatif Sastra Banding
Persoalannya kemudian, untuk mewujudkan kajian sastra interdispliner, cara pandang serta pendekatan apa yang bisa digunakan? S Bassnett dalam Comparative Literature: A Critical Introduction (1995) menunjukkan ada satu pendekatan alternatif yang dapat digunakan dalam hal ini, yakni yang disebut dengan Sastra Banding. Istilah Sastra Banding (Comparative Literature), pertama kali muncul di Perancis tahun 1816, yang diambil dari rangkaian antologi pengajaran sastra yang berjudul Cours de litterature comparee.
Di Jerman, istilah tersebut dipadankan dengan vergleichende literaturgeschichte yang muncul pada tahun 1854. Sementara itu, istilah comparative literature muncul di Inggris pada tahun 1848. Sementara di Eropa, sastra banding pada awalnya digunakan sebagai perspektif untuk melacak "pengaruh" seorang penulis dari suatu negara atau budaya lain. Namun, dalam perkembangan selanjutnya terdapat kesulitan dalam mencari pengaruh tersebut, karena pikiran dan perasaan yang diungkapkan oleh suatu bahasa berbeda dengan pikiran dan perasaan yang dinyatakan dengan bahasa lain.

Sastra Banding merupakan studi sastra yang melewati batas-batas sebuah negara tertentu dan studi tentang hubungan antara kesusastraan di satu pihak dan bidang lain dari pengetahuan, seperti seni, filsafat, sejarah, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu alam, agama, dan sebagainya di lain pihak. Pendeknya, Sastra Banding merupakan perbandingan satu karya sastra dengan karya lain dan perbandingan antara karya sastra dan lingkup ekspresi manusia yang lain (Bassnett, 1995:20).
Di barat, praktik-praktik Sastra Banding sudah banyak dilaksanakan. Jurnal-jurnal ilmiah yang menggunakan pendekatan tersebut, misalnya: Mosaic (Kanada), Literature and Theology (Inggris), Law and Literature: Possibilities and Perspectives (Ward, 1995), Psychoanalytic Criticism (Wright, 1998), Political Shakespeare: Essays in Cultural Materialism (Dollimore and Sinfield, 1994). Sementara, di Indonesia Sastra Banding baru dikenal sekitar tahun 2000 yang dipelapori oleh Forum Sastra Banding Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta.
Forum Sastra Banding di UGM tersebut, secara intens dan berkala mengadakan seminar-seminar, serta berbagai sosialisasi Sastra Banding, baik kepada kalangan akademik maupun masyarakat pada umumnya. Usaha serupa juga mulai dikembangkan di Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan memasukkan mata kuliah sastra di jurusan-jurusan teknik.
Pada akhirnya, perspektif sastra interdisipliner dengan pendekatan sastra bandingnya (Comparative Literature), sangat perlu merangkul disiplin ilmu lain, seperti sejarah, sosiologi, antropologi, dan ilmu komunikasi untuk membaca karya sastra. Dengan cara itu karya sastra selalu dapat ditelisik sebagai teks yang tidak terpisah dari realitas sosial, konteks sejarah, dan disiplin ilmu lain.
Selain itu, sastra interdisipliner juga diharapkan mampu menjalin kelindankan kajian-kajian sastra dan ilmu sosial untuk membuka arah baru ilmu-ilmu kemanusiaan. Alhasil, sastra akhirnya bisa diandalkan sebagai pisau analisis dan alat sintesis untuk memahami dan membebaskan masyarakat.[]

Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Saatnya Memilih SMK

2008-07-12T20:35:00.000+07:00

Oleh Agus Wibowo

Dimuat Harian Pikiran Rakyat, Edisi Sabtu,13 Juli 2008
Pada musim penerimaan siswa baru (PSB) tahun ajaran 2008/2009, sekolah menegah kejuruan (SMK) dibanjiri peminat. Di Kota Bandung misalnya, berdasarkan rekapitulasi PSB online, tercatat 1.118 pendaftar, dari 360 kuota yang disediakan. Jika ditotal secara keseluruhan, pendaftar mencapai 11.066 dari 15 SMK yang ambil bagian. Jumlah itu melebihi tahun sebelumnya hanya 777 orang.
Di Yogyakarta, dari 14 SMK negeri dan swasta yang membuka PSB online, telah dipenuhi pendaftar. Misalnya di SMK Negeri 6, tercatat 548 pendaftar dari 468 kursi yang tersedia. Padahal, pada PSB tahun lalu hanya tercatat 500 pendaftar.
Melonjaknya jumlah peminat, menandakan kesadaran masyarakat untuk memilih SMK ketimbang SMA. Hal ini, lantaran peranan SMK yang signifikan dalam upaya mencetak tenaga terampil dan mengurangi masalah pelik pengangguran. SMK, tulis Joko Sutrisno (2008), mampu menyiapkan peserta didik yang kreatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Pendek kata, SMK tidak hanya membentuk kemampuan kognitif, lebih dari itu membentuk mentalitas peserta didik yang terintegralisasikan dengan baik kemampuan praktis, teoritis, maupun kompilasi keduanya.
Lebih mengagumkan lagi, hasil satu survei menunjukkan, di kota-kota di mana populasi SMK lebih tinggi dari SMA, daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi dan produk Domestik Regional Bruto yang lebih tinggi. Wajar, jika pemerintah tahun ajaran 2008/2009, menargetkan 1,3 juta siswa lulusan SMP mendaftar SMK secara nasional, guna mencapai pertumbuhan angka partisipasi kasar (APK) SMK 62,5%, sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Depdiknas.
Pemerintah juga akan terus memperbanyak pembangunan SMK, serta mengurangi pengembangan sekolah menengah atas (SMA), sehingga 2009 rasio perbandingan SMK dan SMA menjadi 70 berbanding 30. Tujuan memperbanyak SMK tersebut, agar lulusannya yang ingin bekerja bisa langsung masuk ke pasar kerja (Fasli Jalal, 2008).

Tak semua bermutu
Pertanyaannya kemudian, apakah semua SMK bermutu dan menghasilkan lulusan yang diterima dunia kerja? Tentu saja tidak! Di Jawa Timur, lulusan SMK baru 45% yang terserap dunia kerja, selebihnya (55%) masih menjadi pengangguran. Hal ini, lantaran belum semua SMK mampu menyiapkan lulusan yang adaptif dengan dunia kerja. Selain itu, tidak semua SMK benar-benar mampu menyediakan bengkel atau laboratorium kerja yang layak dan modern, serta membangun kerja sama yang kuat dengan dunia kerja. Akibatnya, banyak perusahaan dan industri yang mengeluhkan sulitnya mendapat teknisi tingkat menengah sesuai standar. Padahal, peluang kerja terbuka di dalam dan luar negeri yang tidak terpenuhi, karena lulusan yang ada belum mampu mencapai kompetensi yang dibutuhkan.
Dari aspek tenaga pengajar, banyak guru SMK yang ketinggalan dalam meng-update keahlian agar sesuai dengan perkembangan zaman. Akibatnya, banyak pendidikan di SMK yang dijalankan secara asal-asalan yang muaranya hanya menghasilkan lulusan tanpa kompetensi memadai.
Dari sisi efektivitas, tulis Marlock (2007), program-program yang ditawarkan SMK saat ini belum efektif dan efisien. Ini dapat dilihat dari kualitas lulusan yang belum mampu menjawab tantangan dunia industri. Dengan kata lain, belum ada kesesuaian antara SMK dan industri. Ketika lulusan SMK masuk dunia kerja, ternyata teknologi industri sudah berkembang pesat.
Jika tidak ingin ketinggalan zaman, kata Marlock, program-program yang disediakan SMK harus efektif dan efisien. Efektif artinya program-program di SMK benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Sementara, efisien artinya program-program tersebut dilaksanakan dengan waktu, sumber daya, dan dana yang seminimal mungkin. Efektivitas SMK akan diukur seberapa jauh program di SMK relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga lulusannya memiliki kompetensi yang diperlukan oleh lapangan kerja.

Orientasi kompetensi
Tampaknya tidak ada pilihan bagi SMK, selain berbenah diri. Menurut Wardiman Djojonegoro (2007), langkah utama adalah mengubah orientasi dan paradigma pendidikan. Jika selama ini tujuan pendidikan di SMK hanya mengejar ijazah, kini harus diganti mengejar kompetensi. Konsekuensinya, sekolah harus paham standar dunia kerja dan harus membangun kerja sama yang baik dengan banyak pihak, terutama dunia industri dalam arti luas. Pendidikan yang mampu menghasilkan tenaga terampil di tingkat menengah, kata Wardiman, membutuhkan sistem pembelajaran yang tidak berjarak dengan dunia kerja dan masyarakat yang selalu berkembang dinamis. Singkatnya, SMK harus membentuk lulusan yang siap berkompetisi secara global.
Pemerintah sebagai pemegang kebijakan (policy maker), perlu segera membenahi sistem pendidikan SMK. Landasan filosofis harus dibuat dengan seksama. Jangan sampai filosofi pendidikan SMK, meminjam istilah Henry A. Giroux (1993), hanya memuja dunia industri. Menurut Giroux, institusi pendidikan yang menghamba pada dunia industri, gagal melihat kemungkinan bahwa proses pembelajaran menjadi salah satu pilar utama humanisasi anak didik. Pendidikan demikian, hanya melihat kapasitas intelektual anak didik sejauh memiliki kontribusi pada dunia industri dan pasar, yang bakal memberi keuntungan. Sementara, dimensi personal seperti sopan-santun, akhlak mulia, dan jiwa nasionalisme dikebiri habis-habisan. Akhirnya terjadi degradasi identitas, dari institusi yang menyelenggarakan pendidikan bangsa menjadi pabrik kuli semata.
Sebelum merancang kurikulum, perlu diproyeksikan apa yang akan terjadi dan dilakukan minimal 5-10 tahun ke depan. Selanjutnya, kurikulum disusun secara progresif dan tetap memiliki relevansi dengan kondisi global, bukan secara linier dan parsial. Tidak kalah pentingnya, instrumen ujian nasional (UN) SMK, harus dibedakan dengan SMA. Artinya, instrumen harus disusun sesuai dengan jurusan, program keahlian, kompetensi yang hendak dicapai, dan alokasi waktu yang disediakan untuk kegiatan belajar mengajar (PBM).
Karena, kualitas instrumen UN SMK yang masih sejajar dengan SMA, kejadian pahit harus dialami siswa-siswa di SMK jurusan Nautika Perikanan Laut (NPL), Kabupaten Malang. Sebenarnya, proses belajar mengajar (PBM) di SMK itu sesuai dengan jurusannya, yaitu NPL. Dimulai dari tingkat II, para siswa sudah berbulan-bulan lamanya mengikuti praktik kerja lapangan (PKL) di laut. Konsekuensinya, proses belajar mengajar dengan mata pelajaran yang di-UN-kan tidak banyak dipelajari, bahkan hampir tidak punya kesempatan dibandingkan dengan SMA biasa. Akibatnya, siswa-siswa berbakat dan sudah mengantongi beberapa sertifikasi kecakapan melaut, bahkan sudah diterima magang di Jepang terpaksa tidak lulus UN.
Pada akhirnya, SMK memang pilihan tepat di tengah tuntutan kompetensi dan life skills di segala bidang. Hanya, semua itu jangan dijadikan dasar untuk memuja kepentingan dunia industri dan pasar, sementara mengebiri esensi utama pendidikan anak bangsa. Semoga.***
Penulis, alumnus SMK, Peneliti utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.